Kolom

RUU Praktik Psikologi dan Keresahan Psikolog Klinis

Oktavianus Ken - detikNews
Selasa, 12 Apr 2022 12:00 WIB
Rapat Komisi I DPR dengan Kemlu RI, Rabu (6/4/2022). (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto ilustrasi: Firda Cynthia Anggrainy/detikcom
Jakarta -
Berita tentang RUU Praktik Psikologi kerap muncul di media-media nasional, namun informasi yang disajikan sebagian besar berisi harapan dari pihak-pihak tertentu untuk mendorong DPR segera mengesahkan RUU ini.

RUU Praktik Psikologi yang awalnya bernama RUU Profesi Psikologi, diajukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) ke DPR pada 6 Maret 2019. RUU tersebut kemudian diusulkan oleh Desy Ratnasari dari Fraksi Amanat Nasional dan disetujui sebagai RUU usul inisiatif DPR oleh Badan Legislatif DPR pada 29 Juni 2020.

Kompleksitas masalah dalam praktik psikologi membuat RUU Praktik Psikologi tak kunjung disahkan meski beberapa kali sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Komisi X DPR yang menjadi pembahas RUU tersebut menemukan banyak masalah salah satunya adanya undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah mengatur praktik psikolog klinis.

Tenaga Kesehatan

Psikolog klinis merupakan tenaga kesehatan yang diakui dan diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis. Psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan di rumpun kesehatan serta berbagai aturan turunan dari UU No. 36 Tahun 2014.

Sejak 2017, sesuai amanat dari UU No. 36 Tahun 2014 dan PMK No. 45 Tahun 2017, psikolog klinis di Indonesia sudah memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum dan memiliki AD/ART organisasi sendiri bernama Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia.

IPK Indonesia merupakan organisasi profesi yang berada dalam pembinaan Kementerian Kesehatan melalui Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Batas kewenangannya juga ditentukan secara terbatas sesuai fungsinya sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan dalam UU No. 36 Tahun 2014.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis dilakukan oleh Konsil Psikologi Klinis yang saat ini masih digabungkan dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Perizinan praktik psikologi klinis diberikan oleh pemerintah daerah setempat seperti halnya tenaga kesehatan yang lain.

Batasan wewenang tersebut tidak menjadikan IPK Indonesia sebagai lembaga super, namun menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan profesi psikolog klinis. IPK Indonesia berperanan penting dalam membantu dan memfasilitasi anggotanya dengan penerapan teknologi informasi yang modern sehingga proses administrasi untuk memenuhi legalitas profesi sesuai regulasi bisa berjalan dengan cepat dan efisien.

Keganjilan

Keresahan para psikolog klinis mulai muncul ketika ada beberapa keganjilan dalam draf dan proses perjalanan RUU Praktik Psikologi. Beberapa keganjilan tersebut; pertama, IPK Indonesia sebagai organisasi resmi psikolog klinis di Indonesia tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU Praktik Psikologi. Kedua, HIMPSI merupakan organisasi psikologi yang menampung semua lulusan S1, S2, S3 Psikologi serta psikolog dengan berbagai minat keilmuan.

Ketiga, kehadiran Lembaga Sertifikasi Psikologi Indonesia yang dibentuk oleh HIMPSI menjadi narasumber RDPU Panja Praktik Psikologi Komisi X DPR pada 31 Maret dan 24 Mei 2021 menimbulkan tanda tanya karena peran eksplisit lembaga tersebut tidak ada dalam draf RUU Praktik Psikologi.

Keempat, Rapat Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR pada 24 Mei 2021 mendengarkan pendapat tentang kondisi psikolog klinis di RSUD Pasar Minggu dengan narasumber yang tidak jelas sehingga beberapa data tentang psikolog klinis cenderung tidak akurat dan informasi tersebut justru merugikan psikolog klinis. Data menunjukkan pada saat itu RSUD Pasar Minggu justru tidak memiliki psikolog klinis dan tidak memberikan layanan psikologi klinis.

Kelima, draf awal RUU Praktik Psikologi Pasal 30 menyebutkan bahwa semua tenaga psikologi harus memiliki surat registrasi yang dikeluarkan oleh HIMPSI sebagai organisasi tunggal. Demikian pula terkait izin praktik psikolog yang diterbitkan oleh organisasi tunggal di Pasal 36. Jika RUU Praktik Psikologi diterapkan, maka psikolog klinis pun harus memiliki 2 STR dan 2 SIP yaitu dari pemerintah dan dari HIMPSI. RUU ini menjadi peraturan yang tidak efektif dan memberatkan psikolog klinis karena satu-satunya tenaga kesehatan dengan dengan 2 STR dan 2 model Surat Izin Praktik.

Keenam, RUU Praktik Psikologi menimbulkan tumpang tindih peraturan dan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi psikolog klinis. Selain itu, RUU ini berpotensi mengacaukan peraturan-peraturan pelaksana yang sudah berjalan bagi psikolog klinis.

Psikolog klinis melalui IPK Indonesia berjuang bersama dengan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk mempertahankan posisi psikolog klinis dalam pengaturan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pemerintah sendiri telah mengajukan 549 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dengan rincian 117 DIM Tetap, 259 DIM Hapus, 87 DIM Perubahan Substansi, 86 DIM Penambahan Substansi, dan 124 DIM Perubahan Redaksional terhadap draf awal RUU Praktik Psikologi.

Pengecualian Psikolog Klinis dalam RUU Praktik Psikologi menjadi sangat penting karena pengaturan psikolog klinis sudah diatur oleh sekian banyak aturan dan semua peraturan tersebut berinduk pada UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Potensi Monopoli

Penyebutan nama HIMPSI sebagai organisasi tunggal yang mewadahi semua tenaga psikologi di draf RUU Praktik Psikologi telah mengabaikan adanya organisasi profesi psikolog klinis yaitu Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia. Padahal RUU tersebut bertujuan mengatur semua tenaga psikologi di Indonesia.

Potensi praktik monopoli organisasi tunggal pun sangat besar, karena dalam draf RUU Praktik Psikologi ini kewenangan organisasi tunggal disebutkan hampir tak terbatas yaitu mulai dari menerbitkan STR, menerbitkan Surat Izin Praktik, menetapkan standar-standar dan peraturan, bahkan melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan.

Dari sisi bisnis, perputaran uang psikolog di seluruh Indonesia bisa jadi akan berputar pada satu organisasi saja jika organisasi tunggal yang menerbitkan STR, dan Surat Izin Praktik tersebut membentuk suatu lembaga sertifikasi komersial sendiri untuk para anggotanya.

Sementara itu, kerawanan lainnya adalah tidak ada jaminan bahwa organisasi tunggal tidak akan terlibat dalam politik praktis dan membawa semua organisasi di bawahnya ke arah yang sama. Seperti yang terekam dalam jejak digital bahwa Ikatan Psikolog Klinis sebelum terhimpun dalam IPK Indonesia, telah dibawa masuk dalam ranah politik praktis yaitu keterlibatannya dalam pengungkapan survei psikologis calon presiden pada Pilpres 2014.

Harapan

Sudah saatnya DPR melakukan harmonisasi dengan melibatkan IPK Indonesia sebagai organisasi profesi resmi sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2014. Pengecualian psikolog klinis dalam RUU Praktik Psikologi merupakan keniscayaan untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan juga memenuhi prinsip efisiensi administrasi dan birokrasi.
Penyebutan organisasi tunggal dalam RUU Praktik Psikologi sebaiknya ditiadakan, namun diatur dalam peraturan turunannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya IPK Indonesia sebagai organisasi profesi psikolog klinis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan; organisasi profesi psikologi industri dan organisasi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan organisasi profesi terkait psikologi pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan.

Monopoli organisasi tunggal tentunya harus dihindari dengan pembatasan wewenang yang jelas dalam semua peraturan tersebut di atas. Setidaknya pemerintah masih dapat mengontrol jika terdapat penyimpangan fungsi dari sebuah organisasi profesi, termasuk jika ada organisasi profesi yang mengeksploitasi anggotanya sebagai sumber bisnis terselubungnya.

Saya yakin masih ada anggota DPR yang terhormat yang memiliki integritas dan kejelian melihat kepentingan-kepentingan di balik RUU Praktik Psikologi sehingga pada akhirnya RUU tersebut benar-benar menjadi undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya keuntungan sekelompok orang saja.

Oktavianus Ken Psikolog Klinis, anggota Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

(mmu/mmu)