Memikirkan Pengelolaan Sampah Ideal Skala Kota

ADVERTISEMENT

Kolom

Memikirkan Pengelolaan Sampah Ideal Skala Kota

Abiyyi Yahya Hakim - detikNews
Jumat, 13 Jan 2023 13:17 WIB
Sampah menumpuk di salah satu TPS di Kota Yogyakarta buntut TPST Piyungan ditutup, Senin (21/12/2020).
Sampah menumpuk di salah satu TPS buntut penutupan TPST Piyungan, Jogja (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Jakarta -
Kota Yogyakarta mulai Januari 2023 hanya akan menerima sampah organik di depo sampah. Sedangkan sampah anorganik tidak boleh lagi dibuang ke depo, melainkan diarahkan ke masing-masing bank sampah di masyarakat. Harapannya, sampah anorganik dipilah dari rumah tangga, menimbang kemungkinan didaur ulang maupun dilakukan pendayagunaan. Dijargonkan oleh Pemkot sebagai "revolusi sampah", kebijakan ini ditandai dengan Gerakan Zero Sampah Anorganik 2023 sesuai surat edaran Walikota Yogyakarta.

Beberapa ketentuan dan arah pengelolaan sampah terbaru tersebut ialah instruksi khusus kepada rumah tangga, instansi, dan penyelenggaraan acara untuk mengelola sampah. Semuanya diarahkan untuk memilah sampah anorganik dan tidak dibuang ke depo/TPS. Kemudian, penguatan bank sampah menjadi manuver yang mengiringi pemilahan sampah anorganik. Pemkot Yogyakarta sempat menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan FBS (Forum Bank Sampah) se-Kota Yogyakarta.

Proses untuk sampai kepada kebijakan ini cukup bertahap. Setidaknya ada dua forum diskusi terpumpun (focus group discussion/FGD) pada tahun ini mengenai persampahan yang difasilitasi oleh Jampiklim (Jaringan Masyarakat Peduli Iklim) Jogja, yang mengundang pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Keduanya berlatar belakang permasalahan sampah Yogyakarta yang semakin darurat, untuk kemudian dirumuskan solusi terbaik.

Darurat Sampah, Darurat Pengelolaan


Sorotan permasalahan ini setidaknya bisa ditarik dari masa Lebaran bulan Mei tahun lalu. Ketika itu, TPST Piyungan ditutup, akibat (sekali lagi) terjadi over-capacity dan makin terganggunya warga sekitar. Ramainya aktivitas wisata saat libur Lebaran mengakibatkan peningkatan produksi sampah. Dampak langsungnya, terjadi penumpukan dan peluberan sampah di depo dan TPS di dalam kota.

Gema #JogjaDaruratSampah mencuat ketika itu. Solusi sementara pemerintah untuk memperluas TPST Piyungan ditolak dengan tegas oleh warga sekitar, dengan tagar #BanyakanBergerak. Sedangkan, produksi sampah dari hulu belum juga bisa ditekan. Bulan Mei 2022, Jampiklim Jogja mempertemukan masyarakat, komunitas, dan pemerintah dalam FGD. Sayangnya, ketika itu belum dihasilkan solusi konkret. Sementara, TPST Piyungan dibuka lagi hingga ditemukan solusi lebih lanjut.

Kompleksitas dan stagnansi keadaan di atas sebenarnya mengingatkan bahwa darurat sampah tidak lain tidak bukan adalah darurat pengelolaan. Sebagaimana di sebagian besar wilayah Indonesia, kebanyakan penanganan sampah ialah dengan cara open dumping (penumpukan sampah begitu saja). Hal ini mengakibatkan mentoknya solusi ketika titik akhir telah over-capacity. Dengan penanganan seperti ini, TPST dan TPA yang secara istilah berarti 'tempat pengelolaan sampah terpadu' dan 'tempat pemrosesan akhir', pada akhirnya hanyalah nama, karena pada implementasinya tidak ada pengelolaan maupun pemrosesan.

Berbagai alternatif solusi pengelolaan sampah sejatinya bertebaran, sudah banyak referensinya. Ada tahap yang menjadi kunci, yaitu pemilahan. Ada alasan sampah anorganik perlu dipilah dari organik. Bahwa (beberapa) sampah anorganik bisa didaur ulang, sedangkan organik bisa menjadi bahan kompos. Sisanya, menjadi sampah residu, yang tidak bisa diproses dan akhirnya dibuang ke titik akhir.

Pengelolaan juga mesti diingat dari konsep sederhana nan populer, 3R (reduce, reuse, recycle) untuk sampah anorganik. 3R dijalankan dengan urutan yang pertama ialah mengurangi (dengan menggunakan produk alternatif guna ulang), lalu menggunakan kembali, dan akhirnya mendaur ulang, dengan prinsip pemilahan tadi. Untuk sampah organik, pengelolaan dilakukan dengan pengomposan. Bahkan, belakangan ini, ada alternatif solusi populer baru, yaitu pemanfaatan sampah organik untuk bahan pangan maggot.

Yang Kompleks, yang (Harusnya) Menyeluruh


Permasalahan sampah merupakan krisis tingkat global yang setara dengan krisis lingkungan hidup lainnya, dalam hal kompleksitas dan cakupannya yang terjadi hampir di setiap tempat di dunia. Terjadi di mana-mana, karena hampir setiap aktivitas manusia menghasilkan sampah. Kompleks, karena ini merupakan rantai fenomena dari hulu (produksi), konsumsi, hingga hilir (pembuangan), yang melibatkan banyak pihak.

Pihak-pihak tersebut masing-masing memiliki peran, dan harus seluruhnya mendukung untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Rentang peran mencakup aspek mayor, seperti regulasi dan penyediaan fasilitas, hingga hal yang sangat teknis, yaitu teknis pemilahan sampah. Berdasarkan PP dan Permen LHK, pemerintah berperan menyusun strategi hingga memfasilitasi pengelolaan sampah. Pelaku usaha juga dapat menerapkan strategi pengurangan sampah. Terakhir, masyarakat perlu sadar untuk mendukung strategi ini.

Kesadaran rantai fenomena dan multipihak ini juga yang perlu selalu dikawal. Pemilahan merupakan area aksi konsumen yang harus dikawal agar tidak tercampur lagi sehingga dapat diolah. Dan tentunya, pihak yang mengolah—sampah anorganik maupun organik, harus ada dan terjangkau. Ketika telah ada, seperti di Yogya ada start-up Rapel dan Daur Resik atau pegiat budidaya maggot, pemerintah perlu menyadari kehadirannya dan didukung maupun diajak kolaborasi. Juga, ada bank sampah yang lebih perlu didukung karena merupakan garda terdepan kepada masyarakat dan perlu pendampingan penyelenggaraan.

Aspek pengurangan sampah juga krusial. Ada alasan kampanye less waste menjadi populer: gunakan tumbler, kantong belanja guna ulang, bawa wadah sendiri, untuk mengurangi plastik sekali pakai. Tetapi aspek ini tidak boleh hanya menunggu kesadaran masyarakat. Regulasi berperan penting, dan kesadaran produsen signfiikan dalam menekan produksi serta menyediakan produk alternatif. Aspek pengurangan, juga dapat diartikan sebagai tujuan pengurangan sampah yang masuk ke TPST/TPA—seperti yang melatarbelakangi Yogya saat ini.

Setelah menyadari kompleksitas penjelasan di atas, harusnya siapapun dari kita sadar perlunya penyelesaian komprehensif (menyeluruh). Tidak bisa hanya dari hilir maupun hulu. Dan semua penjabaran ini bisa dipakai untuk mempertanyakan setiap strategi pengelolaan sampah, apakah sudah menyeluruh? Jika telah menyeluruh, maka jargon ekonomi sirkuler yang sedang banyak digaungkan itu bisa terwujud. Untuk Yogyakarta, bagaimana apakah sudah siap revolusi sampah?

Abiyyi Yahya Hakim warga Kota Yogyakarta, peserta FGD pengelolaan sampah di Yogya, pegiat gerakan @jejaksampah.id

Simak juga 'Penampakan Sampah Menumpuk di Beberapa Titik di Jogja':

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT