Menteri Keuangan yang baru Purbaya telah dilantik oleh Presiden Prabowo di saat Indonesia tengah menghadapi situasi stagnasi ekonomi yang diperparah oleh ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi di negara-negara maju, serta volatilitas harga komoditas dunia telah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, pendapatan masyarakat, khususnya rakyat biasa, terus mengalami tekanan, sementara ketimpangan penghasilan antara kaum elit pejabat dan masyarakat kelas bawah semakin mencolok dan melahirkan gejolak social di tengah masyarakat. Tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional sangatlah kompleks, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dalam menganalisis tantangan ini seperti pertama soal "Ketidakpastian Ekonomi Global'.
Pelambatan ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik geopolitik, pandemik, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar, dapat mempengaruhi perdagangan dan investasi. Purbaya perlu merancang strategi yang adaptif untuk mengatasi dampak dari fluktuasi ekonomi global sama agar pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga.
Yang kedua soal "Pembangunan Infrastruktur dan Investasi". Salah satu pilar penting untuk menggerakkan ekonomi nasional adalah investasi, terutama dalam infrastruktur. Menteri Keuangan perlu mengoptimalkan anggaran untuk proyek-proyek yang produktif dan menarik investasi asing. Memastikan bahwa investasi tepat guna dan berkelanjutan adalah tantangan besar, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas dan kebijakan efisiensi keuangan negara.
Ketiga mengenai "Reformasi Kebijakan Fiskal". Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pengeluaran untuk program-program sosial serta pembangunan, reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Purbaya harus mampu merumuskan kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak tanpa membebani masyarakat, serta memperluas basis pajak untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.
Selanjutnya keempat tentang "Pemberdayaan Sektor UMKM", Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Tantangan bagi Menteri Keuangan adalah memberikan dukungan yang memadai melalui akses ke pendanaan, pelatihan, dan pemasaran agar UMKM dapat beradaptasi dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Kelima soal "Kebijakan Sosial dan Perlindungan Masyarakat". Dalam menghadapi kemungkinan dampak negatif dari stagnasi ekonomi, penting bagi Purbaya untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial yang efektif. Ini akan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi.
Selanjutnya keenam soal "Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor", Yaitu Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi menjadi krusial. Menteri Keuangan harus bisa menciptakan sinergi untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat, tetapi juga penciptaan inovasi, adaptasi yang cepat terhadap perubahan, dan keberanian untuk melakukan reformasi yang mungkin dapat menghadapi penolakan.
Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Ekonomi Indonesia, yang sebelumnya menunjukkan tren pertumbuhan positif, kini terjebak dalam fase stagnasi. Ketidakpastian ekonomi dunia, seperti dampak konflik Ukraina-Rusia, kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS (The Fed), dan gangguan rantai pasok global, telah menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya inflasi, serta penurunan daya beli masyarakat. Sektor-sektor vital seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa mengalami perlambatan, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.
Di tengah situasi ini, masyarakat kelas menengah dan bawah menjadi kelompok yang paling terdampak. Buruh pabrik, pekerja informal, hingga pelaku UMKM menghadapi tantangan berat untuk bertahan hidup di tengah kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup yang terus melambung. Sementara itu, lapangan pekerjaan baru sulit diciptakan, dan upah minimum yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat di kota-kota besar.
Di sisi lain, ketimpangan penghasilan antara kaum elit pejabat termasuk direksi BUMN dan pimpinan lembaga negara dengan rakyat biasa semakin mencolok. Di Jakarta, misalnya, penghasilan pejabat tinggi BUMN yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan, termasuk berbagai fasilitas mewah seperti kendaraan dinas, rumah dinas untuk pejabat parlemen dan kementerian, hingga tunjangan perjalanan luar negeri, kontras dengan kondisi buruh pabrik yang hanya menerima upah minimum regional (UMR) sekitar Rp 5 juta per bulan atau bahkan di bawah angka tersebut.
(isa/isa)