Bahaya di Tanah Surga

ADVERTISEMENT

Kolom

Bahaya di Tanah Surga

Ahmad Danu Prasetyo - detikNews
Jumat, 25 Nov 2022 09:00 WIB
ahmad danu
Ahmad Danu Prasetyo (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Orang bilang tanah kita tanah surga/ tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitulah sepenggal bait lagu berjudul Kolam Susu yang dipopulerkan oleh Koes Plus pada warsa 70-an. Memang sejak dahulu bumi yang kita pijak ini terkenal dengan tanahnya yang subur nan makmur, kaya akan hasil pertanian dan bahan tambang. Namun di balik semua kekayaan alam Indonesia yang megah ini, tersimpan potensi bahaya yang mengancam.

Pada Januari 2022, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Lalu pada Februari terjadi gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter dengan episentrum di Sumatera Barat. Pada Maret terdapat banjir yang merendam sejumlah rumah dan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada April, giliran Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara yang dilanda gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter.

Selanjutnya, banjir bandang menerjang Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Juli. Pada Agustus kembali terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter di Kepulauan Mentawai. Dan terakhir, pada November 2022 terjadi gempa bumi yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat dengan kekuatan sebesar 5,6 skala Richter.

Indonesia berada dalam jalur cincin api Pasifik yang merupakan kumpulan gunung api dan patahan lempeng tektonik yang membentang sepanjang 40.000 km mengelilingi Samudra Pasifik. Lempeng-lempeng kecil ini secara aktif terus bergerak, bergeser, meluncur, dan bertabrakan satu sama lain sehingga menyebabkan terjadinya berbagai bencana geologis seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor.

Selain itu, lokasi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan dikelilingi oleh lautan menyebabkan kondisi iklim dan cuaca kerap berubah dan sulit untuk diprediksi. Dengan demikian, Indonesia juga rawan terkena bencana hidrometeorologis seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Hal ini diperparah dengan perubahan iklim, pemanasan suhu global, kebakaran hutan, serta berbagai bencana ekologis yang disebabkan oleh ulah manusia menambah panjang daftar kerawanan bencana yang terjadi di negara kita.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2021 yang lalu tercatat sebanyak 1804 bencana alam melanda negeri ini. Sementara pada tahun yang sama, Departemen Riset Statista menempatkan Indonesia pada peringkat kedua sebagai negara dengan bencana alam terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat. Lebih jauh, Statista menempatkan potensi bencana tsunami, gempa bumi, dan banjir di Indonesia sangat tinggi dengan nilai masing-masing 9.7, 8.9, dan 8.1 dari skala 10.

BNPB telah merilis Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang mengukur atas tiga aspek, yaitu Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas. Aspek bahaya mengukur potensi terjadinya bencana yang terjadi dalam suatu wilayah, masing-masing bencana diukur dengan pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan metodologi yang disepakati dan diakui secara akademis. Sementara dalam aspek kerentanan diukur dampak dari terjadinya bencana tersebut secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan.

Sedangkan pada aspek kapasitas diukur tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas, yakni: (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta (7) pengembangan sistem pemulihan pasca bencana.

Dari hasil perhitungan IRBI pada 2021, terdapat 15 provinsi di Indonesia berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi pada kelas risiko bencana sedang, sementara tidak ada sama sekali provinsi yang termasuk ke dalam kelas risiko bencana rendah. Dari sini terlihat betapa besar bahaya bencana yang membayangi seluruh wilayah di Indonesia.

Dampak yang Masif

Siapapun pasti tidak ingin terkena bencana. Namun ketika bencana itu datang, sulit bagi kita untuk dapat menolaknya. Setiap kejadian bencana tersebut tentu akan berdampak bagi setiap sendi kehidupan. Harta benda, usaha, bahkan kesehatan dan keselamatan kita dapat terancam akibat kejadian bencana.

Berdasarkan data BNPB pada 2021 yang lalu sebanyak 494 orang meninggal dunia, 69 orang hilang, 12.868 orang terluka, 565.873 orang mengungsi, dan lebih dari 5 juta jiwa menderita akibat bencana yang melanda kawasan tempat tinggalnya. Sementara bencana juga telah mengakibatkan kerusakan pada 128.464 tempat tinggal, 1.372 fasilitas pendidikan, 347 fasilitas kesehatan, 1.220 fasilitas peribadatan serta banyak bangunan fisik lainnya seperti perkantoran dan ruang usaha.

Adapun pada 2022 ini, sudah tercatat 2.152 kejadian bencana sejak awal tahun hingga akhir Juli 2022. Hal tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 124 jiwa, korban hilang sebanyak 23 jiwa, 703 orang luka-luka, serta korban terdampak dan mengungsi sebanyak 2.579.498 jiwa.

Gempa Cianjur yang yang terjadi pada 21 November yang lalu saja telah mengakibatkan 162 korban meninggal dunia, 326 warga luka berat, dan 13.784 orang mengungsi. Selain korban jiwa, ada pula kerugian harta benda; ribuan unit rumah mengalami kerusakan dengan proporsi sebesar 60-100 persen (detikcom, 22/11).

Secara ekonomi, dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian bencana sangat masif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pada periode tahun 2000 sampai dengan 2016, setiap tahunnya rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat rusaknya bangunan dan bukan bangunan akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia mencapai sekitar Rp 22,8 triliun.

Beberapa bencana besar menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar pula, seperti contohnya gempa bumi dan tsunami di Pulau Sumatera bagian utara pada 2004, menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 51,4 triliun. Selain itu, konsentrasi aset dan penduduk pada sebuah wilayah juga dapat mempengaruhi besaran dampak risiko yang ditimbulkan. Agus Subrata (2019), dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, menyebutkan bahwa apabila gempa bumi yang cukup besar melanda Jakarta, maka kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan bisa mencapai Rp 13,24 Triliun, sedangkan bencana yang sama diperkirakan akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih kecil apabila terjadi di daerah timur Indonesia.

Lebih jauh, kejadian bencana juga dapat menimbulkan efek berantai. Bukan hanya penurunan kualitas aset fisik, namun kejadian bencana juga dapat menyebabkan usaha untuk terhenti secara temporer hingga permanen, meningkatkan risiko kredit, meningkatkan kebutuhan modal untuk perbaikan dan penggantian aset, hingga menurunnya kualitas kehidupan akibat dampak psikologis yang ditimbulkan.

Usaha Mitigasi

Mengingat kita tinggal di wilayah dengan potensi bencana yang tinggi, sedangkan dampak yang diakibatkan begitu besar, sudah sewajarnya bagi kita untuk mengantisipasi risiko kejadian bencana. Secara aturan, penyelenggaraan penanggulangan bencana sebenarnya telah sejak lama diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan lebih detail diatur dalam PP No. 21 Tahun 2008. Dalam aturan tersebut, idealnya seluruh unsur baik pemerintah maupun masyarakat berkoordinasi dalam menyelenggarakan rencana aksi penanggulangan bencana pada saat sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat ketika terjadi bencana, dan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Sebagai parameter, penurunan IRBI saat ini telah dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh beberapa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa sektor bencana menjadi salah satu fokus dalam pembangunan wilayah.

Untuk mengatasi dampak ekonomi, pemerintah telah menganggarkan Dana Cadangan Bencana sebesar Rp 4 Triliun rupiah setiap tahunnya dalam APBN. Tentu dana ini masih teramat kurang jika dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang harus ditanggulangi; hanya dapat menalangi sekitar 20% saja dari kebutuhan. Untuk menutupi sisanya, pemerintah terpaksa menggalang dana-dana bantuan dari negara-negara dan lembaga-lembaga donor.

Sejak 2018, pemerintah telah menggodok Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang mengkombinasikan instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. Strategi ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap barang milik negara (BMN), tetapi juga terhadap risiko yang dihadapi oleh rumah tangga pada umumnya.

Dari sisi pembiayaan usaha, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang merupakan perluasan dari POJK No. 45 Tahun 2017.

Dalam POJK terbaru ini, OJK mengatur perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak bencana alam, meliputi penetapan kualitas aset, restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dan pemberian penyediaan dana baru. Batas plafon kredit pun ditingkatkan menjadi maksimum Rp 10 miliar. Perlakuan khusus ini juga berlaku mutatis mutandis bagi sebagian besar Lembaga Jasa Keuangan Non-bank.

Jalan (Masih) Panjang

Walaupun telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana, namun usaha literasi kebencanaan kepada masyarakat masih harus ditingkatkan. Penyebarluasan informasi serta simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana harus terus dilakukan. Masyarakat di daerah rawan bencana harus terlatih untuk mengetahui persiapan perbekalan pada saat bencana, langkah-langkah pengamanan dan perlindungan diri, lokasi titik kumpul, tata cara evakuasi, hingga P3K. Antisipasi bencana juga harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek keamanan dan keselamatan bangunan hingga tata ruang.

Bolehlah kiranya kita menjadikan Jepang sebagai percontohan terbaik bagaimana kesadaran bencana telah menjadi kultur yang mendarah daging dalam keseharian masyarakatnya. Sebagai negara yang juga berada di jalur cincin api Pasifik, Jepang memiliki karakteristik potensi bencana yang serupa dengan Indonesia. Jepang juga telah mengalami berbagai bencana dahsyat, terutama gempa bumi dan tsunami, yang menimbulkan kerugian material dan non-material sangat besar. Namun manajemen bencana yang dilakukan oleh pemerintah Jepang secara serius telah berhasil menurunkan risiko bencana secara signifikan.

Lebih lanjut, usaha untuk memasyarakatkan asuransi bencana juga masih harus terus dilakukan. Beberapa upaya yang telah dilakukan OJK bekerja sama dengan asosiasi perusahaan asuransi di antaranya dengan menciptakan produk-produk micro-insurance yang memiliki premi lebih murah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat dengan pendapatan lebih rendah seperti Stop Usaha Erupsi, Stop Usaha Gempa Tsunami, Si Peci, dan lain sebagainya.

Namun demikian, kesadaran masyarakat akan proteksi aset dan transfer risiko atas kejadian bencana masih jauh dari harapan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setijawan dkk (2020) dari OJK, per 2019 hanya sebanyak 2,96% UMKM yang telah ter-cover oleh asuransi bencana. Beberapa penyebab keengganan responden dalam memiliki proteksi atas bencana ini antara lain rendahnya nilai klaim dan birokrasi klaim yang panjang dan berbelit-belit. Alasan yang terakhir memang sebuah permasalahan klasik rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia.

Melihat kondisi yang ada, nampaknya masih panjang jalan untuk bisa berlindung dari marabahaya di tanah surga. Masih banyak hal yang perlu dibenahi agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman di wilayah rawan bencana seperti di Indonesia, baik infrastruktur, manajemen bencana, maupun budaya masyarakat. Namun usaha-usaha konstruktif sudah mulai dilakukan. Hal tersebut patut kita apresiasi seraya tetap terus waspada, serta berpartisipasi terhadap segala inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan upaya tanggap darurat dalam menghadapi berbagai bencana.

Ahmad Danu Prasetyo, PhD analis Senior OJK Institute

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT