Baghdad Regional Summit dan Peran Baru Irak di Timur Tengah

Konferensi Tingkat Tinggi Regional di Baghdad atau yang dikenal sebagai Baghdad Conference for Cooperation and Partnership dilangsungkan pada 28 Agustus lalu, dan ini termasuk salah satu pertemuan utama di Timur Tengah yang digelar oleh Irak di bawah kepemimpinan Mustafa Al-Khadimi. Konferensi regional ini digelar dengan mengundang sebagian besar negara Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Qatar, Yaman Lebanon, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, dan terakhir disusul oleh "musuh bebuyutan" yaitu Iran dan Arab Saudi.

Tidak hanya negara di kawasan, Khadimi juga mengundang sekutu Barat seperti Prancis dan Amerika Serikat (AS) yang telah lama menjadi mitra keamanan bagi Irak --meski AS hanya diwakili oleh pernyataan resmi dari Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Khadimi turut mengundang organisasi regional seperti Liga Arab dan Dewan Kerjasama Teluk yang diharapkan menjadi "jembatan" untuk menyukseskan agenda yang akan dibahas dalam konferensi tersebut.

Konferensi ini secara langsung digelar di tengah pandemi Covid-19 yang masih menimpa Timur Tengah, di satu sisi juga menjadi momentum bagi Irak untuk mengambil peran baru sebagai mediator terpercaya di kawasan. Seperti yang diketahui bahwa Timur Tengah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai gejolak yang belum diselesaikan hingga sekarang dan ditambah dengan pandemi tersebut kerap membuat masalah regional semakin pelik sehingga konferensi tahunan ini perlu digelar bagi Irak dalam memecahkan masalah regional beserta mengurangi ketegangan antar negara melalui kerangka kerja sama regional.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Baghdad ini, semua perwakilan negara Timur Tengah memasuki Green Zone yang dikenal sebagai wilayah pusat pemerintahan di Irak dan kedatangan mereka juga disambut hangat oleh Mustafa Al-Khadimi beserta jajarannya sebagai ucapan selamat datang bagi setiap negara di kawasan. Kendati demikian pertemuan tersebut juga dijaga ketat oleh aparat keamanan dikarenakan dinamika keamanan nasional Irak yang masih dihantui ancaman ISIL (Islamic State of the Iraq and the Levant) lokal, kendati telah dibasmi oleh AS dan sekutunya.

Konferensi ini berlangsung dengan membawa beberapa topik utama yang menjadi isu hangat dalam dinamika geopolitik Timur Tengah dan sebagian besar topik tersebut terbagi dalam dua agenda utama, yaitu agenda politik dan agenda diplomasi. Pertama, agenda politik, menekankan pada pembahasan terkait isu-isu seksis di regional saat ini, terutama isu seperti krisis air regional, perang saudara Yaman, krisis sosial-politik di Lebanon, dan ancaman ISIL di kawasan --semua isu ini memiliki dampak yang buruk terhadap stabilitas politik di kawasan Timur Tengah.

Pembahasan singkat mengenai masing-masing dimulai dari krisis air regional yang telah lama menjadi masalah laten bagi masyarakat Timur Tengah sejak satu dekade terakhir. Menipisnya cadangan air ini dilatarbelakangi oleh perubahan iklim beserta konflik domestik di beberapa negara yang kemudian berdampak pada penurunan cadangan air di kawasan.

Terkait krisis domestik di Yaman dan Lebanon yang tetap menjadi perhatian kawasan, kondisi kedua negara tersebut masih berada di ambang perang saudara antara pemerintah dengan oposisi di Yaman dan instabilitas politik dan ekonomi yang berkepanjangan untuk Lebanon yang semuanya turut dipengaruhi oleh ketidakstabilan pemerintahan beserta perebutan kekuasaan di dalamnya. Krisis domestik di Yaman dan Lebanon nyatanya turut melibatkan proksi luar seperti pertarungan ideologi Sunni-Syi'ah dan kelompok militan yang membuat krisis tersebut semakin sulit untuk diselesaikan.

Isu politik terakhir yang dibahas dalam konferensi ini ialah ancaman terorisme di kawasan. Isu ini menjadi fokus pembicaraan yang dibawakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Potensi kebangkitan teroris seperti ISIL dikhawatirkan akan membawa kekacauan di Timur Tengah khususnya Irak, seperti penaklukan Afghanistan oleh Taliban, sehingga Prancis menyatakan akan tetap mendukung keamanan kawasan dari ancaman ISIL tersebut.

Kedua, agenda diplomasi; pembahasan agenda ini menekankan pada penguatan kerja sama sosial-ekonomi dan upaya mengurangi permusuhan antara Arab Saudi dengan Iran. Penguatan kerja sama sosial-ekonomi ini turut menjadi perhatian bagi pemimpin Timur Tengah sebagaimana laporan IMF pada 2021 yang menjelaskan ekonomi Timur Tengah masih mengalami penurunan, dan hal tersebut tidak lain disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan fluktuasi pasar minyak bumi sebagai akibat dari kebijakan lockdown di seantero dunia.

Tidak hanya pelambatan ekonomi ditengah pandemi Covid-19, namun juga keberadaan organisasi regional layaknya Dewan Kerjasama Teluk pun tidak maksimal dalam menyatukan semua negara dalam menanggulangi krisis tersebut dan oleh karenanya pemerintah Irak mengadakan konferensi tersebut sebagai ajang dialog untuk lebih memperkuat kerja sama sosial-ekonomi di tengah pandemi.

Terakhir dan yang paling utama ialah ketegangan Arab Saudi-Iran; rivalitas antara dua regional power ini masih terus memanas hingga sekarang dengan adanya perang proksi di kawasan konflik seperti Yaman, Suriah, dan Lebanon. Setelah estafet kepemimpinan di Iran dipegang oleh Ebrahim Raisi yang notabene sebagai "hakim konservatif", lanskap rivalitas ini diprediksi akan lebih "memanas" dibandingkan sebelumnya apabila kedua pemimpin negara tersebut tidak saling berinisiatif untuk negosiasi satu sama lain, dan untuk hal tersebut maka diperlukan pihak ketiga dalam mendamaikan dua pihak ini, salah satunya melalui konferensi ini.

Dengan berbagai agenda yang dibawakan, konferensi ini secara resmi diakhiri dengan kesepakatan setiap negara untuk memperkuat kerja sama regional di segala bidang serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan sosial-politik di Timur Tengah. Semua pencapaian dalam konferensi ini tidak lepas dari peran Irak sebagai tuan rumahnya. Pemerintahan Khadimi menjadikan konferensi tersebut sebagai "unjuk gigi" pada peran baru yang hendak diambil oleh Irak, yaitu mediator kunci di Timur Tengah.

Peran mediator sejatinya menempati posisi yang sentral untuk mempertemukan semua pihak yang berkonflik dan peran ini selayaknya ditempati oleh negara netral untuk mencegah adanya konflik kepentingan sepanjang proses negosiasi dan diplomasi di kawasan. Khadimi dan jajarannya memandang bahwa peran tersebut akan menaikkan posisi tawar Irak dalam percaturan politik regional dan dengan kondisi Irak yang masih berbenah untuk mewujudkan stabilitas sosial-politik secara keseluruhan, maka posisi ini akan mempermudah kerja sama Irak dengan negara tetangga serta menunjang perbaikan masyarakat Irak dalam beberapa waktu ke depan.

Selain itu, masyarakat Irak juga akan dihadapkan pada pemilu parlementer Oktober mendatang dan hingga saat ini masih belum jelas siapa kandidat Perdana Menteri yang akan menandingi Khadimi dalam pemilu tersebut, sehingga langkah pemerintah Irak dalam menggelar konferensi tersebut juga dipandang sebagai cara untuk mendongkrak popularitasnya kepada masyarakat Irak.

Di satu sisi, sebenarnya masuk akal apabila Irak mengajukan diri sebagai mediator regional untuk memperbaiki citra Irak yang masih "labil" akibat dinamika internal seperti korupsi, pelemahan ekonomi, serangan ISIL, dan lain sebagainya. Perbaikan tersebut diklaim akan menguntungkan rezim petahana saat ini --terutama dari rezim Khadimi-yang setidaknya mereka mampu memenuhi janji perbaikan masyarakat kepada publik Irak dan sekaligus menjadi modal dalam konsolidasi parlementer kendati Khadimi tidak tergabung dalam partai mana pun alias independen.

Selain itu, dengan menempatkan dirinya sebagai mediator regional, Irak berpotensi dapat melepaskan diri dari jeratan perang proksi Sunni-Syi'ah semenjak jatuhnya Saddam Hussein sekaligus menangguhkan posisinya sebagai "pembawa perdamaian" di Timur Tengah.

Namun demikian, walaupun konferensi yang diselenggarakan oleh Irak ini telah berhasil mengundang banyak negara serta mampu menghasilkan kesepakatan bersama, masih terdapat banyak catatan yang harus diselesaikan oleh Irak untuk beberapa tahun kedepan. Pertama, penataan strategi politik luar negeri yang kuat untuk melaksanakan peran baru ini; untuk saat ini level Irak masih di bawah regional power –seperti Iran dan Arab Saudi-- sebagai akibat dari instabilitas domestik yang berkepanjangan dan untuk menjalankan peran baru ini maka pemerintahan perlu menata sumber daya dan strategi secara komprehensif serta teratur untuk membuka hubungan dengan semua pihak serta menengahi rivalitas regional yang hingga saat ini masih terjadi.

Kedua, dukungan masyarakat tentunya dalam visi tersebut. Kekuatan publik terhadap pemerintah dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dan terkait peran baru sebagai "penengah kawasan" ini. Maka pemerintah Irak perlu secara serius menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut supaya peran ini tidak hanya sekadar bualan maupun janji dari rezim berjalan, namun tetap berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan peran baru yang hendak diambil Irak, maka Khadimi beserta jajarannya secara tidak langsung berhadapan dengan konsekuensi yang diembannya untuk menciptakan harmoni dan stabilitas di kawasan yang telah lama menjadi area konflik selain di Afrika. Namun demikian, berawal dari konferensi Baghdad yang berlangsung akhir Agustus lalu maka perjalanan Irak dalam menjadi mediator regional akan memerlukan waktu yang panjang untuk memaksimalkan sepenuhnya peran tersebut.

Dhien Favian pengamat politik Timur Tengah