.webp)
Dunia seperti sedang mengalami turbulensi di berbagai sektor. Dalam laporan Global Risks Report 2026 yang baru dirilis, terpancar sinyal berbahaya yang perlu diwaspadai dengan saksama.
Laporan tersebut menyebut sekitar 50 persen pemimpin dunia memprediksi kondisi global akan mengalami guncangan hebat dalam dua tahun ke depan.
Angka kecemasan ini melonjak menjadi 57 persen dalam perspektif satu dekade.
Di tengah ketidakpastian global yang pekat itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan "maraton diplomasi" lincah. Mulai dari Beijing ke Washington, berlanjut Rio de Janeiro ke London hingga Davos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan perjalanan protokoler bertukar cinderamata, namun upaya nyata membaca kompas di tengah ancaman geoekonomi menghantui .
Navigasi tanpa Konfrontasi
Laporan risiko global menegaskan bahwa konfrontasi geoekonomi dan konflik antarnegara semakin mengemuka.
Kerja sama multilateral yang dulu diagungkan sebagai mitra strategis kini mulai rontok. Berganti sikap proteksionisme kaku dan kepentingan nasional egois. Rupanya dunia sedang mengalami fragmentasi akut.
Dalam situasi ini, wajah politik luar negeri Indonesia "bebas aktif" sedang mendapatkan ujian nyata. Presiden Prabowo tampak memahami betul bahwa ketergantungan pada poros tunggal sama dengan bunuh diri.
Saat berkunjung ke China, Presiden Prabowo mengamankan investasi hilirisasi, namun saat di Amerika Serikat, ia memastikan kemitraan strategis dan keamanan tetap terjaga.
Inilah yang disebut sebagai diplomasi "titik keseimbangan". Indonesia sedang memainkan peran diversifikasi risiko dari rantai pasok, agar tidak tergilas dalam persaingan dua raksasa, Tiongkok dan Amerika Serikat.
Indonesia tidak ingin menjadi pelanduk yang mati di tengah perkelahian gajah, melainkan menjadi jembatan, dibutuhkan kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan saling menguntungkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah forum internasional baru-baru ini memberikan peringatan senada dengan kegelisahan itu.
"Dunia kita sedang berada dalam keretakan besar. Kita melihat munculnya dua dunia dengan aturan ekonomi, dagang, dan keuangan yang berbeda, serta strategi kecerdasan buatan yang bertentangan. Kita harus melakukan segala upaya untuk mencegah perpecahan besar ini dan mempertahankan sistem global yang bersatu."
Pandangan Guterres ini mempertegas langkah Presiden Prabowo mendatangi kedua kutub kekuatan sebagai langkah darurat yang tepat untuk mencegah Indonesia terjebak dalam "keretakan besar".
AI dan Polusi Informasi
Tantangan Indonesia bukan hanya persoalan moncong senapan dan tarif dagang. Global Risks Report 2026 memberi peringatan keras tentang risiko kecerdasan buatan (AI) dan misinformasi yang melonjak tajam. AI bukan lagi sekadar alat bantu administratif, melainkan potensi senjata disinformasi yang bisa membelah masyarakat secara instan.
Sementara itu, polarisasi sosial tetap menjadi api dalam sekam di tanah air. Jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat, serangan siber atau kampanye hitam berbasis algoritma bisa meruntuhkan kedaulatan informasi kita.
Kunjungan Presiden Prabowo ke pusat-pusat teknologi dunia, termasuk ke London dan Davos, diharapkan membawa pulang cetak biru tata kelola data dan literasi digital, melampaui sekadar pengadaan perangkat keras.
Diplomasi Pragmatis
Menurut berbagai kalangan, Indonesia sedang memainkan peran bridge-builder atau pembangun jembatan. Langkah Presiden Prabowo mendatangi kutub kekuatan yang saling berseteru, perwujudan dari "diplomasi resiliensi".
Di tengah dunia yang kian proteksionis, Indonesia membuka diri secara selektif guna memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Kolaborasi baru secara pragmatis harus didorong di tengah multilateralisme kian melemah melalui kerja sama regional lintas sektor.
Kunjungan Presiden ke berbagai negara, bentuk kolaborasi pragmatis untuk memastikan Indonesia tetap memiliki akses pasar dan teknologi, meski dunia sedang dalam ancaman krisis akibat inflasi dan beban utang.
Terkait pergeseran peta kekuatan ekonomi ini, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), memberikan perspektif relevan. Lagarde menekankan, era stabilitas harga dan perdagangan tanpa batas telah berakhir.
Ia berpendapat: "Kita sedang memasuki era fragmentasi ekonomi global di mana perdagangan tidak lagi didikte oleh efisiensi, tetapi oleh keamanan nasional dan nilai-nilai politik. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan aliansi yang fleksibel dan memperkuat ketahanan domestik adalah mereka yang selamat dari guncangan inflasi global."
Pernyataan Lagarde memvalidasi mengapa presiden Prabowo harus sangat pragmatis. Diplomasi ekonomi kini bukan sekadar mencari harga termurah atau investasi terbesar, melainkan mencari mitra paling menjamin keamanan pasokan dan stabilitas jangka panjang.
Risiko Paling Mahal
Laporan risiko 2026 mencatat kekhawatiran bahwa isu lingkungan cenderung terpinggirkan. Sementara energi dan sumber daya tergerus oleh ongkos perang dan resesi.
Padahal, dalam 10 tahun kedepan, perubahan iklim dan cuaca ekstrem tetap menjadi risiko paling menakutkan bagi kemanusiaan.
Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan risiko mengkhawatirkan itu. Diplomasi luar negeri tidak boleh hanya bicara soal perdagangan dan investasi, tetapi juga soal pendanaan transisi energi yang adil. Setiap negara tidak boleh mengabaikan risiko lingkungan demi pertumbuhan instan, sebab itu sama artinya dengan menabung bencana bagi generasi mendatang.
Fase Adaptasi
Sekali lagi, dunia tidak sedang menuju stabilitas, melainkan memasuki fase "adaptasi keras". Aktor yang mampu membaca risiko lebih awal adalah mereka yang akan mendapatkan efisiensi dan kesiapan krisis untuk bertahan.
Langkah Prabowo di panggung internasional adalah upaya Indonesia untuk "hadir" sebelum badai krisis benar-benar memuncak. Meski demikian, pekerjaan rumah di dalam negeri jauh lebih besar.
Dibutuhkan kebersamaan dan gotong-royong menciptakan resiliensi nasional untuk ekonomi yang tangguh. Masyarakat tidak boleh terpolarisasi dalam provokasi memecah belah dan melemahkan, di tengah serangan algoritma global.
Kita tidak bisa lagi bersantai. Seperti pesan dalam laporan global tersebut: dunia sedang bergejolak, dan hanya mereka yang bertindak strategis yang akan tetap berdiri tegak.
Indonesia telah memulai langkah mengantisipasi itu di percaturan global. Kini, tinggal bagaimana melakukan eksekusi dengan disiplin di lapangan sendiri.
Eko Wahyuanto. Pengamat Kebijakan Publik.
Simak juga Video: Sederet Capaian 1 Tahun Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran
