Mendorong Skema "Fully Funded" untuk Pensiun ASN

Jakarta - Pemerintah memiliki perencanaan untuk menerapkan kebijakan pensiun kepada ASN sehingga pensiunan dapat memiliki uang sebesar Rp 1 miliar pada akhir masa kerjanya. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, skema kebijakan pensiun ini tidak hanya didapatkan oleh PNS, tetapi PPPK mendapatkan hak yang sama.

Rencana kebijakan ini ditujukan kepada ASN baru yang mengikuti tahap rekrutmen melalui seleksi bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Rencana kebijakan skema pensiun ini dilakukan dengan kontribusi antara pemberi kerja yaitu pemerintah dan ASN itu sendiri sebagai penerima pensiun. Perencanaan ini diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada masa Tjahjo Kumolo yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ASN. Skema kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ASN karena mendapatkan jumlah uang pensiun lebih besar dari biasanya.

Skema Pensiun

Terdapat dua jenis kebijakan pensiun yang umum diterapkan di berbagai negara yaitu defined-benefit plan dan defined-contribution plan. Skema pensiun defined-benefit plan memberikan manfaat kepada pensiunan ASN yang besarannya ditentukan oleh beberapa variabel yaitu besaran gaji, masa kerja, dan usia. Pada skema ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan uang kepada pensiunan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan skema pensiun defined-contribution plan, pemerintah menggunakan model pengelolaan outsourced HR; pemerintah menunjuk perusahaan dana pensiun untuk mengelola gabungan uang antara dana pemerintah dan potongan gaji pegawai sehingga uang yang berlipat tersebut digunakan untuk membayar ASN terkait. Oleh karena itu, pemerintah dan ASN berkontribusi terhadap akumulasi dana pensiun tersebut.

Pada skema ini manfaat kepada pensiunan ASN ditentukan oleh besaran persentase gaji pegawai yang dimana uang tersebut akan didepositkan selama masa kerja ASN. Kemudian, dana pensiun yang didepositkan tersebut diserahkan kepada manajer investasi untuk dilakukan investasi kepada berbagai instrumen investasi sehingga pada saat ASN tersebut pensiun maka mendapatkan manfaat pensiun yang ditentukan dari besaran jumlah uang yang didepositkan beserta imbal hasil atas investasi tersebut.

Peningkatan Kesejahteraan

Kebijakan pensiun memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan ASN setelah masa kerjanya berakhir. Adanya kebijakan pensiun untuk ASN dapat memberikan rasa aman di masa tua sehingga tidak membebankan aspek keuangan kepada keluarga yang lainnya, atau dalam hal ini anak, dan mencegah menciptakan generasi sandwich.

Uang pensiun yang besar tersebut memberikan berbagai opsi untuk para ASN di masa tua yaitu dapat digunakan untuk membiayai modal usaha sebagai kegiatan selama masa pensiun. Selain itu, dana pensiun besar yang diterima ASN dapat digunakan untuk rencana masa depan lainnya seperti jalan-jalan dan kegiatan lainnya untuk menjalankan hari tua yang bahagia.

Membebani Pemerintah

Kebijakan pensiun ASN Indonesia menerapkan jenis skema pensiun yaitu defined-contribution plan yang dikenal dengan pay as you go; ASN mendapatkan dana pensiun yang diperoleh dari iuran selama masa kerja dengan pemotongan 4,75% dari gaji pokok pegawai dan dikelola oleh PT Taspen. Kemudian, setelah masa kerja berakhir, iuran pensiun tersebut dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN.

Pada skema ini, pensiunan ASN akan mendapatkan uang setiap bulan setelah masa kerja berakhir dan akan dibayarkan oleh pemerintah hingga ASN tersebut meninggal dunia, serta dana pensiun tersebut dapat diwariskan kepada keluarga seperti istri atau suami. Oleh karena itu, skema pensiun tersebut dapat membebani pemerintah dan berdampak terhadap kesehatan APBN.

Selain itu, jumlah dana pensiun yang diterima pensiunan ASN setiap bulannya kecil sehingga apabila pensiunan ASN tersebut ingin membuka usaha maka pensiunan ASN tersebut perlu mengumpulkan uang pensiun tersebut setiap bulan hingga nominal yang ingin dicapai.

Mengubah Skema

Pemerintah memiliki rencana untuk mengubah skema pensiunan ASN tersebut sehingga dapat memperoleh dana pensiun mencapai Rp 1 miliar. Skema ini dikenal dengan nama fully funded yaitu skema pensiun di mana pensiunan ASN mendapatkan pembayaran yang besar di awal masa pensiun sehingga dapat digunakan untuk menjadi modal usaha para pensiunan ASN atau diinvestasikan kembali untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa tua.

Skema ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari skema pay as you go yang membebankan APBN mencapai Rp 2.800 triliun dan nominal kecil yang diterima oleh pensiunan ASN. Dana pensiun dalam skema fully funded diperoleh dari kontribusi antara pemerintah sebagai pemberi kerja dengan ASN sebagai penerima dana pensiun yang besarannya diperoleh dari persentase take home pay (THP).

Apabila pada skema pay as you go besaran uang pensiun ditentukan oleh besaran gaji pokok pegawai, maka pada skema fully funded besaran uang pensiun ditentukan dari akumulasi antara gaji pokok pegawai, tunjangan kinerja, dan insentif lainnya sehingga pensiunan ASN akan mendapatkan uang pensiun yang lebih besar.

Sosialisasi dan Pelatihan

Pemerintah harus mengubah kebijakan pensiunan ASN yang semula pay as you go menjadi skema fully funded dengan alasan kebijakan ini tidak akan membebani APBN akibat pemerintah harus membayar uang pensiunan ASN hingga ASN tersebut meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada keluarga.

Kebijakan pay as you go dapat berdampak terhadap kondisi fiskal Indonesia karena alokasi APBN yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dialihkan untuk pembayaran pensiunan pegawai yang sangat besar. Selain itu, kondisi APBN yang tidak sehat dapat menyulitkan pemerintah dalam menghadapi tantangan global di masa kini hingga di masa mendatang.

Dengan skema fully funded pensiunan ASN akan mendapatkan uang pensiun yang lebih besar dan dapat langsung digunakan untuk modal kerja. Untuk memastikan kesejahteraan ASN di masa tua dengan uang pensiun agar dapat digunakan dengan baik serta memiliki dampak yang berkelanjutan, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait perencanaan pengelolaan uang pensiun dan kegiatan yang dapat dilakukan pensiunan untuk menjalankan kegiatan yang produktif di masa tua.

Fachreza Nur Masrik Akbar mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia

(mmu/mmu)