Peresmian Bahasa Bukan Urgensi ASEAN

Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada 23 Maret silam mengusulkan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. PM Yaakob merasa bahwa Bahasa Melayu dapat dijadikan bahasa resmi ASEAN karena banyaknya negara anggota ASEAN yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa resminya. Selain itu menurutnya menggunakan Bahasa Melayu bukanlah sesuatu yang memalukan.

Sementara Badan Bahasa dari Kemdikbudristek berpendapat bahwa Bahasa Indonesia lebih cocok digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN. Menurutnya Bahasa Melayu memang banyak dipakai secara negara, namun jika dihitung dari segi populasi, maka Bahasa Indonesia yang lebih banyak digunakan daripada Bahasa Melayu.

Terlepas dari pro-kontra Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN, saya tidak setuju wacana Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua ASEAN tetap bergulir. Menurut saya penyatuan bahasa di kawasan Asia Tenggara bukanlah hal yang memiliki urgensi. Entah apa alasan yang dipakai oleh ASEAN ataupun Malaysia, wacana bahasa resmi tidak boleh dijadikan prioritas mengingat masih banyak hal yang harus segera diselesaikan oleh ASEAN dan memiliki urgensi yang tinggi.

Berbicara mengenai integrasi kawasan pasti tidak akan luput dengan integrasi kawasan Eropa, yang tidak dapat diragukan lagi bahwa integrasi Eropa telah mencapai titik supra-nasionalisme. Kawasan Eropa sudah seperti negara dengan adanya pengadilan, parlemen, bahkan komisi yang dinaungi dalam organisasi Uni Eropa.

Berkat integrasi kawasan Eropa yang dilakukan dalam wadah Uni Eropa banyak keuntungan yang didapat oleh negara anggota Uni Eropa. Pasar ekonomi yang besar di Eropa membuat semakin meluasnya pasar yang dapat dijangkau oleh pengusaha di suatu negara. Selain itu penyatuan mata uang menjadikan tiap-tiap negara anggota Uni Eropa tidak akan menjatuhkan negara lain sebab adanya interdependensi yang terjadi di dalam hubungannya.

Banyak perspektif yang dapat menjelaskan mengapa kawasan Eropa dapat terintegrasi begitu maksimal dalam hal sosial maupun ekonomi. Dengan menggunakan perspektif neo-fungsionalisme, suatu integrasi kawasan dapat terjadi akibat meluapnya (spill-over) kerja sama ekonomi yang kali pertama dilakukan.

Uni Eropa yang kali pertama didirikan sebagai European Coal and Steel Community (ECSC) merupakan bentuk dari kerja sama ekonomi pertama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa. Berkat ECSC, kerja sama di kawasan Eropa meluap dan akhirnya terbentuk Uni Eropa seperti sekarang.

Kawasan Asia Tenggara jika ingin meningkatkan integrasinya ke tahap seperti Uni Eropa haruslah dimulai dengan kerja sama ekonomi. Permasalahan utama kawasan Asia Tenggara adalah seragamnya bahan-bahan yang dijual ke pasar global. Hal ini mengakibatkan ekonomi di Asia Tenggara lebih ke arah kompetitif dibandingkan ke arah kooperatif.

ASEAN sebagai wadah negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus menemukan solusi untuk menciptakan interdependensi ekonomi di tingkat regional. Sungguh wacana penambahan bahasa resmi tidak ada urgensinya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Asia Tenggara yang cenderung kompetitif. ASEAN harus bisa memperbesar pasar agar penjualan rempah-rempah yang hampir sama dapat dijual ke pihak lain dan tidak menimbulkan gesekan yang lebih parah di tingkat regional.

Dapat dilihat bahwa peresmian Bahasa Melayu jauh dari memajukan integrasi ASEAN dan memperbesar pasar justru memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan ASEAN sebab dapat membuat negara anggota ASEAN kerja sama.

Mengubah Strategi

Sudah setahun sejak kudeta junta militer menjatuhkan rezim Aung San Suu Kyi yang demokratis. Semenjak junta militer memimpin, di Myanmar banyak sekali kekerasan terhadap hak asasi manusia. ASEAN selaku organisasi regional yang berada di Asia Tenggara memiliki kewajiban penuh untuk menolong masyarakat yang ada di Myanmar.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Myanmar, pemimpin negara-negara anggota ASEAN berkumpul di ASEAN Leader Meeting (ALM) yang diinisiasi oleh Indonesia. Dalam ALM tersebut ditetapkan solusi untuk persoalan junta militer Myanmar yang dinamakan Five Point Consensus (FPC).

Kesepakatan tersebut berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh ASEAN untuk memperbaiki keadaan di Myanmar. Namun sudah setahun sejak FPC ditetapkan tidak ada kemajuan yang signifikan perihal kondisi di Myanmar.

FPC diduga bukan menyelesaikan permasalahan di Myanmar, tetapi justru malah menormalisasi rezim junta di Myanmar. Normalisasi rezim junta tentu saja bahaya mengingat banyak sekali tekanan dan keterpaksaan yang dialami oleh masyarakat Myanmar di sana.

Belum lagi Kamboja, sebagai presidensi ASEAN tahun 2022, yang diwakili oleh Hun Sen di awal tahun malah menyambangi Myanmar dan bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing selaku pemimpin de facto Myanmar saat ini. Hal tersebut merupakan blunder dari Kamboja sendiri.

Daripada peresmian bahasa melayu sebagai bahasa kedua resmi ASEAN, mengubah strategi untuk membenahi kondisi Myanmar sepertinya lebih mempunyai urgensi. FPC harus lebih konkrit dan mengubah strategi pendekatan untuk mengimplementasikannya. Negara-negara anggota ASEAN, terutama Kamboja sebagai presidensi ASEAN, harus saling berkoordinasi dan memikirkan kembali soal pendekatannya dalam berhubungan dengan Myanmar.

Indonesia sangat tidak setuju apabila Myanmar mengikuti rapat-rapat yang telah dijadwalkan ASEAN. Sementara Kamboja lebih menggunakan pendekatan komunikasi yang cenderung lama dan malah membuat sentimen bahwa ASEAN menormalisasikan keadaan Myanmar di bawah rezim junta militer.