Ancaman Resesi, Pengelolaan Kas Negara, dan Stabilitas Ekonomi

Beberapa waktu belakangan ini, media diramaikan dengan polemik mengenai ancaman resesi. Diperkirakan pada 2023 nanti seluruh dunia akan dilanda resesi. Namun demikian, masyarakat Indonesia tidak perlu panik apalagi sampai melakukan hal-hal yang kontraproduktif karena Indonesia telah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Kepala KSSK dalam Siaran Pers Nomor:04/KSSK/Pers/2022 tanggal 3 November 2022 telah menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan III tahun 2022 tetap berada dalam kondisi yang resilien. KSSK juga telah menyatakan komitmennya untuk selalu menjaga SSK dengan terus memperkuat koordinasi dalam mewaspadai perkembangan risiko global termasuk dalam menyiapkan respons kebijakan.

Salah satu upaya yang terus dilakukan KSSK adalah menjaga peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang waspada, antisipatif, dan responsif untuk antisipasi ketidakpastian yang semakin meningkat melalui penerapan automatic adjustment. Upaya tersebut bukanlah hal baru, karena telah dirintis sejak lebih dari dua dekade yang lalu. Pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan publik setelah berhasil melewati krisis keuangan pada 1997 yang lalu.

Reformasi pengelolaan keuangan publik yang telah dilakukan tersebut telah mendapat endorsement dari Bank Dunia pada Siaran Pers berjudul Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif: Peluncuran Buku Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia yang ditayangkan pada 16 Oktober 2014 dan dapat diakses pada alamat https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/10/16/indonesia-making-the-state-money-work-harder-cash-management-reform-in-indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah dalam reformasi pengelolaan kas adalah pelaksanaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account/TSA). Kas pemerintah yang sebelumnya tersebar dalam keadaan menganggur di bank-bank umum dikonsolidasikan ke dalam rekening pemerintah di BI. Penempatan kas pemerintah di BI tersebut didukung dengan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan pemerintah bekerja sama dengan BI dan didukung oleh sistem pengamanan yang mumpuni sehingga pemerintah dapat memastikan kas tersimpan dengan aman dan informasi saldonya dapat diakses secara online dan real-time.

Pemerintah juga telah membuat kesepakatan dengan BI mengenai remunerasi atas saldo kas pemerintah pada rekening pemerintah di BI tersebut. Konsolidasi rekening pemerintah di BI tersebut efektif meminimalisasi biaya-biaya transaksi dalam proses pelaksanaan APBN. Proses penerimaan kas yang berasal dari pendapatan pemerintah yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

Dengan dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi, penyetoran kas yang berasal dari pendapatan pemerintah dapat dilakukan secara otomatis dengan jadwal yang telah ditetapkan dari lembaga-lembaga tersebut ke rekening pemerintah di BI. Kas pemerintah yang telah dikumpulkan di rekening pemerintah di BI secara cepat dan efisien tersebut siap digunakan sewaktu-waktu untuk membiayai belanja pemerintah.

Penerapan TSA juga sekaligus menjadi mekanisme pengendalian pengeluaran kas. Pengeluaran kas dari rekening pemerintah di BI hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang telah diberikan kepercayaan untuk mendapatkan akses ke rekening tersebut oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Saldo kas pada rekening pemerintah di BI hanya dapat dikeluarkan jika telah lulus dari serangkaian validasi pada sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan pemerintah Indonesia dan BI dengan sistem keamanan paling andal dan modern yang ada saat ini. Pengeluaran kas dari rekening pemerintah di BI ke rekening penerima yang berhak dilakukan secara elektronik sehingga dapat meminimalisasi biaya-biaya transaksi.

Manfaat positif selanjutnya dari konsolidasi rekening pemerintah di BI adalah terbentuknya koordinasi yang lebih baik antara pengelolaan kas pemerintah dengan kebijakan moneter. Dengan tersentralisasinya seluruh saldo kas pemerintah di BI, biaya operasional BI dalam rangka kebijakan moneter akan jauh lebih kecil dibandingkan saat kas pemerintah masih disimpan di bank-bank umum. Kebijakan moneter yang diambil BI juga dipastikan selalu konsisten dengan strategi pengelolaan kas pemerintah.

Setelah TSA dapat diterapkan dengan sukses, pemerintah melanjutkan reformasi pengelolaan kas dengan menerapkan international best practices perencanaan arus kas pendapatan negara dan arus kas belanja negara. Seluruh instansi pemerintah yang mendapatkan APBN menerapkan prosedur-prosedur perencanaan kas dengan menyusun proyeksi arus kas tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, dan harian dengan prinsip bottom-up dan top-down. Proyeksi arus kas tersebut juga selalu dimutakhirkan dengan melakukan penyesuaian terhadap setiap perubahan atas asumsi-asumsi ekonomi yang telah digunakan sebelumnya.

Penyempurnaan atas proyeksi arus kas dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan analisis atas deviasi antara perencanaan arus kas dengan realisasi arus kas. Hasil analisis atas penyebab terjadinya deviasi tersebut diterapkan untuk melakukan penyempurnaan atas proyeksi arus kas selanjutnya dengan menerapkan mitigasi risiko yang tepat sehingga deviasi antara perencanaan arus kas dan realisasi arus kas yang pernah terjadi di masa lalu dapat dihindari di masa yang akan datang.

Kementerian Keuangan selaku pengelola kas negara secara aktif melakukan edukasi mengenai perencanaan kas bagi seluruh instansi pemerintah yang mendapatkan APBN. Instansi pemerintah pengelola APBN didorong untuk secara aktif menyusun proyeksi arus kas yang akurat. Akses terhadap data dan informasi yang diperlukan instansi pemerintah dalam melakukan pemutakhiran terhadap asumsi-asumsi ekonomi disediakan secara periodik oleh Kementerian Keuangan.

Perencanaan arus kas pendapatan negara dan arus kas belanja negara yang akurat tersebut secara efektif dapat meminimalisasi utang negara dan sekaligus meminimalisasi biaya-biaya bunga atas utang tersebut. Pemerintah dapat menentukan dengan akurat periode terjadinya defisit anggaran di mana arus kas keluar untuk belanja negara melebihi arus kas masuk dari pendapatan negara pada suatu periode tertentu. Dengan demikian, sumber pembiayaan dari utang untuk menutup defisit tersebut dapat diperoleh secara tepat waktu sehingga biaya-biaya bunga atas utang tersebut dapat ditekan serendah mungkin.

Reformasi pengelolaan kas pemerintah yang telah diterapkan lebih dari dua dekade ini adalah salah satu kunci sukses stabilitas ekonomi Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kemungkinan terjadinya resesi global pada 2023 yang akan datang, karena Indonesia telah memiliki stabilitas ekonomi yang tangguh dan telah terbukti siap menghadapi guncangan-guncangan yang telah terjadi selama ini.

Taufik ASN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan