Tantangan Pasca Pengesahan RUU KUHP

ADVERTISEMENT

Kolom

Tantangan Pasca Pengesahan RUU KUHP

FX Adji Samekto - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 10:04 WIB
Kolomnis - Prof Dr FX Adji Samekto adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
FX Adji Samekto (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Pada 7 November 2022 Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) mengadakan diskusi tentang RUU KUHP dengan menampilkan Romli Atmasasmita dan Benny Riyanto, anggota Senat Guru Besar STHM, yang masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri terkait dengan RUU tersebut. Diskusi yang dipimpin Jenderal (Purn) Hendropriyono, Ketua Senat Guru Besar STHM, tidak dimaksud untuk mengkritisi RUU tersebut, tetapi lebih pada apa yang diperkirakan terjadi dan perlu diantisipasi apabila nantinya disahkan menjadi KUHP baru pengganti KUHP warisan Belanda.

Berangkat dari diskusi tersebut, saya sebagai peserta diskusi lebih tertarik menyoroti bahasan RUU KUHP dari perspektif sosiologis. Pada saat RUU KUHP semakin disosialisasikan semakin tinggi respons dan kritik masyarakat terhadap RUU tersebut. Apabila dianalisis, respons itu didasarkan pada perspektif dalam dimensi ruang dan waktu sekarang, sedangkan RUU KUHP sebenarnya mulai dirintis penyusunannya sejak 1963.

Kalau dilihat dari dimensi ruang dan waktunya, tahun 1963 saat rintisan pembaruan hukum pidana itu dilakukan, adalah saat era dominasi negara, di mana belum ada diskursus pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM), otonomi daerah, kebebasan berekspresi, penghargaan kearifan-kearifan lokal, dan aspek lain yang menyentuh persoalan HAM. Obsesi utama saat itu adalah persatuan bangsa yang terus-menerus harus dikonsolidasikan mengingat adanya berbagai gangguan pemberontakan dan separatisme di Indonesia yang masih muda usianya.

Suasana seperti itu tentu berpengaruh sebagai faktor kebatinan yang mempengaruhi penyusunan RUU KUHP. Artinya semangat mengedepankan persatuan bangsa dengan negara sebagai pemeran utamanya tentu sangat kuat, dan diskursus tentang HAM dengan segala implikasinya belum menjadi utama. Walaupun demikian dalam perjalanannya, penyusunan RUU KUHP disesuaikan dengan perkembangan tatanan sosial dan mengakomodasi perkembangan-perkembangan global.

Penyusun RUU KUHP pun sadar bahwa hukum harus sesuai dengan perkembangan tatanan sosial masyarakatnya. Tetapi perkembangan-perkembangan mutakhir ketika peradaban dunia sangat didominasi oleh teknologi internet terjadilah perubahan-perubahan yang sangat pesat bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para perintis dan penyusun RUU KUHP itu.

Internet telah menjadi pemicu perubahan peradaban dunia yang diramalkan akan bertahan dalam jangka waktu lama dan mengubah pola-pola kehidupan serta mendekonstruksi asumsi-asumsi dan ajaran-ajaran produk era empirisme (rasionalisme) yang telah mendominasi peradaban dunia sejak 1650 hingga saat ini. Ilmu pengetahuan alam, teknologi, maupun humaniora yang ada saat ini adalah produk peradaban era empirisme (rasionalisme).

Internet telah mulai mengikis logika-logika ajaran era empirisme dengan logika-logika baru yang mungkin tidak terbayangkan di masa lalu. Era dominasi teknologi internet akan menjadi pemicu tumbuhnya peradaban baru dunia yang sangat mungkin akan bertahan lama, sebagaimana dulu era empirisme yang telah merubah dunia dengan melahirkan ilmu pengetahuan dan humaniora berbasis rasionalitas-positivistik dengan mengandalkan bukti empirik, seperti yang dikembangkan dalam sistem hukum modern yang kita gunakan hingga saat ini.

Dilihat dari dimensi ruang dan waktu, penyusunan RUU KUHP ada dalam tiga fase tatanan sosial berbeda, tetapi terhubung secara dialektik dan tidak bisa saling menyalahkan, karena memang masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Pertama, fase Indonesia pasca kemerdekaan hingga memasuki era globalisasi (1990). Fase ini ditandai dengan dominasi peran negara dalam perikehidupan masyarakat sehingga dalam batas tertentu diskursus hak asasi manusia dan kebebasan warga negara cenderung dikesampingkan.

Kedua, fase globalisasi yang berpengaruh pada Reformasi1997-1998. Fase ini ditandai dengan kuatnya tuntutan perlindungan HAM, tuntutan minimalisasi peran negara dan kebebasan menyatakan pendapat serta berpengaruhnya liberalisme dalam tata ekonomi dan hukum. Implikasi globalisasi ini sangat berpengaruh pada terjadinya Reformasi dan perubahan UUD NRI 1945 pada 2002.

Ketiga, fase pasca Reformasi yang ditandai dengan lahirnya otonomi daerah, tuntutan penghormatan HAM, dan demokratisasi dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan pergeseran fase-fase itu, kemajuan teknologi internet semakin mendominasi perikehidupan masyarakat. Perkembangan terakhir itu tentu berimplikasi pada corak berpikir individu dalam mengkonsepsikan dirinya sebagai bagian anggota masyarakat warga negara.

Kalau di era globalisasi dan Reformasi muncul tuntutan penghormatan HAM yang kemudian melahirkan corak berpikir yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan individu (individual security and prospherity), maka sekarang corak berpikir itu telah bergeser menuju kedaulatan individu (individual souvereignty). Kemajuan jagad komunikasi berkat internet adalah pemicu utama munculnya corak berpikir dan sikap yang merefleksikan kedaulatan individu.

Manusia secara individu makin tidak mau diganggu kemerdekaannya untuk menikmati hidup. Dunia telah memasuki tatanan dalam lingkup metaverse, sebuah komunitas virtual tanpa batas yang saling terhubung, di mana orang bisa bertemu, bekerja, belajar, bahkan mencari uang cukup dengan menggunakan aplikasi-aplikasi smartphone maupun perangkat-perangkat lain yang semakin efektif, efisien, dengan hasil maksimal.

Dalam soal tindak pidana, persoalan tempat dan waktu tindak kejahatan (sebagai ajaran produk era empirisme) sudah tidak dipersoalkan lagi di era metaverse ini. Akan banyak varian tipe kejahatan yang muncul dari alam virtual, yang saat ini belum bisa dibayangkan masyarakat maupun penyusun RUU KUHP. Masyarakat membaca dan me-review RUU KUHP dalam konstruksi berpikir di era sekarang, sementara RUU KUHP disusun dalam ruang dan waktu serta tatanan sosial yang berbeda siginifikan dengan saat ini. Oleh karena itu jelas semangat dan aspirasinya sangat bertentangan.

Aliran pemikiran hukum yang melatarbelakangi penyusunan RUU KUHP adalah aliran pemikiran positivis-normatif, yaitu aliran pemikiran hukum yang sangat mengedepankan peraturan hukum tertulis dan aspek pembuktian konkret. Sifat aliran pemikiran positif-normatif adalah top-down dan mengharuskan ketaatan.

Penyusun RUU KUHP tentu mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi untuk dapat ditegakkannya KUHP baru, karena RUU ini disusun berbasis penelitian dan disusun secara sistematis yang tentu juga berharap dapat ditegakkan dengan mengedepankan peran negara. Tetapi ternyata realitas berkembang sangat pesat dan berpengaruh pada cara berpikir individu di era kini. Globalisasi dengan implikasinya telah melahirkan pandangan bahwa negara tidak boleh campur tangan terlalu dominan dalam kehidupan warga.

Cara berpikir yang berangkat dari pengutamaan kedaulatan individu sebagai implikasi dominasi liberalisme dalam kehidupan masyarakat pasca globalisasi kini digunakan untuk membaca RUU KUHP yang disusun dengan asumsi-asumsi yang sebagian besar merefleksikan dominasi negara. Perjumpaan dua cara berpikir yang berbeda perspektif ini tentu menimbulkan penilaian yang tidak proporsional tentang RUU KUHP.

Di sisi lain, kalau sebuah dokumen hukum dipandang sebagai dokumen antropologis yang sangat luar biasa (law is the great anthropological document), maka RUU KUHP adalah salah satu cerminannya. Perjalanan penyusunan RUU KUHP memberikan pengetahuan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami perubahan-perubahan sosial yang amat dramatis. Tatanan sosial-politik Indonesia mengalami perubahan-perubahan secara mendasar dan karenanya berpengaruh pada RUU KUHP.

Oleh karena itu bisa dimaklumi apabila dibaca dalam perspektif kekinian, RUU ini terlihat tidak memenuhi aspirasi tatanan sosial era sekarang, dan tidak akan mungkin dapat memuaskan kepentingan-kepentingan di era yang akan semakin pesat berubah ini. Kalau memang RUU ini harus disahkan menjadi KUHP baru, setidaknya hal itu disikapi sebagai upaya konsolidasi pengaturan hukum pidana di Indonesia, karena pengaturannya di luar KUHP tumbuh sangat pesat, utamanya pasca era globalisasi dan Reformasi.

Upaya konsolidasi untuk penyempurnaan hukum tidak akan pernah berhenti, karena dari perspektif filsafat, hukum merupakan dokumen yang tidak akan pernah final karena hakikatnya hukum itu untuk manusia yang selalu berkembang pikiran dan peradabannya.

FX Adji Samekto Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT