Ekonomi Biru: Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia

Indonesia adalah negara maritim, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara ekonomi laut. Di tengah kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, kontribusi sektor ini terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum mencerminkan potensinya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa produksi perikanan Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun, besarnya produksi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selama bertahun-tahun, laut lebih sering diposisikan sebagai ruang eksploitasi. Ikan ditangkap sebanyak mungkin, hasil laut diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, dan siklus ini terus berulang. Pendekatan ini mungkin menghasilkan manfaat jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru menyisakan berbagai persoalan, mulai dari penurunan stok ikan hingga ketimpangan nilai tambah yang tidak berpihak pada nelayan.

Padahal, di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menuntut keberlanjutan, pendekatan seperti ini semakin tidak relevan. Dunia mulai bergeser. Sumber daya alam tidak lagi dinilai dari seberapa banyak yang bisa dieksploitasi, melainkan dari seberapa cerdas ia dikelola untuk menghasilkan nilai secara berkelanjutan.

Konsep ekonomi biru hadir dalam konteks perubahan tersebut. Namun, ekonomi biru sering kali disalahpahami sebagai semata-mata agenda lingkungan. Padahal, esensinya jauh lebih luas. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka yang saling menguatkan.

Dalam perspektif ini, laut bukan lagi sekadar ruang produksi, tetapi aset ekonomi jangka panjang. Artinya, menjaga kesehatan ekosistem laut bukanlah beban, melainkan investasi. Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa lebih dari 90 persen stok ikan dunia telah dieksploitasi secara maksimal atau berlebihan. Ini menjadi peringatan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, sumber daya laut dapat mengalami tekanan serius.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan sekadar konsep normatif. Dalam interaksi regional melalui ASEAN, terlihat bahwa negara-negara di kawasan mulai mengadopsi kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini tidak hanya berdampak pada konservasi sumber daya, tetapi juga pada peningkatan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, pendekatan berbasis produktivitas yang dikembangkan oleh Asian Productivity Organization menunjukkan bahwa efisiensi dan keberlanjutan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, keberlanjutan sering kali menjadi prasyarat bagi efisiensi jangka panjang. Sumber daya yang dikelola dengan baik akan menghasilkan output yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan arah yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru. Sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, angka yang menunjukkan potensi besar namun masih dapat ditingkatkan. Kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih terukur, upaya pengendalian penangkapan ikan, serta dorongan terhadap praktik yang lebih berkelanjutan mencerminkan adanya pergeseran paradigma. Pendekatan ini menjadi penting tidak hanya untuk menjaga ekosistem laut, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Namun demikian, tantangan implementasi tidak bisa diabaikan. Ekonomi biru membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas. Ia memerlukan konsistensi dalam pelaksanaan, penguatan tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat pesisir menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa transformasi ini benar-benar berjalan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perubahan cara pandang. Selama ini, keberlanjutan sering dianggap sebagai pembatas pertumbuhan. Padahal, dalam konteks ekonomi biru, keberlanjutan justru merupakan fondasi pertumbuhan itu sendiri. Tanpa keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan akan bersifat sementara dan rentan terhadap krisis.

Dalam konteks ini, ekonomi biru dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia. Dengan potensi sumber daya laut yang besar, posisi geografis yang strategis, serta pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi kelautan dunia. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya peningkatan produksi, tetapi peningkatan kualitas pengelolaan. Bukan hanya ekspansi, tetapi juga efisiensi. Dan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ekonomi biru bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Di tengah tekanan terhadap sumber daya alam dan tuntutan pasar global yang semakin kompleks, pendekatan ini menjadi jalan tengah yang mampu menjembatani antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu mengadopsi ekonomi biru, tetapi seberapa cepat dan seberapa konsisten kita dapat menjalankannya.

Ardhilla Parama Arta. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pernah bertugas di ASEAN Secretariat dan Asian Productivity Organization. Alumni University of Glasgow.

Lihat juga Video: Sakti Wahyu Trenggono Tokoh Penggagas Ekonomi Biru