Aneh kalau ada yang menyuarakan pengaturan institusi Polri tidak langsung di bawah Presiden dan penunjukan Kapolri tidak perlu persetujuan DPR sebagai awal dari upaya reformasi Polri.
Pengaturan institusi Polri berada di bawah Presiden dan penunjukan Kapolri dengan persetujuan DPR justru merupakan amanat reformasi.
Khusus soal pengaturan posisi Polri di bawah Presiden tercermin pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan Polri bertanggung jawab di sektor keamanan terpisah secara organisasi dengan institusi yang bertanggung jawab di sektor pertahanan.
Sikap Presiden Prabowo sejak dahulu juga selalu konsisten, menginginkan Polri langsung berada di bawah Presiden.
Jelang Pemilu 2024, Prabowo tegas menepis isu yang menyebut dirinya akan menempatkan Polri di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Prabowo menegaskan Polri seharusnya tetap di bawah presiden.
Sementara pengaturan soal penunjukan Kapolri memerlukan persetujuan DPR jelas merupakan konsekuensi demokratisasi politik.
DPR merupakan representasi rakyat yang paling konstitusional. Dengan adanya persetujuan DPR, kontrol terhadap Kapolri agar menjalankan tugasnya dengan baik bisa maksimal.
Lanjutkan Reformasi Aparat Penegak Hukum
Situasi saat ini memang banyak kritikan kepada institusi Polri. Hal tersebut terkait dengan banyaknya oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melakukan pelanggaran. Hal yang sama juga terjadi dengan aparat penegak hukum lain yaitu jaksa dan hakim.
Reformasi Polri dan juga institusi penegak hukum lain memang harus terus dilanjutkan. Komisi III berkomitmen mengawal reformasi aparat penegak hukum.
Habiburokhman. Ketua Komisi III DPR RI.
Simak juga Video 'Surya Paloh soal Komisi Percepatan Reformasi Polri: Agar Lebih Kuat':
(gbr/gbr)