Majelis Umum PBB baru saja mengesahkan Deklarasi New York yang mendorong solusi dua negara yang diharapkan bisa membawa berakhirnya konflik Israel dan Palestina. Adopsi luas Deklarasi New York di Majelis Umum PBB bukan sekadar kemenangan diplomasi bagi Palestina.
Dokumen yang bukan semata-mata deklarasi namun juga menawarkan suatu roadmap adalah sebuah upaya untuk menanamkan legitimasi internasional dalam kawasan yang lama diguncang pertikaian.
Bagi Indonesia, makna dari langkah ini jauh melampaui solidaritas moral bersama warga Palestina. Arsitektur regional Timur T engah yang lebih sah dan memiliki unsur prediktabilitas dapat mengurangi gejolak yang selama ini menular ke harga energi, jalur pelayaran strategis, dan arus perdagangan global. Gangguan terhadap faktor-faktor tersebut dapat langsung mempengaruhi daya tahan ekonomi Indonesia.
Tanpa tatanan yang sah dan diterima bersama, ancaman konflik dan pertikaian akan terus menjadi bulan-bulanan yang merusak stabilitas geopolitik Timur Tengah. Konflik di kawasan ini secara historis selalu mempengaruhi juga pasar energi dan jalur pelayaran global. Pada tahun 1973, contohnya, OAPEC melakukan embargo minyak di tahun 1973 atas respons terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur.
Embargo ini menggandakan lalu melipatgandakan harga minyak, menanamkan inflasi dan resesi global. Pola ini berulang kembali dengan gangguan terbaru di daerah Laut Merah, yang berdampak pada anjloknya separuh volume perdagangan yang melewati Kanal Suez pada awal 2024.
Perusahaan pelayaran global memilih rute yang lebih panjang, namun melewati kawasan yang lebih ada tolok ukur kepastian dengan memutar melewati Afrika Selatan, walaupun harus memakan biaya dan waktu tempuh lebih tinggi.
PBB menilai jalur alternatif tersebut meningkatkan tarif angkut, premi asuransi, serta menurunkan konektivitas pelayaran global.
Bagi Indonesia yang bergantung pada impor energi sekaligus mengandalkan jalur laut internasional, setiap gejolak harga minyak dan biaya pelayaran berarti subsidi energi domestik yang membengkak, ancaman inflasi akibat harga energi yang naik, dan ketahanan fiskal bisa semakin melemah. Tanpa legitimasi internasional di Timur Tengah yang dapat menstabilkan keseimbangan kawasan, volatilitas semacam ini akan terus berulang.
Deklarasi New York menetapkan kerangka kerja yang menyatukan dua unsur kunci stabilitas kawasan yang bisa membuka kesempatan untuk mengurangi volatilitas kawasan Timur Tengah.
Pertama adanya kerangka kekuatan melalui misi stabilisasi yang didukung PBB untuk mendampingi transisi kekuasaan dari Hamas menuju Otoritas Palestina. Deklarasi juga menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan melepas kontrol atas Gaza. Legitimasi yang mengakar dari konsensus internasional luas terbukti lewat voting PBB dengan 142 suara mendukung.
Negara-negara Arab League untuk pertama kalinya secara terbuka mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan mendesak kelompok tersebut untuk dilucuti senjatanya.
Kombinasi antara struktur keamanan dan penerimaan bersama semacam ini memberikan fondasi bagi infrastruktur regional yang terlegitimasi dan dapat bertahan terhadap gangguan regional berkelanjutan.
Bagi Indonesia, makna deklarasi ini nyata dan langsung. Legitimasi yang menopang tatanan Timur Tengah bukan hanya urusan diplomasi, melainkan benteng pertama terhadap gejolak eksternal yang membebani ekonomi domestik.
Ketergantungan pada impor minyak mentah, LPG, dan produk BBM membuat APBN Indonesia sangat peka terhadap fluktuasi harga energi. Pada 2022, misalnya, kenaikan harga minyak dunia mendorong subsidi energi melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Gangguan pada jalur pelayaran juga langsung dirasakan. Lebih dari 40 persen ekspor Indonesia menuju Eropa melewati Terusan Suez, sehingga setiap krisis di Laut Merah menambah biaya logistik dan memperlambat arus barang. Nilai tukar rupiah pun rentan, karena setiap guncangan di pasar energi dan perdagangan meningkatkan tekanan terhadap cadangan devisa dan mempersempit ruang kebijakan moneter.
Melalui kacamata ini, dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York tidak hanya lahir dari solidaritas moral, tetapi juga kalkulasi strategis. Legitimasi tatanan di kawasan di Timur Tengah adalah prasyarat bagi daya tahan ekonomi nasional Indonesia. Tatanan yang lebih sah di Timur Tengah tidak hanya akan mengurangi pemicu terjadinya gejolak, tetapi juga membuka jalan bagi peluang ekonomi baru dari negara Timur Tengah.
Stabilitas kawasan meningkatkan keyakinan investor (contohnya dana dari negara-negara kaya di daerah Teluk Persia) untuk menanam modal jangka panjang di infrastruktur dan energi Indonesia.
Selain itu, pasar Timur Tengah menyediakan permintaan yang terus tumbuh bagi produk halal, komoditas pertanian, dan produk energi terbarukan Indonesia. Jalur pelayaran yang aman memastikan bahwa potensi tersebut dapat terealisasi tanpa biaya logistik yang membengkak.
Dengan legitimasi regional sebagai fondasi, kawasan ini dapat berfungsi bukan lagi sebagai sumber volatilitas, melainkan sebagai mitra yang memperkuat agenda pembangunan Indonesia.
Dalam pidato nya pada KTT Solusi Dua Negara di PBB pada 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Presiden Prabowo menganggap deklarasi New York sebagai solusi terbaik untuk perdamaian dan keadilan.
Dalam pandangan ini, deklarasi New York bukan sekadar dokumen diplomasi, melainkan upaya menanamkan legitimasi pada kawasan yang selama puluhan tahun dikuasai oleh konflik tanpa ujung.
Dengan mengikat kekuatan pada kerangka yang diterima luas, deklarasi ini dapat menciptakan peluang untuk meredam siklus gejolak yang kerap mengguncang pasar energi dan jalur pelayaran global. Bagi Indonesia, dukungan terhadap deklarasi ini adalah strategi untuk menjaga harga energi tetap terkendali, arus perdagangan terjamin, dan ketahanan fiskal lebih stabil.
Perdamaian bagi Palestina bukan hanya memberikan hidup baru bagi warga Palestina, tapi juga membawa fondasi keteraturan internasional yang memungkinkan Indonesia tumbuh dengan keyakinan.
Rezki Sri Wibowo. Chairman dari Arghajata Consulting.
(rdp/tor)