Terkait isu cawapres Koalisi Perubahan yang masih misteri, ada solusi sederhana yang bisa memenangkan semua pihak. Ini adalah jalan ilmiah untuk menemukan solusi penentuan cawapres Anies Baswedan.
Sejak awal, ketiga elite partai Koalisi sepakat bahwa sosok cawapres menjadi domain Anies Baswedan. Oleh karenanya, masing-masing pihak harus berpegang pada komitmen tersebut, dan tidak saling memaksakan.
Bahwa ada usulan nama dari masing-masing partai, hal itu sah-sah saja. Namun seharusnya lobi-lobi tersebut cukup dilakukan di "panggung belakang", dan bukan di depan publik. Di sini pentingnya peran Anies Baswedan untuk "menertibkan" para politikus dari Nasdem, PD dan PKS agar tidak saling berseberangan terkait cawapres.
Semakin lama Anies menggantung pasangannya, maka kegaduhan internal koalisi akan semakin membesar. Oleh karenanya, penting bagi ABW untuk segera menentukan siapa yang layak mendampinginya.
Sejauh ini ada tiga nama terkuat, yaitu AHY, Khofifah dan Aher. Ketiganya nama-nama dengan elektabilitas mumpuni, atau juga sarat pengalaman. ABW tinggal memilih salah satu dari ketiganya, dan menyelesaikan berbagai polemik.
Meski di atas kertas pemilihan Cawapres merupakan domain ABW, namun parpol-parpol yang merasa memiliki "saham politik" sepertinya tidak rela begitu saja. Mereka tentu saja mendorong tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan partainya.
Untuk mengatasanya, sebagai pengamat, saya menyarankan agar ketiga parpol Koalisi bertemu dan menuntaskan isu ini dengan "jalan ilmiah". Maksudnya, ketiga nama Bakal Cawapres disurvei ke masyarakat oleh lembaga independen yang disepakati, dan selanjutnya harus ada gentleman agreement oleh ketiga pihak, untuk menerima siapapun nama terkuat di survei.
Hanya dengan jalan itu koalisi akan melangkah mulus ke depan dan semakin solid. Sebaliknya, bila Cawapres tertentu dipaksakan oleh elit yang merasa dominan, dua kerugian datang sekaligus. Pertama ABW dianggap tidak independen. Kedua, soliditas koalisi akan terganggu, bahkan sebelum deklarasi resmi.
Zaenal A Budiyono
Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC-ASIA)
Simak juga 'Fadli Zon Ungkap Perjanjian Anies, Prabowo dan Sandi':
