Kolom

Perihal Kritik dan Urusan Nama Baik

Irwan Hafid - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 12:10 WIB
Ilustrasi UU ITE
Ilustrasi: iStock
Jakarta -
Fenomena saling lapor terkait pencemaran nama baik kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Kasus demi kasus bermunculan karena perbedaan pandangan terkait opini yang dianggap menjatuhkan nama baik atau hanya sekadar dianggap bernada kritik. Misalnya, tuduhan pencemaran nama baik terhadap Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan oleh sejumlah aktivis yang berujung aduan pidana ke polisi.

Penggunaan pasal pencemaran nama baik memunculkan opini masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di sisi lain terdapat pandangan bahwa masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hal-hal yang dianggap merugikan patut untuk dikriminalisasi.

Multitafsirnya delik pencemaran nama baik memunculkan dua kemungkinan yang sangat dilematis. Penerapannya pun cukup terdistorsi sehingga membingungkan kita, mana domain kritik dan mana domain pencemaran nama baik. Tulisan ini tidak secara khusus ditujukan kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi lebih kepada ajakan untuk memikirkan solusi secara akademis dari perspektif hukum pidana.

Kriminalisasi dan Defamasi

Istilah pencemaran nama baik (defamasi) secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan stigma negatif terhadap pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, dan reputasi seseorang. Bentuk pencemaran nama baik dapat berupa ungkapan yang dilakukan secara lisan atau juga yang dilakukan melalui tulisan dan gambar.

Mayoritas negara di dunia mengkriminalisasi pencemaran nama baik karena berdampak pada pembunuhan karakter atau character assassination (Hiariej, 2009). Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam The Article 19 of Global Campaign of Free Expression, dari 168 negara yang disurvei, terdapat 158 negara mengatur pencemaran nama baik dalam dimensi hukum pidana, dan 10 negara lainnya mengatur secara perdata.

Secara konsep, kriminalisasi dipandang sebagai suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan pidana, menjadi tindak pidana dan diberikan sanksi pidana. Namun dalam pandangan umum masyarakat, kriminalisasi cenderung dilihat sebagai sebuah stigma dan pelabelan yang berkonotasi negatif.

Masyarakat cenderung menggunakan istilah kriminalisasi dengan maksud untuk melabeli penegakan hukum yang dilakukan dengan tujuan iktikad buruk. Misalnya disematkan terhadap proses penegakan hukum untuk kasus yang direkayasa, penegakan hukum balas dendam, serta hukum yang diskriminatif terhadap rakyat kecil.
Kriminalisasi seolah-olah diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memproses sesuatu yang sepatutnya tidak dapat dihukum. Proses ini seringkali berkaitan dengan penanganan kasus yang cenderung bersifat subjektif daripada hal-hal yang seharusnya ditangani secara objektif sesuai sifat perbuatannya.

Upaya Perbaikan

Intensitas penggunaan pasal defamasi ini cukup tinggi di Indonesia, baik terhadap penerapan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP ataupun ketentuan di dalam UU ITE. Berbagai pihak terus menyerukan upaya penyempurnaan terhadap substansi atau unsur-unsur pasal defamasi. Bahkan upaya revisi terbatas pasal defamasi dalam UU ITE tengah berlangsung hingga saat ini.

Data Bareskrim Polri mengungkap bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus pencemaran nama baik paling banyak ditangani oleh Polri dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network menilai bahwa pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan menempati urutan pelapor kasus tertinggi di Indonesia.

Pada prinsipnya kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Namun tidak semua opini-opini publik yang terkesan menyudutkan pemerintah atau pejabat publik harus berujung pidana melalui proses kriminalisasi. Kedepan, beberapa upaya kebijakan kriminalisasi pencemaran nama baik perlu direorientasi dan direformulasi.

Pertama, rumusan delik pencemaran nama baik perlu dirumuskan secara materiil. Dalam teori hukum pidana, delik materiil dimaknai sebagai suatu perbuatan dianggap memenuhi unsur pidana jika telah menimbulkan akibat. Misalnya delik pencurian, seseorang dinilai melakukan tindak pidana pencurian apabila telah menimbulkan akibat berupa hilangnya suatu barang atau benda.

Delik pencemaran nama baik saat ini merupakan delik formil. Seseorang dianggap melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tanpa mensyaratkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Perumusan secara formil rawan disalahgunakan untuk motif tertentu karena kriteria perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik tergantung pada persepsi subjektif orang yang dituju.

Perumusan delik materiil dapat menghindarkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh penguasa, karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang telah menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut tidak lain merupakan bagian dari upaya meminimalisasir terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dari spirit yang sesungguhnya dikehendaki oleh sebuah aturan.

Kedua, perlu mempertimbangkan unsur kepentingan umum atau publik. Seseorang harus diberikan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa bayang-bayang kriminalisasi apabila didasarkan pada keseriusan permasalahan, urgensi permasalahan bagi publik, mendesaknya permasalahan, validitas sumber, akurasi pelaporan, dan apakah publikasi dibuat atas dasar kebenaran (Gregor, 2009).

Aspek lain yang berhubungan dalam kerangka menyampaikan kritik publik ini ialah dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan mengenai suatu kebijakan terkait, membicarakan posisinya sebagai pejabat pulik, disampaikan secara objektif dengan argumen yang koheren, menawarkan solusi, serta berdasarkan logika etis dari hasil riset-riset akademik.

Penyampaian pendapat yang demikian harus dinilai sebagai upaya kritik kebijakan publik, bukan lagi soal pencemaran nama baik. Penggunaan pasal pencemaran nama baik dibenarkan selagi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tetapi jangan sampai penerapannya hanya berorientasi untuk membungkam kritik.

Irwan Hafid, S.H, M.H peneliti Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum UII

(mmu/mmu)