Pustaka

Silang-Sengkarut "Food Estate" di Tanah Batak

Erry Ike Setiawan - detikNews
Sabtu, 11 Des 2021 10:30 WIB
mangan sian
Jakarta -

Judu Buku: Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani; Penulis: Tim KSPPM (Posman Sibuea, Delima Silalahi, dkk); Penerbit: Tim KSPPM bekerja sama dengan Insistspress, September 2021; Tebal: 236 Halaman

FAO membunyikan lonceng peringatan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis pangan global. Tidak lama kemudian, sebagai dalih, pemerintah Indonesia menjalankan program food estate untuk mengantisipasi krisis sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini akan menyasar wilayah yang populasi penduduknya masih jarang dan lahannya luas, salah satunya adalah Sumatera Utara.

Buku Mangan Sian Tano Ni Ompung yang berisi antologi hasil penelitian ini mencatat silang-sengkarut program food estate di Sumatera Utara. Buku ini terbagi menjadi dua bagian pembahasan perihal food estate, yakni bahasan dalam ruang lingkup makro dan mikro.

Perihal mendasar dalam program food estate ini adalah bergesernya pola pertanian dari pola peasent-based dan family-based food production menjadi corporate-based food production (hal. 18). Perubahan pola ini membuka peluang bagi korporasi untuk mengelola lahan pertanian. Perubahan pola ini cenderung mengarah pada produktivitas pertanian yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan. Berbanding terbalik dengan pola sebelumnya yang menitikberatkan pada produksi rumahtangga dan usaha petani.

Perubahan pola ini pula memungkinkan pihak korporasi mendapat privilese hak atas akses lahan dengan cara merampas tanah (land grabbing) petani lokal. Selain itu, korporasi juga mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) untuk membabat hutan menjadi lahan pertanian (hal. 19). Pada akhirnya, food estate berimbas pada deforestasi dan penghilangan identitas, pengetahuan, keterikatan kultural dan bahkan spiritual petani lokal dengan hutan dan tanahnya.

Bukan Anugerah

Food estate berkorelasi dengan konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan berkelindan dengan wacana krisis pangan global yang ditunggangi oleh para kartel besar (hal. 5). Maka, lahan yang telah dikuasai akan lebih mudah diatur skala produktivitasnya dan para kartel dapat menentukan harga dan distribusi pangan. Pangan kemudian terkapitalisasi dan masuk dalam sistem perdagangan internasional.

Food estate juga berimbas pada bentuk homogenisasi bahan pangan, misalnya, berasisasi ala Orde Baru, abai terhadap aspek lokalitas pangan, serta maraknya penggunaan organisme hasil rekayasa genetik (GMO) yang berimbas pada kerusakan tanah dan lingkungan. Delima Silalahi (hal. 25) menguraikan bagaimana food estate banyak menyalahi prinsip FPIC yang merupakan pedoman pengajuan wilayah pembangunan yang mesti memberikan informasi kepada warga terutama hak-hak masyarakat adat yang tertuang dalam Deklarasi UNDRIP.

Food estate pun tidak luput dari kegagalan panen, kerugian, lahan yang mangkrak, mencuatnya konflik agraria, serta komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, food estate bukan sebuah anugerah bagi petani, melainkan petaka atau bencana. Artikel Abriani Siahaan (hal. 139) dan Sintia Agustina Simbolon (hal. 159) menguraikan bagaimana food estate telah membuat petani lokal untuk meninggalkan haminjon dan beralih pada komoditas bawang merah. Ternyata, komoditas itu tidak cukup menyejahterakan petani lokal mulai dari proses produksi dan pemasaran. Food estate kemudian menggerus perekonomian dan penghidupan petani lokal.

Tombak haminjon telah lama menjadi sumber utama ekonomi dan penghidupan petani lokal, aktivitas ekonomi dan produksi yang diwariskan para leluhurnya. Haminjon bagi masyarakat adat Batak adalah anugerah yang mampu mendompleng perekonomian dan memenuhi kebutuhan keluarga. Artikel Kristina Sitanggang (hal. 179) membabarkan bagaimana masyarakat adat Batak memanfaatkan dan mengelola haminjon untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Bagi mereka, haminjon adalah perwujudan dari kedaulatan petani dalam mengelola tanah dan lahan sesuai ketentuan adat. Karena itu, tak ayal bahwa haminjon sebenarnya bukan semata tentang sumber ekonomi melainkan hubungan sosial, budaya, politik, dan hukum. Keberadaan haminjon mulai terpinggirkan tatkala food estate mengambilalih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.

Keberadaan PT TPL yang mengakuisisi lahan haminjon, mau tidak mau, telah menyebabkan para petani lokal beralih profesi. Pembukaan lahan pertanian menyebabkan mereka mesti bekerja sebagai buruh dengan upah bulanan. Perubahan sosiobudaya dan sosioekonomi berdampak buruk pada mereka karena terputusnya relasi masyarakat adat Batak dengan haminjon.

Pembukaan hutan untuk lahan pertanian menghancurkan ruang-ruang kelola sumber daya alam. Salah satu pihak yang terdampak adalah ruang kelola hidup perempuan adat. Artikel Saur Tumiur Situmorang (hal. 49) menerangkan bagaimana perempuan adat berperan penting dalam penyediaan pangan keluarga dan komunitas adatnya. Hutan adalah sumber kehidupan bagi perempuan adat karena keberadaannya dibutuhkan untuk bertani, meramu obat-obatan, berternak, dan menenun. Semua itu dilakukan jika tata kelola sumberdaya alam tersedia bagi perempuan adat.

Perempuan adat punya peran penting dalam transfer pengetahuan. Ia berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya yang kelak akan meneruskan warisan dan pengetahuan leluhurnya untuk menyediakan pangan bagi keluarga dan komunitas adatnya. Dengan demikian, ketika sumber daya alam seperti hutan hilang, maka peran perempuan adat dalam mengelola ruang hidup mereka terkikis bersamaan dengan sumber penghidupan mereka.

Perempuan adat memiliki hak warga negara yang setara dan mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan. Penghilangan ruang hidup hutan bisa dikatakan sebagai proses pemiskinan dan kerentanan mereka mengalami kekerasan. Selan itu, terdapat unsur pelanggaran HAM terhadap perempuan adat dalam program food estate ini (hal. 64).

Kedaulatan Petani

Program yang digadang akan menyejahterakan masyarakat ini ternyata tidak lepas dari masalah yang pelik. Maka, diperlukan konsep lain untuk menandingi program tersebut dan sebagai wujud perlawanan konsep food estate, yakni kedaulatan petani atau pangan. Konsep ini, menurut Posman Sibuea (hal. 9), adalah hak rakyat untuk merumuskan sendiri kebijakan pertanian dan pangannya tanpa campur tangan negara lain yang mencakup pengutamaan produksi, serta akses terhadap tanah, air, benih, dan kredit.

Secara filosofis, masyarakat adat Batak memiliki konsep kedaulatan pangannya sendiri. Artikel Angela Manihuruk (hal. 93) menjelaskan bahwa Sinur Na Pinahan Gabe Na Niula adalah dasar filosofis masyarakat adat Batak yang selaras dengan alam. Artinya, sistem pertanian mereka berbasis pemeliharaan ekosistem yang berkelanjutan dan menguntungkan secara ekonomi dan kesehatan.

Dasar filosofis masyarakat adat Batak ini termanifestasikan dalam bentuk pembagian pemanfaatan lahan hutan, pembagian kerja, aturan-aturan adat dalam mengelola hutan, dan penggunaan pupuk alami. Semua itu bertujuan untuk menyeimbangkan relasi antara manusia dan alam yang terikat dalam ketentuan hukum adat Batak.

Kedaulatan pangan sangat penting di tengah gempuran program strategis nasional negara food estate. Negara mesti memberikan kebebasan para petani lokal dengan segala lokalitas pangannya dengan memberikan bantuan atau subsidi dan yang paling penting adalah akses terhadap tanah. Program food estate hanya menambah daftar konflik agraria di Indonesia walau pemerintah selalu menggaungkan kesejahteraan dari hasil program tersebut. Pada kenyataannya, program food estate di Sumatera Utara tidak luput dari ketegangan dan terjerumus pada proses pemiskinan masyarakat hukum adat.

Erry Ike Setiawan alumnus Ilmu Politik Universitas Brawijaya

(mmu/mmu)