Nyepi Bertemu Lebaran: Pelajaran Toleransi dari Kalender

Kalender Maret 2026 menyajikan sebuah kebetulan yang langka. Hari Raya Nyepi—Tahun Baru Saka 1948—jatuh pada Rabu, 19 Maret, tepat ketika jutaan pemudik Muslim bergerak menuju kampung halaman untuk menyambut Idul Fitri. Bandara Ngurah Rai menutup seluruh penerbangan selama 24 jam. Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk berhenti beroperasi sejak sore sebelumnya.

Pulau Bali membisu di tengah gelombang mobilitas terbesar sepanjang tahun: 143,9 juta orang yang diperkirakan bergerak di seluruh Indonesia.

Situasi ini bukan sekadar persoalan logistik, tetapi sebuah eksperimen sosial alamiah tentang bagaimana dua tradisi spiritual yang secara karakter bertolak belakang—keheningan total dan kegembiraan kolektif—bisa hidup berdampingan di ruang dan waktu yang sama.

Nyepi mengajarkan Catur Brata Penyepian: tidak menyalakan api, tidak bepergian, tidak bekerja, tidak menikmati hiburan. Sementara malam takbiran, bagi umat Islam, adalah puncak ekspresi syukur setelah sebulan puasa—biasanya diramaikan gema takbir dari pengeras suara, pawai, dan kembang api.

Bagaimana kedua perayaan ini bertemu? Jawabannya ternyata bukan benturan, melainkan negosiasi yang matang. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali bersama Kementerian Agama, Polda Bali, dan pemerintah daerah telah merumuskan seruan bersama. Umat Islam di Bali diperkenankan melaksanakan takbiran di masjid atau musala terdekat, dengan berjalan kaki—tanpa kendaraan—mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Tanpa pengeras suara. Tanpa petasan.

Tanpa penerangan yang mencolok ke luar bangunan. Pecalang—penjaga adat Bali—dan pengurus masjid bahu-membahu menjaga ketertiban di wilayah masing-masing.

Bagi sebagian orang, pengaturan semacam ini mungkin terasa seperti pembatasan. Namun, justru di sinilah letak kedalamannya. Toleransi yang sesungguhnya tidak pernah gratis; ia selalu menuntut kesediaan menahan diri. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Nyoman Kenak, mengingatkan bahwa Nyepi pada hakikatnya bukan sekadar mematikan lampu atau menghentikan aktivitas, melainkan "mematikan ego dalam diri."

Jika kita renungkan, bukankah semangat itu juga menjadi esensi puasa Ramadan—menahan lapar, menahan amarah, menahan hasrat? Dua tradisi yang tampak berbeda ini ternyata bertemu di titik yang sama: pengendalian diri.

Ada pelajaran penting di balik pengaturan teknis yang tampak sederhana itu. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama empat direktorat untuk mengatur penyeberangan selama Nyepi yang berdekatan dengan mudik Lebaran. Pelabuhan Ketapang ditutup sejak Rabu sore, Gilimanuk sejak Kamis dini hari, dan baru dibuka kembali Jumat pagi.

Di sisi lain, Gubernur Bali memberikan fasilitas lapangan di depan kantor gubernur untuk salat Idul Fitri warga Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali menerima pengaturan ini dengan lapang dada, bahkan memundurkan jadwal salat Id dari pukul 06.00 menjadi 06.30 WITA agar tidak berbenturan dengan berakhirnya masa Nyepi.

Inilah yang jarang kita sadari. Di negara-negara lain, perjumpaan dua hari besar keagamaan kerap menjadi sumber ketegangan. Namun Indonesia, dengan segala keruwetannya, justru menunjukkan bahwa toleransi bisa dikelola melalui dialog, bukan dekrit sepihak. Seruan bersama FKUB Bali bukan lahir dari perintah pusat, melainkan dari musyawarah tokoh agama setempat—sebuah mekanisme yang tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan hakim.

Tentu, bukan berarti semua berjalan tanpa gejolak. Kementerian Agama sempat harus mengklarifikasi viralnya konten media sosial yang sengaja menyesatkan, seolah-olah panduan pembatasan takbiran berlaku untuk seluruh Indonesia, padahal hanya untuk Bali. Provokasi semacam ini menunjukkan bahwa musuh toleransi bukan hanya kebencian yang nyata, tetapi juga misinformasi yang mengeksploitasi sentimen keagamaan. Literasi sosial, dengan demikian, menjadi infrastruktur toleransi yang tidak kalah penting dari infrastruktur jalan tol.

Ada ironi yang indah dalam pertemuan Nyepi dan Lebaran tahun ini. Nyepi meminta manusia untuk diam, Lebaran mengajak manusia untuk saling menyapa dan memaafkan. Yang satu merayakan keheningan, yang lain merayakan kebersamaan. Namun keduanya berangkat dari premis yang sama: bahwa manusia perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk keseharian untuk merenungkan siapa dirinya dan bagaimana hubungannya dengan sesama.

Bagi 143,9 juta pemudik yang tahun ini harus menyesuaikan jadwal perjalanan karena penutupan penyeberangan ke Bali selama Nyepi, ketidaknyamanan itu sesungguhnya adalah bentuk penghormatan. Berhenti sejenak di Pelabuhan Ketapang, menunggu kapal kembali berlayar setelah Nyepi usai, bukanlah waktu yang terbuang. Ia adalah jeda yang mengajarkan bahwa di negeri ini, kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain yang sedang berdiam.

Kalender memang tidak pernah bermaksud mengajarkan apa pun. Ia hanya mencatat waktu. Tetapi ketika Nyepi dan Lebaran bertemu dalam satu pekan Maret yang sama, kalender seolah sedang mengingatkan kita pada sesuatu yang mendasar: bahwa Indonesia didirikan bukan di atas keseragaman, melainkan di atas kesediaan untuk saling memberi ruang.

Tahun ini, ruang itu diberikan dalam bentuk yang paling konkret—takbir yang dilirihkan demi menghormati keheningan, dan keheningan yang dibuka lebih awal demi memberi jalan bagi salat Id. Tidak ada yang kalah. Semua menang. Dan itulah, barangkali, makna kemenangan yang paling hakiki dari Idul Fitri maupun Nyepi: kemenangan atas ego sendiri.

Ahmad Suhaimi. Peneliti di INTIRA (Institute for Transformative Research on Sustainability and Religiuos Action).

Simak juga Video 'Momen Iring-iringan Melasti Bersamaan Arus Mudik Lebaran di Denpasar':