Surat Terbuka untuk Pemerintah

Jakarta - Kepada yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pemimpin Bangsa.

Melalui surat terbuka ini perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan situasi ekonomi global terkini (yang tentunya anda sudah tahu) dan apa yang menurut saya sebaiknya dilakukan oleh anda sebagai pemimpin bangsa (yang tentunya sudah terlintas dalam fikiran anda) saat ini dan ke depannya.

Kebijakan Berpihak pada Rakyat
Kita telah ketahui bersama bahwa situasi perekonomian dunia saat ini sedang dalam masa krisis. Dengan episentrum di Amerika Serikat lalu merambat ke seluruh dunia, dan sampai pula ke Indonesia.

Runtuhnya indeks-indeks di WallStreet membuat dunia seperti benar-benar ketiban bulan, dan akhirnya amblas dengan berbagai kehancuran di mana-mana. Pasar modal di Amerika, Eropa, Asia, dan beberapa Negara di Amerika Selatan rontok.

Pasar modal  London mencatat rekor kejatuhan terburuk. Sedangkan Jerman dan Prancis masing-masing seakan dirobohkan dengan kejatuhan pasar modalnya sebesar 7% dan 9%. Rusia, Argentina dan Brazil juga mengalami keterpurukan yang sangat parah yaitu 15%, 11%, dan 15%.

Malaysia sedang bersiap untuk mematok ringgit pada satuan tertentu dalam dolar seperti krisis moneter '97-98 lalu. Di Indonesia, pemerintah bahkan sempat menutup Jakarta Composite Index (JCI) secara mendadak. JCI muntah darah akibat Dowjones demam. Inilah krisis terparah dalam 1.5 abad ke belakang (Pengakuan IMF seperti dikutip www.guardian.co.uk).

Lalu apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia? Bagi segelintir orang (jika dibandingkan dengan 250 juta masyarakat yang lain), melambungnya harga makanan pokok, gas elpiji, minyak tanah, bensin, dan lain sebagainya mungkin bukan masalah. Apalagi pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sudah bersiap untuk membantu mereka lagi dengan akan merombak APBN 2009 dan UU BI. BLBI jilid 2?

Entahlah. Saya berdoa semoga saja bukan. Dengan alasan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pemerintah rela mengucurkan dana triliunan rupiah bagi sekelompok orang yang pada dasarnya adalah penyambung urat nadi krisis dari Amerika ke Indonesia. Melalui merekalah krisis di Amerika tersambung sampai ke Indonesia.

Kenapa Bapak dan Ibu malah membela mereka mati-matian? Ditambah lagi banyak warga negara Asing dalam kelompok ini. Bukankah Bapak dan Ibu sebaiknya membantu masyarakat Indonesia yang sedang menjerit di setiap sudut negeri ini?

Jangan salahkan mereka yang meninggal di Pasuruan Ramadhan lalu karena tidak tertib. Jangan salahkan mereka yang memakan ketela rambat dan dedaunan di sekeliling Jakarta karena tidak bekerja, dan jangan terus menyalahkan rakyat karena mereka tidak mampu bersaing.

Tetapi, apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk mereka? Ke mana anggaran untuk membiayai hak-hak mereka? Pendidikan dan penghidupan yang layak. Saya hanya ingin menyampaikan lagi apa yang sering anda dengar. Khususnya bagi anda yang Muslim dan beriman (QS Al-Hujuraat [49]: 14), bahwa status kepemimpin anda bukan tanpa 'Reward and Punishment' dari Tuhan. Anda berpeluang mendapat surga yang lebih tinggi dari orang-orang biasa, tetapi di saat yang sama anda juga bisa menjadi bahan bakarnya Api neraka.

Alternatif solusi melepaskan bangsa dari keadaan ini: (1) segera mendirikan Kementerian zakat dan waqf, dan (2) mendukung penuh pengembangan dan pengokohan sistem ekonomi yang terbebas dari hal-hal yang diharamkan Tuhan.

Mengapa perlu mendirikan Kementerian Zakat dan Waqf? Bukankah sudah ada BazNas? Ya benar, memang sudah ada BazNas. Tetapi, zakat tidak bisa hanya dilakukan karena sadar dan mendengar imbauan. Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Kenapa manusia lebih mudah mengerjakan shalat daripada membayar zakat? Ya! Karena zakat berhubungan dengan materi yang kasat mata. Seandainya setiap kali shalat kita harus mengeluarkan uang mungkin banyak juga manusia yang tidak mau mengerjakan shalat.

Zakat harus diambil secara paksa jika seorang Muslim menolak membayarnya, kenapa? Ingat sunnah Abu Bakar RA terhadap orang yang menolak membayar zakat? Karena Allah SWT menitipkan hak orang lain di dalam harta seorang Muslim yang mampu (QS Adz Dzariyat [51]: 19) dan Islam tidak ingin kekayaan itu bertumpuk pada segelintir orang. Dengan adanya kementrian zakat yang didukung dengan Undang-Undang dan berbagai keputusan pemerintah terkait zakat, maka setiap individu Muslim tidak mampu lagi mengelak membayar zakat, yang dananya dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat di setiap sudut negeri ini.

Menurut data bulan Juli 2008 dari The World Factbook milik CIA, populasi masyarakat Indonesia adalah 237,6 juta jiwa dengan persentase Muslim adalah 86,1 persen dan populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 17,8 persen. Jika 17,8 persen itu semuanya adalah Muslim maka ada 168 juta Muslim yang berpendapatan menengah dan tinggi atau setara dengan 42 juta keluarga.

Jika zakat yang dikenakan disamakan dengan angka rendah 50 ribu rupiah per bulan maka total potensi zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,1 triliun rupiah per bulan. Atau sekitar 25,2 triliun rupiah per tahun.

Angka yang sangat signifikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang amanah, baik, dan transparan. Pembangunan Rumah Sehat dan sekolah gratis atau murah bukan lagi khayalan dan angan-angan masyarakat Indonesia di seluruh negeri kelak.

Lalu, mengapa ekonomi Islam perlu didukung dan dikokohkan? Karena hanya sistem ekonomi inilah yang memiliki keadilan bagi semua. Jika diterapkan dengan benar dan dengan perangkat yang lengkap bukan karena sifat oportunis yang mendominasi sehingga latah dengan istilah syariah dan arab, kartu kredit syariah, commodity murabahah, bay' al-'inah, dan sebagainya.

Keunggulan sistem ekonomi ini paling tidak terletak pada empat hal:

Pertama, filosofi dan operasionalnya yang dilandasi oleh AlQuran dan AsSunnah. Segala hal dalam sistem ini menjadikan Al Quran dan as Sunnah sebagai panduan dan pembeda antara yang diperbolehkan dan dilarang. AlQuran dan as-Sunnah memerintahkan tegaknya keadilan dalam aktivitas ekonomi baik mikro maupun makro, tanpa membedakan agama, kesukuan, dan lainnya. Dengan landasan ini maka komponen-komponen ekonomi yang secara jelas dilarang harus dihapuskan. Seperti riba, perjudian, dan penipuan.

Kedua, karakter pertengahan antara Kapitalis dan Sosialis. Ekonomi Islam bukan ekonomi sama rata sama rasa sosialisme. Juga bukan ekonomi 'elu-elu gue-gue' Kapitalisme. Ekonomi Islam juga bukan ekonomi potong tangan dan ekonomi rajam. Namun, ekonomi yang mengedepankan persamaan hak dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonominya.

Ketiga, terdapat dalam dunia keuangan dan makroekonomi yaitu pembiayaan yang di-back up dengan aset riil. Hal ini menjadi penting dikarenakan salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi dan inflasi yang terus menerus terjadi adalah karena kesenjangan antara uang yang beredar dengan jumlah produksi riil.

Keempat, adalah keadilan demi menciptakan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan itu di dalam masyarakat. Islam tidak membedakan kapital dan wirausaha sebagai faktor yang berbeda dalam produksi. Setiap orang yang memiliki kapital kemudian disertakan dalam kegiatan ekonomi turut juga menanggung risiko yang mungkin terjadi dalam penyertaan modalnya tersebut. Tidak diperbolehkan menerima pendapatan yang tetap tanpa ada risiko seperti layaknya bunga dalam kapitalisme.

Demikianlah surat ini saya sampaikan. Teriring salam dan doa untuk keberhasilan
Bapak dan Ibu dalam memimpin bangsa ini menuju kejayaan.

Tertanda,
Muhamad Abduh
abduh.iium@gmail.com

Penulis adalah Mahasiswa asal Indonesia di Pascasarjana Ekonomi IIU Malaysia Ketua Islamic Economic Forum for Indonesia Development (ISEFID) di Kuala Lumpur.

(msh/msh)