Merdeka dari Kerentanan Bencana

Indonesia baru saja merayakan 81 tahun kemerdekaannya, tepat dua hari setelah bumi di utara Flores mengingatkan bahwa ada kerentanan yang belum usai. Pada Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, pukul 04.58 WIB, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores. Gempa ini bersumber dari Flores Back-Arc Thrust, yakni sesar naik di dasar laut sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo.

Guncangan tersebut merenggut sedikitnya 47 nyawa berdasarkan pembaruan data BNPB dua hari pascagempa, serta memaksa lebih dari 5.000 warga mengungsi-tepat ketika bangsa ini bersiap mengibarkan bendera dan menggelar lomba 17-an.

Setiap kali bencana besar terjadi, perhatian publik hampir selalu tertuju pada kecepatan: seberapa cepat sirene berbunyi, peringatan tersebar, dan tim penyelamat tiba. Narasi itu tidak keliru, hanya belum lengkap. Di baliknya tersembunyi pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana kecerdasan buatan-yang sudah mampu memprediksi resesi ekonomi dan cuaca esok hari-bisa diandalkan untuk membebaskan bangsa ini dari kerentanan bencana di negeri Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) ini?

Harus diakui, respons Indonesia kali ini jauh lebih sigap dibandingkan dengan dua dekade lalu. BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami hanya dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa terjadi, lalu mencabutnya sekitar 2,5 jam kemudian setelah permukaan air laut tidak lagi mengkhawatirkan. Kecepatan ini merupakan hasil pembelajaran panjang dari dua tragedi besar: tsunami Aceh yang memicu pembentukan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, serta tsunami Pangandaran dua tahun setelahnya. Kini, sistem yang dikenal sebagai InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) tersebut disokong oleh ratusan stasiun seismograf otomatis di seluruh negeri.

Namun, kecepatan merespons adalah satu hal, sedangkan kemampuan meramal adalah hal yang sama sekali berbeda. BMKG berulang kali menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu memprediksi kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi secara tepat dan akurat. Ini bukan kegagalan riset, melainkan karakteristik fisik gempa itu sendiri yang polanya jauh lebih acak dibandingkan dengan pergerakan atmosfer pengendali cuaca. Ratusan gempa susulan mengguncang Flores dalam sehari, dan pola sekompleks itu belum bisa diterjemahkan menjadi prediksi yang andal oleh teknologi artificial intelligence (AI).

Mengakui keterbatasan ini justru membuka ruang untuk melihat peran AI secara lebih jernih. AI dapat mempercepat penyebaran peringatan dan menekan jeda dari hitungan menit menjadi hitungan detik-seperti yang dirintis oleh sistem ShakeAlert di pesisir barat Amerika Serikat maupun sistem peringatan dini Badan Meteorologi Jepang. Pemetaan wilayah dan bangunan paling rentan juga bisa menjadi lebih presisi, sehingga anggaran mitigasi dapat diarahkan ke titik yang paling kritis, bukan dibagi rata.

Selain itu, terbuka ruang untuk simulasi jalur evakuasi di pesisir rawan tsunami, sebab peringatan dini hanya bermakna jika warga tahu ke mana harus menyelamatkan diri. Ketika bencana sudah terjadi-seperti kerusakan lima bandara dan dua pelabuhan di NTT pekan ini-analisis citra satelit berbasis AI dapat memetakan kerusakan dalam hitungan jam agar bantuan tiba lebih cepat.

Bukti keberhasilan pendekatan ini sudah ada di negara tetangga selatan kita, Australia. Negara yang setiap tahun bergulat dengan kebakaran hutan masif ini baru saja menguji model kecerdasan buatan di Sunshine Coast, Brisbane, dan Hobart. Hasilnya, model tersebut secara konsisten mengungguli Fire Behaviour Index-sistem penilaian risiko kebakaran resmi negara tersebut-dengan peningkatan akurasi deteksi dini sebesar 10 hingga 30 persen. Kasusnya memang berbeda, tetapi hal yang patut dicatat adalah keberanian menguji AI secara terbuka terhadap sistem resmi yang berjalan, serta kesediaan berganti metode begitu terbukti ada yang lebih efektif.

Ada pula persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar teknologi, yaitu kedaulatan. Sepanjang tahun 1629 hingga 2018, Indonesia telah mengalami 177 kejadian tsunami menurut catatan resmi BNPB. Berdasarkan World Risk Index 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia untuk risiko bencana dengan skor 39,80, berada di bawah Filipina dan India.

Dengan rekam jejak sepanjang itu, pertanyaannya bukan lagi soal mampu atau tidak mampu memiliki teknologi AI untuk mitigasi bencana, melainkan apakah bangsa ini akan terus menjadi pengguna pasif dari sistem buatan negara lain, atau mulai membangun kecerdasan buatannya sendiri yang dilatih dari data seismik serta karakter geologis Indonesia. Bangsa yang berdiri di atas pertemuan lempeng tektonik paling aktif di dunia semestinya tidak sekadar menjadi pasar teknologi mitigasi asing, melainkan produsen teknologi dan pengetahuan tentang alamnya sendiri.

Makna 81 tahun kemerdekaan barangkali perlu direfleksikan kembali. Kemerdekaan bukan lagi sekadar lepas dari penjajahan manusia, melainkan sejauh mana kita mempersempit jarak antara saat bencana terjadi dan pertolongan tiba, serta antara ketidaktahuan soal waktu kejadian dan kesiapan menghadapi kepastian bahwa bencana akan datang kembali.

Kemerdekaan semacam itu diperjuangkan di laboratorium riset seismologi dan di setiap ruang rapat anggaran yang menentukan porsi bagi riset bidang teknologi serta mitigasi bencana. Dari sanalah kelak terlihat, apakah negeri ini benar-benar serius ingin merdeka dari kerentanan bencana, atau sekadar menunggu bencana berikutnya datang untuk mengingatkan kita kembali.

Ade Novia Maulana. Dosen Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.