Perang yang (Tak) Dirindukan

Pada 28 Februari 2026, langit Teheran dibelah lebih dari seribu bom dalam operasi militer gabungan berkode Operation Roaring Lion dan Operation Epic Fury. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Iran membalas dengan gelombang rudal balistik dan drone ke lima negara di kawasan Teluk. Dalam hitungan jam, dunia terperosok ke fase paling berbahaya dari sebuah konflik yang sejatinya masih punya jalan keluar-andai semua pihak cukup berani mengambilnya.

Perang ini tidak jatuh dari langit. Ia dibangun, sedikit demi sedikit, dari kegagalan diplomasi yang seharusnya tidak boleh dibiarkan. Dampaknya terhadap kemanusiaan, perekonomian global, jalur perdagangan dunia, dan stabilitas tatanan internasional membuktikan satu hal yang mestinya sudah kita sepakati jauh-jauh hari: perang bukan solusi. Tidak pernah.

Kegagalan Diplomasi yang Seharusnya Tidak Terjadi

Inilah ironi yang sulit dicerna: perang ini pecah hanya sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat "sudah dalam jangkauan" di meja perundingan Jenewa. Mediator Oman melaporkan negosiasi tengah berjalan menjanjikan--menyentuh persoalan inti pengayaan uranium dan jaminan keamanan bagi Teheran. Namun momentum itu runtuh. Dan dalam gelap yang mengikutinya, bom pun dijatuhkan.

Konflik ini sesungguhnya adalah puncak dari rantai eskalasi yang panjang. Pertukaran serangan Israel-Iran pada April dan Oktober 2024, disusul "Twelve-Day War" pada Juni 2025 yang sudah menyeret keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pengeboman fasilitas nuklir Iran. Alih-alih menjadi titik henti, setiap babak justru mempertebal ketidakpercayaan, mempersempit ruang diplomasi, dan menambah tekanan di masing-masing ibu kota untuk tidak tampak "lemah" di mata publik domestiknya.

Yang lebih menyakitkan: dunia sesungguhnya pernah punya cetak biru yang terbukti berhasil. JCPOA 2015--kesepakatan nuklir Iran yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman - membuktikan bahwa diplomasi multilateral yang tekun mampu menghasilkan solusi yang diterima semua pihak. Ketika perjanjian itu ditinggalkan pada 2018, bukan hanya Iran yang dirugikan. Seluruh arsitektur keamanan kawasan ikut runtuh. Dan kita kini sedang mewarisi puing-puingnya.

Luka Kemanusiaan yang Tidak Mengenal Batas Negara

Dalam setiap perang, yang pertama membayar harganya adalah orang-orang yang tidak punya urusan dengan keputusan-keputusan di ruang tertutup itu. Lebih dari seribu jiwa dilaporkan tewas di Iran dalam gelombang awal serangan. Puluhan jiwa gugur di Israel dan negara-negara Teluk. Rumah sakit, sekolah, infrastruktur sipil-hancur.

Seorang gadis meninggal akibat serpihan bom di Kuwait. Lebih dari 130 kota di Iran diserang serentak, memutus komunikasi dan layanan dasar bagi jutaan warga sipil yang tak punya pilihan selain berlindung.

Ada luka lain yang tidak kalah dalam: dimensi psikologisnya. Perang ini pecah tepat di bulan Ramadan-bulan yang oleh umat Islam di seluruh dunia dijaga sebagai waktu refleksi, kedamaian, dan solidaritas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pernyataan resminya pada 1 Maret 2026 menegaskan hal yang sudah semestinya tidak perlu lagi diperdebatkan: perang hanya mendatangkan kemudaratan, dan tidak ada pemenang sejati ketika yang mati adalah warga sipil.

Hukum internasional pun seperti tumpul. Para ahli, termasuk dari International Crisis Group, mempertanyakan dasar yuridis serangan pre-emptive ini--sebab Piagam PBB hanya membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai respons terhadap ancaman yang nyata dan segera, bukan ancaman yang masih bersifat hipotetikal.

Dewan Keamanan PBB, seperti biasa, terjebak dalam kebuntuan. Ini bukan sekadar disfungsi prosedural. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap sistem tata kelola global yang sudah lama retak.

Ketika Api Perang Membakar Perekonomian Dunia

Dampak ekonomi dari konflik ini bukan sekadar angka di layar para pedagang saham. Ia merambat jauh - ke kehidupan sehari-hari jutaan orang yang bahkan tidak tahu persis di mana letak Teluk Persia di peta.
Dalam hitungan jam setelah serangan pertama, harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Analis dari Barclays memproyeksikan harga bisa menembus 100 dolar AS per barel begitu pasar kembali beroperasi penuh.

Maersk dan Hapag-Lloyd menangguhkan pelayaran di kawasan itu. Qatar menutup ruang udaranya secara indefinit. Dan Selat Bab el-Mandeb--salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, penghubung Samudra Hindia dengan Laut Merah dan Terusan Suez--kembali menjadi zona berbahaya, seiring ancaman Houthi yang kembali aktif.

Gangguan terhadap jalur pelayaran ini berdampak jauh melampaui kawasan. Sekitar 12 persen perdagangan global melewati Terusan Suez setiap tahun. Ketika kapal-kapal terpaksa memutar rute melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, waktu tempuh bertambah dua hingga tiga minggu, biaya pengiriman melonjak, dan harga barang konsumsi di mana-mana ikut naik.

Gandum di Afrika Timur, suku cadang di Asia Tenggara, komponen elektronik di Eropa-semuanya terdampak oleh sebuah perang yang pecah ribuan kilometer dari pasar-pasar tempat barang itu dibeli dan dijual.

Negara-negara berkembang, yang ekonominya paling rentan terhadap guncangan eksternal, menghadapi beban terbesar. Kenaikan harga energi menekan anggaran subsidi dan menggerus daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan pandemi dan krisis global sebelumnya. Itulah mengapa perang ini bukan hanya urusan Timur Tengah. Ia adalah krisis yang menyentuh meja makan jutaan keluarga di seluruh penjuru dunia.

Indonesia dan Panggilan Sejarah untuk Perdamaian

Di tengah kegaduhan itu, Indonesia mengambil langkah yang patut dicatat. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada 28 Februari 2026--hari yang sama ketika bom pertama dijatuhkan--Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia menjadi fasilitator dialog, bahkan bersedia terbang langsung ke Teheran jika diperlukan.

Langkah ini bukan sekadar gestur simbolik. Ia berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sudah menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Indonesia tidak berpihak pada blok mana pun. Indonesia berbicara atas nama perdamaian--dan itulah yang membuat suaranya layak didengar oleh semua pihak.

Iran sendiri menyambut tawaran ini dengan hangat. Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyampaikan penghargaan atas "dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia" dan menyambut kesiapan Presiden RI untuk berperan dalam mediasi.

Sejumlah media internasional dari Singapura, Malaysia, hingga Pakistan turut menyoroti inisiatif ini sebagai langkah yang patut diperhitungkan di tengah kebuntuan global.

Presiden Prabowo juga aktif menghubungi para pemimpin kawasan Teluk--menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia bersifat komprehensif, bukan parsial. Dan itulah justru yang paling bernilai: diplomasi yang dibangun di atas kepercayaan semua pihak.

Ini bukan pertama kalinya Indonesia dipanggil sejarah untuk mengambil peran perdamaian. Dalam krisis-krisis besar sebelumnya, Indonesia lebih sering hadir sebagai jembatan daripada pihak yang memperkeruh. Peran bridge builder dalam konflik ini sejalan dengan posisi strategis Indonesia: negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, anggota G20, dan pemimpin ASEAN yang dihormati. Kombinasi itu memberi Indonesia legitimasi yang tidak dimiliki banyak negara lain--untuk berbicara kepada semua pihak, tanpa prasangka, tanpa agenda tersembunyi.

Perang Bukanlah Keniscayaan

Satu hal yang perlu disuarakan lebih keras: perang ini bukanlah keniscayaan. Ia adalah kegagalan - kegagalan imajinasi politik, kegagalan kesabaran diplomatik, dan kegagalan kolektif untuk memastikan bahwa meja perundingan selalu lebih menarik daripada medan tempur.

Sejarah tidak berbohong dalam hal ini. Konflik sekeras apa pun, pada akhirnya, diselesaikan lewat diplomasi. Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata. Perang Dingin yang berlangsung puluhan tahun tidak meledak menjadi perang nuklir karena ada jalur komunikasi yang dijaga, bahkan di saat kedua belah pihak saling mengarahkan rudal. Dan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) 2015--yang lahir dari ketegangan bertahun-tahun antara Iran dan Barat--membuktikan bahwa diplomasi multilateral yang tekun bisa menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak.

Yang dibutuhkan dunia sekarang adalah aktor-aktor yang berani mengambil posisi sebagai penjaga ruang diplomatik--yang tidak tergoda untuk memilih sisi, tidak hanyut dalam logika eskalasi, dan tidak menyerah meski tekanan domestik mendorong ke arah sebaliknya. Indonesia, dengan rekam jejak diplomasinya dan kepemimpinan Presiden Prabowo yang proaktif, punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu aktor itu.

Tidak ada yang menang dari perang semacam ini. Ribuan nyawa luluh, jaringan perdagangan terbakar, kepercayaan antarbangsa hancur, dan luka yang tersisa membutuhkan generasi untuk disembuhkan. Perang ini tak dirindukan--bukan hanya oleh rakyat Iran yang merasakan bomnya langsung, bukan hanya oleh keluarga yang kehilangan anggotanya, bukan hanya oleh pedagang yang terpaksa menutup usaha karena jalur logistik putus.

Perang ini tak dirindukan oleh siapa pun yang masih waras. Dan itulah mengapa setiap upaya untuk mengakhirinya--termasuk tawaran mediasi yang tulus dari Indonesia--bukan sekadar perlu. Ia adalah tindakan yang mulia.

Rahmat Aming Lasim. Pemerhati Timur Tengah, Diplomat Madya di Kemenlu. Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis.