Demokrasi Pemilihan Umum 2009

Jakarta - Sepuluh tahun reformasi sejak digulirkan kebabasan untuk berdemokrasi belum dirasakan benar oleh masyarakat. Pohon yang bernama demokrasi belum menghasilkan buah yang manis bagi rakyat.

Pada masa pemerintahan sebelumnya kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat masih terbelenggu. Kebebasan pers masih sekedar wacana dan keberadaan lembaga legislatif seakan hanya sekedar menjadi alat stempel kepentingan penguasa.

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan Soeharto sebagai simbol kekuasaan orde baru demokratisasi di segala bidang dibuka seluas-luasnya. Pers kini mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan informasi apa pun. Bahkan, ada kekhawatiran kebebasan ini seolah-olah tanpa batasan dan terkesan kebablasan.

Kebebasan untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat kini dirasakan terlalu berlebihan. Lihat saja penyampaian pendapat melalui aksi-aksi demo tak sedikit berujung pada aksi-aksi anarkis. Kebebasan untuk berorganisasi ditandai dengan banyaknya organisasi kemasyarakatan serta menjamurnya partai politik.

Bahkan, untuk preserta pemilu 2009 akan diikuti oleh 38 partai politik. Dari berbagai kebebasan yang diperoleh saat ini masih dimaknai dengan eforia, sehingga kran demokratisasi yang dibuka belum secara maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini maklum jika banyak pihak merasa kehidupan zaman orde baru jauh lebih enak ketimbang saat ini yang dinilai serba mahal. Tak hanya itu. Kasus korupsi kini lebih berani dan terang-terangan. Jika sudah demikian demokrasi yang diusung seakan bukan menjadi obat yang mujarab bagi masyarakat yang papa.

Bahkan salah satu petinggi negeri ini pernah berujar bahwa kemakmuran rakyat bisa mengalahkan proses demokrasi. Dalam artian bahwa bisa saja meniadakan proses demokratis asalkan ujungnya adalah negara yang makmur dan sejahtera. Tentu statemen ini debatable.

Dalam sebuah dialog seorang pengamat mengatakan terhadap proses demokrasi di Indonesia sudah kepalang tanggung. Indonesia tidak bisa kembali lagi ke masa yang lalu dan meninggalkan proses demokrasi yang telah berjalan. Untuk mempertahankan proses demokrasi adalah menjadikan jalannya demokrasi menjadi lebih demokratis.

Tidak Bisa Ditawar Lagi  
Penerapan Demokrasi terkadang menjadi buah simalakama tatkala demokrasi tidak bisa memberikan kemakmuran bagi sebuah negeri. Kadang demokrasi menjadi kambing hitam dan dituding sebagai biang kerok terjadinya kebebasan tanpa batas.

Sebuah statemen dilontarkan seorang politisi muda yang mengatakan demokrasi ibarat sebuah baju yang kemungkinan pas untuk dikenakan seseorang tapi tidak pas untuk dipakai orang lain. Demokrasi juga hanya bisa diterapkan pada negara-negara yang sudah mapan dan bukan untuk negara-negara miskin maupun berkembang.

Analoginya begini. Untuk negara sedang berkembang yang membutuhkan pembangunan dan pertumbuhan yang baik dibutuhkan stabilitas baik ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang hanya mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang otoriter.  

Penerapan demokrasi tanpa batasan-batasan yang jelas untuk negara berkembang terkadang membuat instrumen-instrumen kehidupan berbangsa berjalan secara bebas akan menyebabkan instabilitas dalam negeri. Pada gilirannya akan menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan dan pembangunan.

Namun demikian bagi sejumlah kalangan demokrasi adalah keniscayaan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa secara adil dan merata. Dengan penerapan demokrasi semua elemen bangsa akan berjalan sesuai pranata-pranata yang terseturktur. Bukan atas kehendak perseorangan seperti pada sistem otoriter.

Lalu, bagaimana dengan penerapan demokrasi di Indonesia? Sebagai negara yang sedang berkembang pelaksanaan demokrasi yang dituntun oleh amandemen UUD 45 dinilai sejumlah pihak belum berjalan dengan baik. Banyak kebebasan yang diamanatkan dalam pelaksanaan demokrasi malah berjalan terlalu bebas. Bahkan terkesan kebablasan.

Demokrasi yang kebablasan dan belum memberikan kemakmuran bagi rakyatnya menjadian pesimisme sejumlah kalangan. Bahkan, suara-suara nyaring terdengar agar Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi sendiri seperti yang telah ditanamkan The Founding Father kita yaitu Demokrasi Pancasila dan tidak sekedar mengadopsi demokrasi ala barat secara utuh.

Lalu, menanggapi proses pemilu 2009, apa yang bisa diharapkan untuk menjadikan jalannya demokrasi menjadi demokrasi yang bermartabat dan mampu memberikan buah manis bagi rakyat Indonesia? Di tahun 2009, event Nasional berupa Pemilihan umum merupakan sebuah momentum perjalanan proses demokrasi di Indonesia.

Bagaimana pemilu 2009 menjadi tonggak dimulainya pelaksanaan demokrasi yang
demokratis untuk kemakmuran rakyat? Jawabannya tergantung pada partai politik.

Bagaimana pun juga partai politik di Indonesia memegang peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya kehidupan berbangsa. Bagaimana tidak. Pemimpin negara dari tingkat pusat sampai daerah dilahirkan dari rahim partai politik. Presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPD semua banyak diisi oleh orang partai.

Untuk itu, kemauan partai politik untuk mengawal demokrasi di Indonesia menjadi kata kunci pelaksanaan demokrasi yang bermartabat. Partai politik harus mengunakan hati nuraninya dan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan berorientasi pada kekuasaan. Niscaya, dengan hati nurani yang paling dalam, akan muncul demokrasi yang benar-benar demokratis.

Pers sebagai pilar demokrasi keempat juga memegang peranan yang penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Kepemilikan media oleh segelintir orang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Namun, dengan media yang sehat, dengan pemberitaan yang proporsional dan cover both side akan mencerminkan kehidupan kebangsaan yang sesungguhnya.

Namun, kunci utama dari demokrasi adalah komitmen seluruh elemen bangsa untuk menyatukan visi dan misi guna mencapai negara yang makmur dan sejahtera.

Atur Toto Sulistyanto
Wisma Kodel Lt 2 Jakarta
atur@swara.tv
08999990207

(msh/msh)