ADVERTISEMENT

Kolom

Meninjau Kembali RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Oktavianus Ken - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 11:15 WIB
Ilustasi RUU Terorisme (Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom)
Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom
Jakarta -

Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi (PLP) mengemuka setelah Tim Panja Komisi X DPR menyelenggarakan uji publik di 3 kota yaitu Makassar, Surakarta, dan Surabaya pada 27 Mei 2022. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia konsisten menyuarakan sikapnya untuk meminta psikolog klinis dikecualikan dari RUU PLP karena sebagai tenaga kesehatan sudah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Sementara itu, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyebarkan imbauan serta dukungan pengesahan RUU PLP dengan narasi bahwa RUU dapat dibatalkan karena telah mengalami tiga kali perpanjangan pembahasan antara DPR dan pemerintah. Narasi lainnya bahwa pengurus IPK Indonesia masih melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengesahan RUU PLP.

Dampak adanya narasi tersebut tentunya mendorong banyak pihak mendesak pengesahan RUU PLP secepatnya sekaligus memicu pandangan negatif kepada pengurus IPK Indonesia. Padahal banyak rancangan undang-undang dapat disahkan menjadi undang-undang setelah beberapa tahun dibahas di DPR sehingga narasi pembatalan RUU PLP tersebut terkesan prematur. Sebut saja, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang diusulkan pada 2012 dan dapat disahkan menjadi UU TPKS pada 2022.

RUU PLP merupakan perubahan nama yang ketiga dari RUU Profesi Psikologi yang diajukan oleh HIMPSI ke DPR pada 6 Maret 2019, dan disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR oleh Badan Legislatif DPR pada 29 Juni 2020. Desy Ratnasari dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) menjadi pengusul RUU Profesi Psikologi, yang kemudian berubah nama menjadi RUU Praktik Psikologi pada Juni 2020. RUU tersebut kembali diubah namanya untuk ketiga kalinya menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi pada Mei 2022.

Komisi X DPR yang menjadi pembahas RUU PLP menemukan banyak masalah kompleks terkait pengaturan profesi psikologi sehingga pembahasan RUU tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Salah satu masalah adalah sudah tertatanya peraturan perundangan lain yang mengatur psikologi klinis sebagai tenaga kesehatan.

Potensi Masalah

Setidaknya ada lima temuan potensi masalah jika RUU PLP disahkan tanpa perbaikan setelah uji publik. Pertama, konsideran draf RUU PLP menyebutkan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai psikolog. Kenyataannya sudah ada peraturan perundangan yang mengatur psikolog klinis yaitu UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.

Dampak peniadaan peraturan sebelumnya akan mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan dan ketidakselarasan dalam RUU PLP, misalnya tumpang tindih dalam pengaturan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan, tumpang tindih dalam standar layanan yang harus diikuti oleh psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan, termasuk juga tumpang tindih pengaturan organisasi profesinya.

Tumpang tindih ini akan mengakibatkan kebingungan tidak hanya bagi psikolog klinis, namun juga bagi pengguna layanan psikologi klinis yang selama ini sudah tertata dan mengikuti perundangan rumpun kesehatan.

Kedua, draf RUU PLP mengunci pendidikan profesi hanya dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi. Padahal dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan bekerja sama berbagai pihak antara lain kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan atau organisasi profesi.

Implikasinya perkembangan profesi psikologi dimonopoli oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi, dan menutup kemungkinan kementerian atau lembaga lain terlibat bersama perguruan tinggi untuk mengembangkan suatu profesi psikologi baru yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat atau lembaga pemerintah.

Ketiga, Surat Tanda Registrasi (STR) dalam draf RUU PLP merangkap surat izin praktik dan diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi. STR merupakan bukti bahwa seseorang telah tercatat secara resmi sebagai anggota yang memiliki keahlian profesional tertentu, sementara surat izin praktik adalah pemberian izin yang selayaknya diberikan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini, STR Psikolog Klinis diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan (KTKI), sementara surat izin praktiknya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah hadir untuk membina dan mengawasi secara berjenjang terhadap praktik layanan psikologi klinis. Pembinaan dan pengawasan berjenjang oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat secara maksimal.

Pemberian izin praktik profesi terkait tubuh dan pikiran manusia oleh suatu organisasi di luar pemerintah merupakan suatu hal di luar kelaziman dan sangat membahayakan bagi masyarakat. Tidak ada jaminan suatu organisasi tidak menyalahgunakan wewenang tersebut, apalagi jika dilakukan oleh organisasi yang tertutup dan tidak transparan dalam tata kelolanya.

Keempat, istilah induk organisasi profesi himpunan psikologi merupakan suatu keganjilan istilah dan menunjukkan adanya kompromi politik. Penjelasan draft RUU PLP pasal 33 menyebutkan bahwa organisasi tersebut adalah Himpunan Psikologi Indonesia yang disingkat HIMPSI dan merupakan organisasi pengusul dari RUU ini sejak awal.

HIMPSI yang berbadan hukum pada 2013 merupakan organisasi psikologi yang menampung semua lulusan pendidikan S1, S2, S3 Psikologi serta psikolog dari berbagai minat keilmuan. Organisasi ini juga mendirikan lembaga sertifikasi psikologi berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan nama LSP Psikologi Indonesia (disingkat LSP-PSI).

Draf RUU PLP Pasal 9 ayat 1 terkait pendidikan profesi, Pasal 13 ayat 4 terkait uji kompetensi, Pasal 15 ayat 2 terkait penerbitan STR, Pasal 26 ayat 3 tentang standar layanan, dan Pasal 34 ayat 2 tentang pembinaan dan pengawasan jelas menunjukkan bahwa wewenang dan peran induk organisasi profesi profesi himpunan psikologi sangat besar.

RUU ini tampaknya sedang menciptakan sebuah 'lembaga super' yang mengatur beraneka ragam profesi psikologi yang tergabung di dalamnya. Selain memiliki potensi monopoli yang besar dalam pengaturan, organisasi dengan aneka ragam kepentingan profesi psikologi justru berpotensi terjadinya perpecahan dan konflik sehingga pada akhirnya menghambat perkembangan dari berbagai profesi psikologi yang sudah ada maupun yang akan datang.

Kelima, draf Pasal 18 RUU PLP hanya mengecualikan pengaturan registrasi dan registrasi ulang bagi psikolog yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Dampaknya psikolog-psikolog yang berpraktik psikologi klinis tetapi tidak bekerja di fasyankes akan diatur oleh RUU PLP ini.

Saat ini banyak psikolog klinis berpraktik memberikan layanan psikologi klinis di lembaga pemerintahan seperti Badan Narkotika Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Permasyarakatan, Lembaga Militer, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga sosial. Selama ini mereka diatur oleh peraturan perundang-undangan kesehatan dengan legalitas yang kuat yaitu STR dan surat izin praktik yang diterbitkan oleh pemerintah.

Masyarakat pengguna layanan psikologi klinis mendapatkan perlindungan hukum selayaknya pengguna layanan bidang kesehatan. Pengecualian bagi psikolog klinis hanya bagi yang bekerja di fasyankes cenderung membatasi bahwa layanan psikologi klinis hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bekerja di fasyankes. Padahal seseorang yang berpraktik di bidang kesehatan di mana pun tempat praktiknya seharusnya merupakan tenaga kesehatan yang mengikuti peraturan perundangan bidang kesehatan.

Masalah besar lainnya, psikolog klinis yang bekerja di fasyankes pun akan merasakan tumpang tindih peraturan jika hanya registrasinya saja yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan kesehatan. Peraturan lainnya terkait psikologi klinis sebagai tenaga kesehatan sudah diatur pula mulai dari pendidikan, standar-standar profesi dan layanannya, jabatan fungsional, sampai pada pembinaan dan pengawasannya.

Tak kalah penting, wewenang Konsil Tenaga Psikologi Klinis yang telah diatur dalam peraturan perundangan kesehatan sudah pasti akan berbenturan dengan wewenang dari induk organisasi profesi himpunan psikologi yang diciptakan oleh RUU ini.

Politisasi Kebijakan

RUU PLP tidak terlepas dari adanya muatan politik. Sayangnya sinyal-sinyal dominasi kepentingan suatu kelompok tertentu tampak terlihat jelas dalam perjalanan RUU PLP sehingga politisasi kebijakan dalam RUU PLP menjadi tidak wajar dan menimbulkan distorsi terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Pemaksaan adanya sebuah lembaga super yang disebutkan nama organisasinya dalam penjelasan RUU dengan istilah di luar kelaziman dan 'ketidakmauan' untuk mengecualikan pengaturan psikolog klinis dari RUU ini merupakan beberapa indikator adanya ketidakwajaran yang hanya dapat dijawab secara politis.

Distorsi kebijakan dalam rupa temuan masalah dalam RUU PLP ini bisa jadi merupakan akibat adanya kompromi politik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keganjilan dalam proses pembahasan RUU PLP seperti yang pernah saya tuliskan dalam tulisan sebelumnya yang berjudul RUU Praktik Psikologi dan Keresahan Psikologi Klinis (detikcom, 12/4).

Aspirasi psikolog klinis untuk dikecualikan dari RUU PLP ini justru dinarasikan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pembangkangan dan upaya memisahkan psikologi klinis dari rumpun keilmuan psikologi. Narasi itu cenderung bersifat politis dan mengaburkan substansi RUU PLP itu sendiri.

Psikologi klinis tidak mungkin terpisah dari rumpun keilmuan psikologi, namun jika bicara terkait pengaturan tentunya ada banyak hal yang harus dipisahkan, sama halnya seperti kurikulum di Magister Profesi Psikologi saat ini yang memisahkan mata kuliah dan tempat kerja praktik peminatan Psikologi Industri Organisasi, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Klinis.

Masih Bisa Diperbaiki

Politisasi kebijakan yang hanya bertujuan untuk melegitimasi sebuah organisasi tertentu akan menciptakan distorsi kebijakan yang berakhir pada pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Saya percaya masih ada wakil-wakil rakyat terhormat di dewan legislatif yang mau memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sekelompok individu.

Distorsi kebijakan dalam RUU PLP masih dapat diperbaiki dengan cara membuka diri terhadap saran dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan ahli-ahli yang netral. Dewan legislatif dalam hal ini Tim Panja RUU PLP diharapkan tidak terpancing dengan desakan untuk mengesahkan RUU PLP sesegera mungkin, namun justru menjadikan desakan tersebut sebagai peringatan untuk berhati-hati dan kembali meninjau kepentingan-kepentingan yang diupayakan dalam RUU PLP tersebut.

Pengecualian psikolog klinis dari pengaturan RUU PLP seharusnya tidak hanya registrasinya saja, tetapi utuh dan menyeluruh sesuai ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundangan lainnya yang telah mengikat psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan. Pengecualian tersebut sebaiknya tertulis jelas dalam RUU PLP untuk menghindari kerancuan hukum dan juga sebagai tanda kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

Oktavianus Ken psikolog klinis, anggota IPK Indonesia

Simak juga 'Wakil Ketua DPD Usul Pengesahan 3 RUU DOB Papua Tak Buru-buru':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT