Indonesia Incorporated dalam Geopolitik Ekonomi Global
Bagikan opini, gagasan, atau sudut pandang Anda mengenai isu-isu terkini
Kirim Tulisan

Kolom

Indonesia Incorporated dalam Geopolitik Ekonomi Global

Minggu, 15 Mar 2026 21:40 WIB
AM Hendropriyono
Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan 1996-1998
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com
Pekerja menggunakan pakaian tahan api saat mengeluarkan biji nikel dari tanur dalam proses furnace di smelter PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Selasa (21/10/2025).  Produksi nikel matte PT Vale Indonedia Tbk pada Semes
Foto: Ilustrasi pengolahan biji nikel (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Jakarta -

Situasi geopolitik global semakin tidak stabil. Ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Iran, berpotensi mengganggu pasokan energi dunia, jalur perdagangan internasional, serta stabilitas ekonomi global. Dalam kondisi demikian, negara yang kuat bukan hanya negara yang kaya sumber daya, tetapi negara yang memiliki basis produksi nasional yang mandiri dan mampu bersaing dalam perdagangan dunia.

Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik. Namun hal tersebut memerlukan percepatan transformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi.

Dalam konteks ini, pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo mengenai integrasi ekonomi nasional yang dapat dipahami sebagai konsep Indonesia Incorporated, kembali menjadi relevan. Negara harus mampu mengintegrasikan kekuatan produksi nasional, pasar domestik, dan ekspansi perdagangan global.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keunggulan Strategis Indonesia

Indonesia memiliki kombinasi kekuatan yang jarang dimiliki negara lain, yaitu cadangan mineral strategis dunia (nikel, bauksit, tembaga, timah), Kekuatan agrikultur tropis (sawit, kakao, kopi, rempah).

Potensi kelautan terbesar di dunia dan Pasar domestik besar lebih dari 280 juta penduduk
Jika dikelola melalui industrialisasi nasional, kekuatan tersebut dapat menjadikan Indonesia pusat produksi strategis di kawasan Indo-Pasifik.

ADVERTISEMENT

Lima Arah Kebijakan Prioritas

1. Industrialisasi Mineral Strategis
Mempercepat hilirisasi mineral nasional untuk membangun industri masa depan, yaitu: Nikel untuk baterai kendaraan listrik, Bauksit untuk aluminium industri, dan Tembaga untuk komponen energi dan elektronik.
Indonesia harus menjadi basis industri energi masa depan dunia.

2. Integrasi Logistik Nasional
Memperkuat pasar domestik melalui: Perluasan Tol Laut, Pengembangan pelabuhan hub nasional,
Penurunan biaya logistik nasional, dan Pasar domestik yang terintegrasi akan menjadi fondasi industrialisasi nasional.

3. Hilirisasi Agrikultur dan Kelautan
Meningkatkan nilai tambah dari komoditas tropis: Sawit menjadi oleokimia dan biofuel,
Rumput laut untuk farmasi dan bioteknologi, dan Perikanan untuk protein laut global. Indonesia berpotensi menjadi kekuatan pangan tropis dunia.

4. Ketahanan Energi Nasional
Mengurangi ketergantungan impor energi melalui: Biofuel berbasis sawit, pengembangan panas bumi, dan Pembangunan cadangan energi strategis. Langkah ini penting untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

5. Diplomasi Ekonomi Global
Memperluas pasar ekspor industri nasional melalui: Diplomasi perdagangan, Pembukaan pasar baru di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Kesimpulan Strategis

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi besar dunia, yaitu sumber daya alam yang besar, pasar domestik yang luas, dan posisi geopolitik yang strategis.

Dengan mengintegrasikan kekuatan tersebut melalui strategi Indonesia Incorporated, Indonesia dapat membangun ekonomi yang mandiri secara nasional, tangguh menghadapi krisis global dan kompetitif dalam perdagangan dunia.

Transformasi ini bukan hanya pilihan kebijakan ekonomi, tetapi merupakan keharusan strategis bagi masa depan Indonesia.

AM Hendropriyono. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1996-1998).

(rdp/dhn)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads