Solusi Alternatif Pelarangan Ekspor Nikel

ADVERTISEMENT

Kolom

Solusi Alternatif Pelarangan Ekspor Nikel

Miftahudin - detikNews
Jumat, 06 Jan 2023 11:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetop ekspor bahan mentah nikel pada 2020. Kala itu Jokowi mengaku, kebijakannya ditentang oleh negara lain hingga dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kata Jokowi, pendapatan negara yang didapat dari ekspor tanpa bahan mentah sangat besar. Oleh karena itu, ke depan Jokowi juga ingin melarang ekspor bahan mentah tembaga hingga bauksit.
Cerita Presiden Jokowi 'disemprot' negara lain gara-gara melarang ekspor nikel (Foto: Tangkapan Layar Youtube UNPAR OFFICIAL)
Jakarta -
Pada kolom detikcom, 14 Desember 2022 mengenai Refleksi Kekalahan Indonesia di WTO, ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan lebih lanjut. Kita semua sepakat bahwa sebagai negara berdaulat, kita berhak untuk mengelola sumber daya alam yang kita miliki secara mandiri. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional khususnya ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam penjelasan UU 1945 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi bagaimana implementasi dari Pasal 33 ayat 3 tersebut? Pasal 33 ayat 5 menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pengaturan Kegiatan Pertambangan

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 tersebut di atas, pemerintah menyusun UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral. UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral selanjutnya dirubah dengan UU No 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Pasal 1 UU No 11 tahun 1967 (UU No 11/1967) menyebutkan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Kemudian dalam UU No 4 tahun 2009 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pasal 4 UU No 4/2009 secara tegas menyebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Agar mineral dan batubara dapat memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara harus mengutamakan kepentingan dalam negeri/kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam PP No 23 tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan dari UU No 4 tahun 2009 disebutkan bahwa ekspor mineral atau batubara yang diproduksi dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri.

Namun demikian, pada pasal 102 UU No 4/2009 disebutkan adanya kewajiban melakukan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Kewajiban melakukan nilai tambah ini dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103.

Kewajiban melakukan nilai tambah ini dipertegas dalam Permen ESDM No 7 tahun 2012 yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan mineral dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Ketentuan larangan ekspor mineral ini (termasuk di dalamnya nikel) terjadi tarik ulur sampai akhirnya pemerintah secara tegas melarang ekspor mineral khususnya nikel dengan kadar kurang dari 1,7% ke luar negeri sejak 1 Januari 2020 sebagaimana disebutkan dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Hal inilah yang menjadi pangkal mula gugatan Uni Eropa ke WTO.

Konsekuensi Ratifikasi GATT/WTO

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang-undang No 7 tahun 1994. The World Trade Organization (WTO) itu sendiri merupakan hasil dari perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak 1986. WTO selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi, dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan General Agreement on Tariff and Trade/GATT serta hasil perundingan Putaran Uruguay. GATT itu sendiri merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor. GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor. Begitu juga untuk ekspor, GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota ekspor dan pelarangan ekspor.

Seperti telah disebutkan di atas, Indonesia telah melakukan ratifikasi pendirian WTO yang di dalamnya terdapat persetujuan GATT. Ratifkasi tersebut merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional berarti Indonesia bersedia terikat dan menerima hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut. Konsekuensinya dari melakukan ratifikasi adalah Indonesia perlu untuk melakukan penyesuaian peraturan dan undang-undang di tingkat nasional.

Permasalahan dari ratifikasi ini timbul ketika Indonesia dianggap melakukan perbuatan atau membuat peraturan atau undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Peraturan Menteri ESDM No 11 tahun 2019 yang secara tegas melarang ekspor mineral khususnya nikel dengan kadar kurang dari 1,7% ke luar negeri sejak 1 Januari 2020 dianggap oleh Uni Eropa sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan GATT khususnya Article XI:1 GATT 1994 yang menyebutkan bahwa negara anggota WTO dilarang untuk melakukan hambatan perdagangan baik ekspor maupun impor selain melalui pungutan bea (duties), pajak (taxes) ataupun pembebanan lainnya (other charges).

Alternatif Solusi

Pada 14 Desember 2022, pada laman detikfinace dikabarkan bahwa pemerintah secara resmi mengajukan banding ke WTO yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar peraturan perdagangan Internasional. Apakah banding ini merupakan satu-satunya solusi dari kekalahan Indonesia atau apakah jika kalah banding, program hilirisasi industri nikel akan terhenti?

Jika kita cermati artikel XI:1 GATT, sebenarnya masih terdapat ruang cukup lebar bagi Indonesia untuk melakukan hambatan perdagangan khususnya terhadap ekspor mineral pertambangan ke luar negeri. Setiap negara anggota WTO diperbolehkan untuk melakukan hambatan perdagangan dalam bentuk pungutan bea, pajak, ataupun pembebanan lainnya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2022 telah mengenakan pungutan bea keluar terhadap ekspor nikel dengan kadar kurang dari 1,7% Ni sebesar 10%. Namun selama ini, pungutan bea keluar ini tidak bisa secara efektif diberlakukan karena pemerintah juga melakukan pelarangan ekspor nikel tersebut seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 96 tahun 2019.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif (tariff binding) yang diberlakukan negara-negara peserta. Pengikatan tarif Indonesia dalam WTO dikenal dengan Schedule XXI dan pengikatan tersebut terbatas pada tarif bea masuk semata. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan pemungutan bea keluar setinggi mungkin tanpa perlu kuatir melanggar ketentuan WTO sehingga harga ekspor nikel menjadi tidak ekonomis bagi negara pengimpornya.

Selanjutnya, Indonesia juga dapat melakukan pengendalian produksi demi kepentingan nasional sebagaimana disebutkan dalam UU No 4 tahun 2009. Pengendalian produksi ini berbeda dengan pengendalian ekspor atau larangan ekspor. Artikel XI:1 hanya melarang hambatan ekspor tetapi tidak terdapat larangan untuk mengendalikan produksi. Indonesia dapat melakukan pengendalian produksi dengan memberikan kuota produksi kepada perusahaan pertambangan sesuai kebutuhan nasional. Pengendalian kuota produksi ini biasa dilakukan oleh negara anggota OPEC untuk menjaga harga minyaknya. Negara anggota OPEC secara periodik melakukan penentuan kuota jumlah produksi minyak yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar minyak dunia.

Kedua instrumen tersebut yaitu pemungutan bea keluar dan penentuan kuota produksi dapat dilakukan secara simultan untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi industri nikel. Di samping itu, tindakan tersebut juga sesuai dengan pembelaan yang dilakukan Indonesia dengan menggunakan artikel XX GATT yang memperbolehkan negara anggota WTO melakukan tindakan (measures) untuk melakukan konservasi sumber daya alam yang terbatas.

Miftahudin, S.E., M.M Analis Senior Badan Kebijakan Fiskal

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT