Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware. Serangan yang berlangsung sejak Kamis (20/6) itu menyebabkan tak kurang 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Dampak jelas terlihat pada layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Antrean mengular di sejumlah bandara, khususnya di titik pemeriksaan paspor.
Serangan hacker ke server pusat-pusat data penting di negeri ini masih terus berulang. Biasanya serangan siber juga dibarengi dengan bocornya data pribadi masyarakat. Dalam kasus serangan PDSNS perlu diwaspadai, jangan-jangan ketika permintaan tebusan sejumlah uang dari hacker tak dipenuhi lantas banyak data penting bakal dibocorkan. Hal ini tentu berbahaya karena kebocoran data berpotensi memunculkan beragam modus kejahatan.
Dalam beberapa kasus bocornya data masyarakat menjadi bukti buruknya pengamanan data pribadi yang belakangan menjadi keresahan masyarakat. Munculnya sejumlah kasus kebocoran data semakin menebalkan keraguan rakyat akan perlindungan negara terhadap data pribadi. Peristiwa ini tak bisa dibiarkan karena hal ini dapat menjadi pintu masuknya berbagai jenis kejahatan yang berbasis data digital.
Tambang Minyak Baru
Data adalah tambang minyak baru (data is the new oil). Bahkan data bisa lebih berharga dari minyak. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak. Data bisa sangat berarti dalam perencanaan pembangunan. Maka, beragam data masyarakat menjadi hal yang sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan sebuah program pembangunan.
Semua jenis data menjadi hal yang sangat berharga saat ini. Sebut saja data tentang pengguna HP di Indonesia. Data berupa identitas pribadi seperti NIK juga superpenting. Data terkait penduduk miskin penerima bantuan pemerintah juga menjadi data yang penting agar tak terjadi pemberian bantuan yang salah sasaran. Dalam banyak kasus, kehadiran data menjadi unsur kunci keberhasilan sebuah program.
Di sisi lain, data juga bisa bermakna menjadi sumber tambang seperti tambang minyak bagi mereka yang akan menggunakan data tersebut untuk kepentingan bisnis dan untuk tujuan politik. Data menjadi aset bisnis yang supermahal saat ini. Demikian pula dalam dunia politik. Banyak contoh kasus permainan politik yang bersumber beragam data personal. Kasus bocornya data pengguna media sosial yang sempat heboh dalam skandal Cambridge Analityca saat Donald Trump ikut kontestasi berebut kursi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu silam merupakan contoh bahwa data bisa superpenting dalam mendukung kepentingan politik.
Bocornya data pemilik seluler di Indonesia juga menjadi new oil bagi pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Beberapa pinjol ilegal ternyata ada yang menggunakan data personal masyarakat untuk melancarkan aksi jahatnya. Data berupa nomor kontak telah digunakan oleh sejumlah layanan pinjol untuk meneror orang dengan dalih mereka telah menunggak membayar tagihan pinjol. Aneka kejahatan muncul memanfaatkan data personal yang ditambang di ruang digital.
Risiko kebocoran data pribadi sangat tinggi. Apalagi di Indonesia belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Imbasnya, banyak perusahaan atau pemerintah kesulitan memilah data mana yang dapat dimanfaatkan dan perlu dilindungi. Kebocoran data juga gampang terjadi karena data memiliki nilai jual yang tinggi terutama untuk kepentingan bisnis dan keperluan strategis lainnya.
Perlindungan Data
Kebocoran data sangat rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi kepentingan bisnis hingga politik. Seperti banyak dialami oleh pengguna telepon seluler di Indonesia yang tiba-tiba mendapat pesan lewat SMS atau WhatsApp berisi tawaran pinjol, penipuan, hingga banyak orang tiba-tiba ditelepon seseorang yang menawarkan kartu kredit atau aneka produk lain. Ini membuktikan bahwa sejumlah data pribadi pengguna ponsel telah bocor dan disalahgunakan orang lain.
Untuk itu perlindungan pada keamanan data pribadi sudah mendesak saat ini. Butuh regulasi yang mampu mengatasi masalah ini. Selain itu kemampuan masyarakat agar cerdas bermedia menjadi penting. Kecakapan literasi media dan melek teknologi masyarakat perlu terus dibangun agar tak dengan gampang mengumbar data pribadi, terutama melalui beragam platform media sosial.
Ketika pemerintah saat ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi digital, perlu dibarengi upaya perlindungan terhadap ruang interaksi digital yang aman dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data ini penting sebagai jaminan bagi hak dasar warga negara. Tanpa upaya perlindungan data pribadi yang akurat maka interaksi komunikasi digital akan banyak memicu persoalan terkait penyalahgunaan data personal.
Masyarakat awam perlu waspada dalam menjaga data pribadinya dengan melakukan cara-cara sederhana misalnya mengganti password secara berkala; menggunakan password dari gabungan nomor, huruf kapital, simbol agar tak mudah ditebak; menghindari link mencurigakan di email dan SMS. Link tersebut bisa saja berupa tautan palsu berupa phishing, menggunakan software yang legal, menghindari koneksi wi-fi di sembarang tempat, dan tak gampang memberi data pribadi kepada orang lain.
Dalam sejumlah kasus, kebocoran data pribadi telah dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk ditambang dan digunakan untuk kepentingan bisnis dan politik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat. Kasus bocornya data pribadi harus menjadi momentum bagi para penyelenggara negara untuk serius memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
Sugeng Winarno dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
Simak Video 'Jokowi Minta Data Nasional Di-backup: Kalau Ada Kejadian Nggak Kaget!':
(mmu/mmu)