Pidato Presiden pada hari kebangkitan nasional, hendaknya dapat menjadi momentum penentuan arah baru bangsa ini. Saat krisis geopolitik dan ekonomi dunia, hendaknya Presiden menarasikan ulang arah strategis kebangsaan kita. Sebab, sejak bergantinya era Orde Baru dan selesainya amandemen konstitusi, praktis implementasi arah kebijakan bergantung pada masing--masing Presiden itu sendiri.
Fokus Prabowo Subianto sendiri dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022), telah mengidentifikasi persoalan utama dan fokus solusi saat ini. Maka dari itu, hendaknya, Presiden kembali menetapkan arah bangsa seperti "Djalannya Revolusi Kita" atau "Trilogi Pembangunan" yang kala itu diyakini menjadi solusi atas masalah bangsa ke depannya.
Pasang Surut Amanat Reformasi
Reformasi memiliki enam amanat yang secara umum telah diusahakan oleh para pemimpin bangsa ini. Namun, hanya amandemen konstitusi telah terlaksana yang menurut Jimly Asshidiqie telah merubah tiga ratus persen muatan konstitusi sehingga kita hidup dalam ketatanegaraan baru. Selebihnya, upaya menjalankan amanat reformasi mengalami pasang surut hingga hari ini.
Saat ini, menurut Vedi R. Hariz dalam harian Kompas (23/05/2025), menjelaskan ekonomi dan politik reformasi telah berakhir. Pemerintah, setidaknya sejak pertengahan era Joko Widodo, telah merancang kerangka politik yang semakin berbentuk 'komando'.
Supremasi sipil dikesampingkan dengan kembalinya aparat militer pada unsur kementerian, BUMN dan badan negara lainnya sampai aktivitas masyarakat tingkat paling lokal seperti Koperasi Merah Putih.
Amanat reformasi seperti Adili Soeharto dan Berantas KKN merupakan agenda yang meski telah diusahakan, belum menemukan hasil atau penyelesaian yang memadai hingga saat ini. Lebih lanjut, supremasi hukum dan otonomi daerah masih sangat bergantung pada aparatur dan political will pemerintah pusat itu sendiri.
Sementara, dwi fungsi ABRI telah secara terang-terangan dilakukan dan ditambah juga dengan dwifungsi Polri pada agenda dan jabatan strategis pemerintahan saat ini.
Maka dari itu, jika pemerintah serius, diperlukan langkah yang lebih serius untuk memastikan amanat reformasi dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bahkan, jika diperlukan, amandemen kelima konstitusi dapat menjadi solusi dari segala upaya karena peraturan yang telah dibuat selama ini ternyata belum cukup untuk menyelesaikan amanat reformasi ini.
Solusi Paradoks Indonesia
Prabowonomics menempatkan dua tantangan dan solusi yang menjadi fokus perhatian. Secara umum, peran negara secara aktif atau state capitalism model China lebih diagungkan ketimbang neo-liberalisme dan demokrasi ala Amerika Serikat yang dianggap menjadi persoalan bangsa.
Maka dari itu, solusi pertama yang ditawarkan berupa ekonomi konstitusi berlandaskan pasal 33 UUD 1945 yaitu peran sentral BUMN dan Koperasi dan penguasaan sektor penting negara. Kedua, demokrasi berasaskan musyawarah mufakat daripada demokrasi ala Barat yang mahal dan bisa dibeli.
Cerminan dari gagasan tersebut, sebagian memang sedang dijalankan oleh kebijakan pemerintah saat ini. Namun demikian, sorotan media seperti The Economist yang menganggap bahwa Presiden terlalu boros dan otoriter hendaknya ditanggapi dengan bijak dan konstruktif berdasarkan keyakinan Presiden.
Sebab, boleh jadi model negara yang menuntut keaktifan pada kawasan Asia seperti China, Jepang dan Korea dengan State Developmentalism, dan Arab Saudi dengan Saudi Vision 2030 dapat lebih cocok dengan pembangunan Indonesia. Cita-cita pemerintah sesungguhnya telah tergambar dari Asta Cita. Pemerintah hendaknya tidak terlalu fokus pada anggaran dan kebijakan serentak seperti MBG karena cita Indonesia bukan sedekar negara pemberi makan melainkan negara kesejahteraan.
Nyawa dari konstitusi ekonomi seharusnya benar-benar diwujudkan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang memberi akses dan menetapkan rakyat Indonesia sebagai peran sentral pembangunan bangsa.
Jika memang amanat reformasi belum menjadi perhatian pemerintah saat ini, hendaknya dimunculkan narasi Indonesia baru yang dapat menjadi bagian dari tercapainya visi Indonesia emas 2045 demi masa depan dan keberlangsungan Republik ini.
Rico Novianto Hafidz. Peneliti Pusat Studi HTN FHUI.
Lihat juga Video: Strategi Kementerian PANRB Percepat Reformasi Birokrasi
(rdp/imk)