Dilema BBM

Jakarta - Per 1 Desember ini akhirnya pemerintah menurunkan harga BBM. Walaupun hanya menyentuh harga premium namun langkah ini disambut baik oleh banyak pihak. DPR berpendapat bahwa ini merupakan langkah positif walaupun dinilai terlambat.

Kemoloran ini sendiri banyak pihak yang menilai sebagai ekses pemilihan umum 2009. Mereka menilai bahwa sering kali muncul kebijakan yang pro rakyat pada masa-masa mendekati pemilu.

Hal ini dianggap efektif untuk meningkatkan popularitas di mata masyarakat. Walaupun banyak pengamat yang mengemukakan bahwa hal ini berlangsung sekitar Maret atau April tahun depan. Namun, indikasi telatnya penurunan harga minyak dibanding negara lain mengarah pada hal itu.

Presiden menampik bahwa politis merupakan alasan di balik penurunan harga BBM ini. Selain hal di atas DPR juga menekan agar harga solar ikut turun. Hal ini wajar karena banyak bidang usaha dan nelayan yang bergantung pada solar. Bahkan, ada pihak yang menyatakan bahwa seharusnya yang turun hanya harga solar. Bukan premium.

Kalangan usaha yang menggunakan solar kebanyakan menengah ke bawah. Jadi, sasaran subsidi dianggap telah tepat. Namun, pemerintah baru merencanakan harga solar akan turun awal tahun depan.

Dilema sasaran dari subsidi telah menjadi kasus lawas. Penikmat subsidi kebanyakan adalah golongan mampu. Untuk itu pemerintah diminta tanggap dengan masalah ini. Misalnya dengan pemberlakuan aturan kategori minimal yang boleh menikmati premium.

Hal ini tentunya harus didahulukan dengan sosialisasi yang intens. Maklum, kalangan masyarakat mana pun pasti mengejar harga yang murah. Yang mampu juga berjuang untuk mendapakan yang murah di masa resesi ekonomi ini.

Mental kebersamaan dalam bermasyarakat juga perlu didengungkan kembali. Bukan rahasia lagi bahwa masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada berbagi dengan lainnya dalam kendaraan umum. Selain harganya yang mahal kendaraan umum di Indonesia juga seakan memang diciptakan untuk kalah bersaing.

Budaya pengolahan energi secara efektif juga harus digencarkan. Sudah rahasia umum bahwa masyarakat kita termasuk dalam tingkatan boros dalam menggunakan energi. Sosialisasi seperti ini menunjang usaha kita untuk pintar-pintar menghadapi krisis energi sekarang ini.

Penurunan harga minyak dunia secara tajam memang di luar prediksi sebelumnya. Walau menembus sekitar 50$ namun hal ini diikuti dengan menggeleparnya nilai rupiah. Sehingga, pemerintah sendiri dalam RAPBN memilih jalan bijak dengan mematok harga minyak dunia cukup tinggi. Hal ini tidak perlu terjadi jika kita tidak bergantung pada satu jenis energi.

Negara di dunia telah mawas diri dengan energi konvensional yang pasti habis. Untuk itu mereka berlomba mengembangkan berbagai energi alternatif. Di antaranya lewat enegi nuklir. Atau bahan lain yang bisa didaur ulang.

Sebenarnya kita memiliki salah satu yaitu kelapa sawit. Pengembangan energi alternatif lewat etanol ini sempat gencar beberapa waktu lalu. Namun, entah sekarang menguap ke mana.

Hal ini sebenarnya strategis. Di mana pengembangan kelapa sawit di Indonesia cukup mudah. Bahan ini dapat menghilangkan ketergantungan kepada minyak. Selain itu, dengan ini, petani kelapa sawit juga ikut diuntungkan. Tinggal yang perlu disiapkan pemerintah adalah sarana yang menunjang. Seperti mesin untuk industri yang mengakomodasi energi ini.

Masalah adaptasi budaya masyarakat perlu dipikirkan juga. Selain itu konsistensi dari pemerintah untuk nawaitu dalam proyek ini juga diperlukan. Soalnya masyarakat sudah mulai antipati kepada konversi. Seperti saat minyak tanah diubah ke elpiji yang malah menimbulkan masalah baru.

Yudha W
Jl Setiabudhi 3 Bandung
luckynumberslevin@ymail.com
085624172989

(msh/msh)