.webp)
Polda Riau menyiapkan Kapal Patroli Cepat Marhum Pekan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pesisir sungai melalui program Jelajah Riau untuk Rakyat (Jalur). Pelayanan tersebut berupa fasilitas kesehatan hingga perpustakaan apung.
Direktur Polairud Polda Riau Kombes Tri Setyadi menyampaikan program 'Jalur' merupakan upaya pendekatan pelayanan Polri terhadap masyarakat yang sulit terjangkau karena berada di aliran sungai pedalaman.
"Program ini tujuannya menyentuh masyarakat yang tinggal di pesisir dan wilayah perairan yang selama ini jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah maupun Polri," kata Tri, Kami (26/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program 'Jalur' ini memiliki 8 kegiatan utama, antara lain Sambang Nusa Presisi, bersih-bersih sungai/pantai dan peduli lingkungan, tanggap darurat bencana, media informasi maritim, pencegahan dan penanganan tindak pidana di wilayah perairan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir/sungai pedalaman.
"Kami juga memiliki kapal baca atau perpustakaan apung di kampung nelayan. Anak-anak bisa membaca dan belajar di sana," kata Tri.
Yang tak kalah pentingnya, program 'Jalur' ini juga memberikan fasilitas klinik apung bagi masyarakat pesisir.
"Klinik apung untuk memberikan pengobatan, ini kami bekerja sama dengan tim medis dari Biddokes Polda Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru," katanya.
 Polda Riau menghadirkan kapal baca hingga klinik apung untuk melayani masyarakat di pesisir melalui program Jalur/Foto: dok. Polda Riau |
Program Jalur Sarat Nilai Sejarah
Program 'Jalur' resmi diluncurkan oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, pada Rabu (25/6) kemarin. Program ini merupakan program masterpiece Polda Riau yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.
Irjen Herry Heryawan menyampaikan program ini memiliki nilai onkologi epistemi, serta memiliki nilai histori yang tinggi di samping memiliki nilai budaya lokal. Jalur ini biasa dikenal dalam budaya lokal di Kuansing yakni Pacu Jalur.
"Program Jalur ini memiliki nilai histori yang tinggi. Historinya adalah dimulainya peradaban Melayu itu dimulai dari sungai, terutama Sungai Siak," kata Herry Heryawan, Kamis (26/6).
Program Jalur diluncurkan di Rumah Singgah Tuan Kadi, Kecamatan Senapelan, yang juga memiliki sejarah dimulainya peradaban Kota Pekanbaru pada abad ke-18. Didirikan oleh Marhum Pekan, Rumah Singgah Tuan Kadi di Kecamatan Senapelan ini menyimpan jejak sejarah yang menjadi awal mula dibentuknya Kota Pekanbaru yang harus terus dijaga, terutama di sepanjang Sungai Siak.
"Maka itu untuk bisa mengaplikasikan bagaimana kita bisa melindungi tuah menjaga marwah pendiri kota kita, menjaga peradaban adalah dengan memunculkan nilai dan makna yang terkandung dalam program ini," katanya.
Namun, seiring perkembangan zaman, wilayah pesisir yang dulunya menjadi tonggak perekonomian kini mulai 'terpinggirkan'. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sungai semakin termarjinalkan karena sulitnya akses.
 Dengan Kapal Cepat Marhum Pekan, Polda Riau menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di pesisir Sungai Siak, Kota Pekanbaru./Foto: dok. Polda Riau |
"Sesuai data yang diberikan dari Bina Pemders, masih banyak daerah yang ada di pesisir sungai kampung desa itu mengalami kemiskinan ekstrem, kurang tersentuh pemerintah," imbuhnya.
Berangkat dari itulah Polda Riau menghadirkan program unggulan yang diberi nama Jalur. Polda Riau sebagai hub, dengan fasilitas transportasi yang dimiliki memberikan pelayanan kepada masyarakat di pesisir, di samping menjadi penjembatan antara masyarakat pesisir dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemberian pelayanan tersebut.
Program ini memiliki tujuan yang mulia, yakni memberikan hak dasar kepada masyarakat di pesisir, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Di samping itu, program Jalur juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan melakukan upaya kolaboratif dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
"Kita membuat enable kepada masyarakat di situ. Di samping kita menyambungkan program pemerintah provinsi atau kabupaten, misalnya kurangnya tenaga kesehatan atau kurang tenaga pendidikan, kita koordinasikan dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Terkait kewirausahaan kita koordinasi dengan Kementerian UMMK atau dinas koperasi supaya mereka bisa membangun usaha mandiri," jelasnya.
Simak juga Video: Pesan Kapolda Riau agar Mahasiswa UMRI Jadi Agen Perubahan Lingkungan
