'Trial and Error' Kurikulum Pendidikan

Jakarta - Indonesia diharapkan bisa menjadi suatu wilayah dan kesatuan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini adalah suatu impian yang dilahirkan oleh founding father bangsa Indonesia. Dalam kerangka negara yang berdaulat ini mereka berharap bahwa kelak anak bangsa bisa mendiri lepas dari berbagai penjajahan dan eksploitasi.

Negara ini sangat lama dijajah oleh berbagai bangsa asing sehingga ada mental dan perilaku yang diwariskan sampai dengan era modern saat ini. Para pendiri bangsa ini berupaya membuka pintu pendidikan sebagai metode atau cara untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki satuan pembantu yang disebut kurikulum yang sebenarnya berasal dari bahasa latin. M Skilbeck (1984) mendifinisikan kurikulum sebagai berbagai pengalaman murid yang diekspresikan dan diantisipasikan dalam cita-cita, tujuan, rencana, dan desain untuk belajar serta mengimplementasikan dalam lingkungan sekolah. J Wiles & J Bondi (1989) memiliki pandangan yang berbeda. Bahwa kurikulum ialah seperangkat nilai yang digerakkan melalui suatu pengembangan proses kulminasi dalam pengalaman murid di kelas.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum ialah suatu rencana dalam penyelenggaran pembelajaran yang memiliki tujuan dan cita-cita tertentu yang bersifat fleksibel (dapat mengalami-mengalami perbaikan) dan dilembagakan oleh sekolah agar murid mampu merepresentasikan fungsinya secara langsung di masyarakat.

Dalam dunia pendidikan dengan berbagai macam tujuan yang ingin dicapai kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena kurikulum memegang ruh dalam suatu proses belajar dan mengajar. Mau dibawa ke mana peserta didik atau murid sangat bergantung pada kurikulum yang dijadikan acuan atau pegangan.

Tingkat vitalitasnya ini yang menyebabkan perlu adanya proses perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan. Pendidikan dan kurikulum pada akhirnya menjadi sistem yang terikat sehingga berbagai evaluasi bisa dikembangkan dan didasarkan pada kurikulum yang diterapkan.

Pada kasus Indonesia kita sering mendengar berbagai kebijakan yang berubah dalam hal kurikulum. Hampir setiap ada pergantian menteri atau pun pemerintah kurikulum selalu berubah. Sehingga, pendidikan yang berlangsung tidak pernah berkesinambungan. Ujung-ujungnya murid atau warga negara selalu jadi korban ketika terjadi 'trial and error'.

Di Indonesia kebijakan pendidikan termasuk kurikulum yang ada di dalamnya selalu diselaraskan dengan dunia kerja dan masyarakat global. Tidak heran bila ada pergantian berbagai macam kebijakan yang terjadi.

Setiap kebijakan memiliki implikasi langsung di masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah yang memiliki keterbatasan keuangan dan termarginalkan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Akan tetapi tidak banyak capaian dan lompatan perbaikan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam pendidikan.

Pada kenyataanya justru ada permasalahan pendidikan yang belum tuntas dan sulit untuk dituntaskan. Terutama pada hal yang bersifat mendasar dan teknis. Sebagai contoh data yang dilaunching oleh UNICEF menyatakan 26 persen dari 90,2 juta anak di Indonesia tidak memiliki kartu identitas. Baik berupa akta kelahiran maupun kartu tanda penduduk (KTP).

Anak-anak tanpa nama, tanpa negara, dan tanpa masa lalu ini ada sekitar 23,5 juta di Indonesia. Terlebih lagi, posisi HDI bangsa Indonesia yang selalu berada di atas posisi 110 se-dunia. Ditambah lagi, berbagai macam permasalahan rusaknya fasilitas pendidikan dan kurangnya serta rendahnya tenaga pengajar yang mampu difasilitasi oleh pemerintah.

Permasalahan paling parah justru terjadi hal komitmen kepada pendidikan dasar. The Asian-South Pacific Bureau of Adult Education and the Global Campaign for Education merilis laporan bahwa Indonesia hanya mampu menduduki rangking 10 dari 14 negara yang disurvei di kawasan Asia Pasifik.

Skor yang dicapai Indonesia hanya 42 dari 100 skor maksimal. Atau mendapat angka E. Artinya, pemerintah Indonesia memang tidak memiliki komitmen untuk mencerdaskan dan mendidik rakyatnya meskipun hanya pada level pendidikan dasar. Sehingga, hal ini secara langsung berdampak pada kurikulum yang dirancang yang selalu menggunakan pendekatan materialis dan uang.

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam tren biaya pendidikan semakin mahal adalah pemerintah. Kita bisa melihat pada saat ini biaya pendidikan hampir seluruh level dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi masih dikategorikan mahal bagi masyarakat Indonesia.

Memang, ada dana khusus pendidikan dan berbagai bantuan yang mendukung operasional sekolah. Akan tetapi, ada pos-pos tertentu yang membuat masih tetap mahal. Seperti biaya buku, seragam, dan kegiatan. Jikalau seandainya ditotal melebihi jumlah subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lepas tangan pemerintah dalam pendidikan inilah yang menyebabkan pihak sekolah berupaya untuk mendanai berbagai operasional dan seluruh biaya yang ada di suatu institusi pendidikan. Dampaknya berbagai segala jenis kurikulum yang diterapkan pasti terkait dengan ketersedian fasilitas pendukung.

Atau dengan kata lain definisi kurikulum pendidikan bukanlah dilihat dari sistem kurikulumnya. Tetapi, dari penerapan kebijakan dan kurikulum yang tidak didukung oleh kecukupan akan dana dari pemerintah. Pasti, dampaknya adalah pada kualitas pendidikan Di Indonesia yang juga setengah-setengah.

Kalau berupaya membangun pendidikan Di Indonesia setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, adalah komitmen pemerintah untuk mendidik bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh.

Artinya, pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai panglima dalam proses pembangunan sehingga menunda atau memberikan perioritas pada bidang yang lain terutama yang memerlukan sumber daya yang besar seperti politik. Kedua, komitmen ini harus di implementasikan dalam suatu sistem. Kurikulum merupakan representasi dalam kenyataan masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah memiliki kemauan politik dan kenyataan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia secara utuh. Khususnya dalam bidang pendidikan. Apa pun kurikulumnya kalau tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai akan memaksa kurikulum ini berbau kapitalis karena pasti memungut biaya dari peserta didik.

Komitmen dari pemerintah dalam bidang pendidikan harus penuh dan utama mengingat pendidikan adalah investasi bagi kemajuan bangsa. Membangun pendidikan berarti membangun generasi bangsa pada masa yang akan datang.

Ahmad Hudaifah
Mahallah Bilal Block PG 1.24
International Islamic University Malaysia
Kuala Lumpur
ahmadhudaifah@yahoo.com
+60166773269

Researcher ISEFID dan Mahasiswa Master of Economics Kulliyah of Economics and Management Sciences International Islamic University-Malaysia.


(msh/msh)