"Food Estate", Bank Tanah, dan Kebutuhan Rakyat

ADVERTISEMENT

Kolom

"Food Estate", Bank Tanah, dan Kebutuhan Rakyat

Ahmad Rifai - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 15:10 WIB
Presiden Jokowi, Selasa (23/2/2021) meninjau lokasi food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kec Katiku Tana, Kab Sumba Tengah Prov NTT.
Presiden Jokowi meninjau
Jakarta -
Pemerintah melakukan serangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, salah satunya melalui program food estate (pembangunan lumbung padi nasional). Program tersebut dilancarkan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Apalagi, berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO), pandemi Covid-19 memiliki dampak buruk pada sektor pangan, khususnya terkait ketersediaan pangan.

Saat ini, demi melancarkan program itu, pemerintah telah menyediakan lahan seluas 1,2 juta hektar di beberapa provinsi seperti Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan program tersebut memiliki banyak masalah.

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan anggaran bermasalah yang berasal dari program food estate, khususnya dalam pelaksanaan pengolahan kawasan seluas 30 ribu hektar. Terdapat kekurangan pertanggungjawaban senilai Rp 1,26 miliar.

Tidak hanya itu, BPK juga melaporkan bahwa terdapat pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Saran Pertanian Kementerian Pertanian 2020 melebihi luas lahan dalam Shapefile (Shp) seluas 370 hektar atau setara dengan bantuan sarana dan produksi senilai Rp 1,5 miliar. Menurut saya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo harus bertanggung jawab atas temuan-temuan tersebut.

Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kekhawatiran mengenai pelaksanaan program food estate tersebut. Program semacam ini sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di lahan-lahan gambut. Hanya saja program tersebut terbukti gagal. Penyebabnya, petani transmigran yang mengelola pertanian hanya dijadikan sebagai buruh atau pekerja saja.

Saat program ini dilaksanakan lagi, saya sudah menduga hanya akan mengulangi kegagalan yang sama seperti pemerintahan Orde Baru lalu. Petani hanya dijadikan sebagai pekerja untuk menyokong ekspansi kapital oligarki di lapangan usaha agrobisnis. Selain itu, alokasi angggarannya hanya akan menjadi bancakan para birokrat.

Jika ingin berhasil dalam menjalankan program pembangunan lumbung padi nasional, pemerintah seharusnya melibatkan petani dalam perencanaan, produksi, dan distribusinya. Dalam pelibatannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan petani, serikat petani, koperasi tani ,maupun swasta nasional yang berdiri di atas prinsip kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Tanpa pelibatan unsur-unsur di atas, program food estate akan setali tiga uang dengan program bank tanah. Peran pemerintah kurang lebih hanya sebagai penyedia lahan yang salah satunya berasal dari tanah terlantar, penjaga lahan, dan pelaku distribusi lahan. Fungsi tersebut sesuai dengan program yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu; pemerintah hanya diposisikan untuk membeli tanah, lalu menyewakan ke petani dengan waktu yang lama kurang lebih 26 tahun kepada swasta untuk lokasi wisata, perumahan, dan kegiatan bisnis lainnya.

Tujuan utama program bank tanah hanya untuk mengubah fungsi sosial tanah yang berorientasi pada kepentingan bisnis. Padahal, hal itu bertentangan dengan semangat reforma agraria sebagai basis pembangunan kedaulatan pangan. Tak pelak, jika program ini dilaksanakan, ke depan pemerintah hanya akan berhadapan langsung dengan rakyat karena para pemilik modal, atau investor akan menerima tanah dari pemerintah dengan cara membeli atau menyewa, sementara masih banyak konflik agraria yang belum di tuntaskan.

Oleh sebab itu, saya mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali program food estate (dan bank tanah). Selanjutnya, pemerintah harus lebih fokus pada penyelesaian konflik agraria yang berpedoman pada UUPA 1960.

Ahmad Rifai Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN)

Simak juga 'Jokowi Minta Gubernur Permudah Perizinan Terkait Food Estate':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT