BNPB: Karhutla di Riau Bukan karena Cuaca, tapi Ulah Manusia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan adanya anomali terkait karhutla yang terjadi di Provinsi Riau saat ini. BNPB memastikan karhutla yang terjadi sekarang ini bukan karena cuaca, tetapi akibat ulah manusia yang sengaja membakar lahan.

"Makanya kalau 2025 sekarang ini ternyata karhutlanya itu lebih besar dari 2023, itu artinya anomali. Berarti itu bukan karena cuaca, tetapi karena masyarakat yang membakar, itu sudah pasti," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, di Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).

Suharyanto lantas membandingkan dengan karhutla yang terjadi pada 2015, 2019, dan 2023 yang merupakan siklus 4 tahunan itu terjadi karena faktor cuaca. Meski kebakaran saat itu sangat luas, namun menurutnya tidak ada komplain dari negara tetangga.

"Kita ingat, 2015, 2019 masyarakat Riau lumpuh terkait karhutla, itu siklusnya memang 2015-2019, empat tahunan. 2023 empat tahunan, tetapi tidak ada protes dari negara tetangga," katanya.

Menurutnya, karhutla yang terjadi pada 2024-2025 ini kecil, sebab siklus 4 tahunan belum terjadi saat ini.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat Riau untuk meningkatkan kesadaran agar tidak melakukan pembakaran lahan.

"Ini harga diri Lancang Kuning, tanah Riau. Jangan sampai di tahun 2025 ini justru kebakarannya lebih besar dari 2023, artinya berarti kesadaran masyarakat itu menurun," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan berdasarkan pengamatannya karhutla yang terjadi di Kecamatan Pujud dan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), terjadi di antara dua kebun sawit yang luas.

"Apakah kebun sawit itu punya rakyat atau korporasi itu harus dilihat, tapi ini jelas adalah kesengajaan," katanya.

Ia menduga karhutla yang terjadi disebabkan karena adanya land clearing lahan sawit yang dilakukan dengan cara membakar.

"Mungkin masuknya tidak besar, tetapi kemudian out of control, sehingga kemudian membesar," imbuhnya.

Namun, Raja Juli menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya korporasi yang melakukan pembakaran lahan.