Harga komoditas energi telah memiliki tendensi untuk meningkat sejak 2021 karena pemulihan ekonomi post COVID-19 menyebabkan rebound permintaan energi di seluruh dunia, sementara pasokan tetap terbatas. Kondisi ini diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina yang semakin meningkatkan ketidakpastian pasokan sehingga mendorong harga minyak mentah dan gas alam ke level tertinggi secara historis.
Pada Januari 2021, harga minyak mentah masih berada pada kisaran $53.60/bbl dan pada Juni 2022 melejit ke angka $116.8/bbl. Kenaikan harga minyak mentah tersebut semakin membebani kondisi keuangan atau kondisi fiskal di Indonesia mengingat komoditas BBM di Indonesia, terutama solar dan pertalite, masih disubsidi oleh pemerintah.
Pemerintah melaporkan bahwa beban subsidi BBM mencapai angka Rp 502.4 triliun, angka yang sangat tinggi tentunya. Dalam rangka mengurangi tekanan fiskal tersebut, di awal September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.
Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (naik sekitar 30.7%), harga solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter (naik sekitar 32%) dan harga pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Kenaikan secara keseluruhan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%.
Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi (cost push inflation) yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (sekitar 50%) dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir dan pengiriman. Untuk bertahan sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan.
Kenaikan harga pada sektor transportasi pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak multiplier. Dan kita tahu kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara serentak tersebut akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia
Dampak negatif akan lebih dahsyat lagi jika efek psikologis terasa lagi jika dampak psikologis dari sisi masyarakat dan pemerintah diperhitungkan. Dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.
Mengapa inflasi karena dampak psikologis bisa terjadi? Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat di mana produsen (termasuk pedagang) menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi ketika produsen menaikkan harga mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang/jasa tersebut.
Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar Rp 500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar Rp 500 per penumpang, pedagang makanan akan menaikkan harga Rp 500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga Rp 500 per kg/per ikat sayur yang mereka jual.
Padahal kontribusi BBM per penumpang atau kontribusi BBM terhadap biaya makanan atau sayuran per ikat tidaklah sebesar tersebut. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga semua komoditi padahal kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan.
Jika hal tersebut dilakukan oleh produsen dan pedagang secara serentak di seluruh Indonesia, maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Kenaikan harga secara serentak dan melebihi dari cost push inflation tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan konsumen.
Dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi menjelang tahun politik di mana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan kubu oposisi untuk menurunkan popularitas pemerintah.
Sebagai penutup, dampak ekonomi dan psikologis kenaikan harga BBM harus diwaspadai oleh pemerintah. Di sinilah perlunya peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana subsidi BBM akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak terutama untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah.
Dana subsidi juga harus dialokasikan ke sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya untuk pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Subsidi bioenergi juga dapat dijadikan alternatif penyaluran dana kompensasi BBM sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil bisa dikurangi.
Yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan pemerintah untuk memerangi praktik-praktik ekonomi biaya tinggi di Indonesia wajib dilakukan. Kita tahu adanya praktik pungli, korupsi, dan aksi para pemburu rente akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa melebihi harga keekonomiannya. Penghematan pos-pos anggaran yang memang tidak terlalu mendesak juga perlu dilakukan.
Sahara Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB dan Associate Professor Adelaide University Australia
(mmu/mmu)