Dirgahayu ke-76 Indonesiaku, salam merdeka!
Program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah pada semua rezim, mulai dari rezim orde baru sampai dengan reformasi sekarang ini. Terakhir, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan akan terus melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur yang tersambung dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mewujudkan keadilan ekonomi secara merata.
Sebagai sebuah negara dengan jumlah pulau dan penduduk yang cukup banyak, Indonesia perlu membangun banyak pelabuhan, baik laut maupun udara. Indonesia juga harus memperbanyak dan memperpanjang jalan raya, jalan tol, dan jembatan yang menghubungkan antarkota, desa, hingga daerah perbatasan NKRI dengan pusat-pusat perekonomian.
Sebagai negara agraris, Indonesia harus membangun banyak bendungan dan waduk untuk mengairi sawah-sawah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah juga harus menggunakan teknologi modern agar lebih produktif, efisien dan menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Infrastruktur yang modern dapat memancing masuknya wisatawan dan investasi asing yang memperkuat tatanan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, menyebabkan penundaan beberapa rencana pembangunan infrastruktur di tahun 2020 sehingga aktivitas sektor konstruksi menurun. Hal ini berdampak pada perlambatan impor, terutama bagi barang modal pendukung konstruksi, turunnya serapan tenaga kerja, tidak terserapnya bahan baku domestik, hingga tertundanya manfaat ekonomi akibat perlambatan penyelesaian infrastruktur tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di antaranya melalui alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN yang terus ditingkatkan. Pada tahun 2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Anggaran tersebut meningkat 7,81% apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 417,4 triliun.
 Kementerian Keuangan, 2021 |
Di tengah lesunya ekonomi global akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci motor penggerak ekonomi dalam jangka pendek dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, dalam jangka panjang, infrastruktur mampu berkontribusi dari sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa yang dapat menciptakan efisiensi ekonomi.
Hal ini menjadi momentum bagi pemerintah dalam mengakselerasikan pembangunan infrastruktur sebagai stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia. Berdasarkan Global Competitiveness Report (2019) oleh World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara yang menjadi sampel. Peringkat daya saing Indonesia tersebut dipengaruhi antara lain kondisi infrastruktur Indonesia yang kurang berdaya saing jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN. Peringkat infrastruktur Indonesia masih sedikit di bawah Malaysia dan Thailand, serta Singapura yang menduduki peringkat pertama.
 Sumber: Global Competitiveness Report, 2019 Foto: Shutterstock |
Program pembangunan infrastruktur yang terus dilanjutkan pemerintah hingga sekarang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan pembangunan infrastruktur yang massif, diharapkan dapat mengurangi biaya logistik Indonesia. Biaya logistik Indonesia saat ini masih sangat mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia, yakni 24 persen dari PDB. Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak cukup seksi untuk masuknya investor asing.
Mahalnya biaya logistik tersebut turut dirasakan masyarakat Indonesia yang tinggal jauh dari pusat perekonomian atau daerah perbatasan. Walhasil, kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antarwilayah, yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan aksesibilitas terhadap pelayanan publik yang sulit dijangkau terutama bagi masyarakat perbatasan.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin kemudahan aksesibilitas setiap pelayanan publik yang diperoleh masyarakat sehingga ketimpangan sosial tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Papua berhak memperoleh pelayanan publik yang sama, seperti yang diperoleh masyarakat di Jawa. Demikian juga dengan masyarakat NTT, Kalimantan dan daerah lainnya sehingga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia semakin utuh dan kuat.
Biaya Logistik Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Asia
 Sumber: Frost and Sullivan Report Foto: Shutterstock |
Upaya Pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu didukung dengan infrastruktur publik yang maju dan berkualitas, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari zona middle income trap dapat tercapai. Stok infrastruktur Indonesia masih jauh di bawah target standar global dengan rata-rata 75 persen dari PDB. Pada Tahun 2015, stok infrastruktur Indonesia mencapai 35 persen dari PDB dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 43 persen dari PDB. Melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, pemerintah menargetkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi 201 Proyek dan 10 program PSN dengan estimasi kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 4.817,7 triliun.
Pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut cukup besar dan sebagian berasal dari pinjaman swasta. Meskipun demikian, pemerintah mempunyai banyak strategi agar pembiayaan infrastruktur tidak membebani ekonomi dan utang dapat dikelola secara prudent. Tidak ada negara yang ingin melompat lebih maju tanpa pengorbanan. Investasi tersebut harus dilakukan sekarang. Bila tidak, risiko yang dihadapi bangsa Indonesia kedepan akan sangat besar. Indonesia akan tetap menjadi negara tertinggal, kesenjangan yang terus melebar, kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan berpotensi menurun hingga daya saing yang anjlok jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah belahan dunia termasuk Indonesia tidak menghalangi upaya pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Justru dengan dilanjutkannya pembangunan infrastruktur di tengah pandemi tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Tidak dipungkiri jika sejumlah sektor mengalami kontraksi dan tekanan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19, sehingga banyak usaha yang terpaksa berhenti dan PHK yang terus menghantui para pekerja. Pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19 masih menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2021 melejit hingga 7,07 persen (yoy). Itu artinya, Indonesia telah berhasil keluar dari zona resesi yang sebelumnya pertumbuhan ekonomi tercatat minus pada 4 kuartal berturut-turut. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2021 tercatat berada di angka -0,74 persen. Sementara, pada kuartal II tahun 2020 tercatat kontraksi paling dalam pada sebesar -5,32.
Pertumbuhan ekonomi yang kembali pada angka positif menunjukkan arah dan strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional sudah benar. Sejumlah sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, termasuk konstruksi yang berhasil tumbuh pada angka 4,42 persen pada kuartal II tahun 2021. Angka tersebut melonjak dari sebelumnya yang tercatat minus hingga kuartal I tahun 2021. Hal itu terjadi karena realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi mengalami kenaikan sebesar 50,22 persen dan meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan peningkatan impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi seperti barang dari besi dan baja dasar.
Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui optimalisasi penggunaan alokasi anggaran tahun 2021. Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 53,3 Triliun dengan 12.114 paket pekerjaan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hingga 11 Agustus 2021, pantauan data e-monitoring menunjukkan telah terealisasi sebesar 53,93 persen. Realisasi belanja infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah saat ini fokus terhadap skema padat karya tunai (cash for work).
Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana ke desa dan menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran tahun 2021 untuk program Padat Karya Tunai sebesar Rp 22,8 triliun dengan jumlah paket pekerjaan mencapai 11.455. Hingga 11 Agustus 2021, pantauan data e-monitoring menunjukkan telah terealisasi sebesar 58,66%. Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan banyak masyarakat, khususnya infrastruktur yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi tinggi.
Selain Padat Karya Tunai yang menjadi program utama dalam rangka mendukung PEN, Kementerian PUPR juga mempunyai program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp 3,6 triliun dengan progres 46,13%, dukungan program ketahanan pangan sebesar Rp 24,3 triliun dengan progres 53,95%, dukungan kawasan industri terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 2,4 triliun dengan progres 22,06% dan dukungan information and communication (ICT) sebesar Rp 156 miliar dengan progres 37,32% (data e-monitoring status per 11 Agustus 2021).
Capaian Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun 2021
Adanya pandemi COVID-19 tidak membuat pembangunan infrastruktur terhenti. Hingga Agustus 2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sesuai amanah Perpres Nomor 109 Tahun 2020 antara lain pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang sepanjang 37,62 km, Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 131,5 km yang merupakan bagian dari ruas Trans Sumatera, Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 87 km, Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km, pembangunan Bendungan Marangkayu, pembangunan Bendungan Tapin, pembangunan Bendungan Napun Gete NTT, pembangunan Bendungan Tukul, pembangunan Bendungan Paselloreng Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan hingga pembangunan Bendungan Way Sekampung Kab. Pringsewu Provinsi Lampung.
Sementara itu, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian PSN lainnya hingga akhir Tahun 2021 yang saat ini statusnya masih on going, antara lain pembangunan Bendungan Kuningan, Bendungan Pidekso, Bendungan Gongseng, Bendungan Bendo, Bendungan Tugu, Bendungan Ladongi, Bendungan Karalloe, Bendungan Bintang Bano Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Beberapa di antara bendungan tersebut telah selesai impounding, seperti Bendungan Kuningan, Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Bendungan Bendo. Kementerian PUPR juga mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Tantangan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Tangguh di Tengah Pandemi
Indonesia menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam mewujudkan infrastruktur tangguh. Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur cukup besar. Sementara, ruang fiskal (fiscal space) yang terbatas tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Pemerintah dituntut untuk menempuh berbagai langkah agar alokasi anggaran infrastruktur terpenuhi antara lain melalui efisiensi, pengembangan pembiayaan kreatif (creative finance) hingga memperkuat peran sektor swasta, BUMN dan BUMD.
Terdapat 3 (tiga) tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19. Pertama, pemerintah dituntut untuk menentukan prioritas proyek dengan anggaran yang terbatas. Pemerintah harus selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Proyek prioritas saat ini yang dibutuhkan pemerintah merupakan proyek yang memiliki daya dukung bagi ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap penanganan pandemi COVID-19, seperti laboratorium, rumah sakit, dan infrastruktur sosial lainnya yang menjadi krusial untuk dilanjutkan pembangunannya.
Kedua, pelaksanaan pekerjaan selama pandemi COVID-19 belum berakhir dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat agar risiko penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Menteri PUPR telah menerbitkan Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 01/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Terlebih sektor infrastruktur dan konstruksi merupakan kegiatan esensial sehingga penghentian pelaksanaan proyek mengacu pada Inmen tersebut.
Terakhir, Pemerintah dituntut untuk mencari dan mengeksplorasi skema-skema pembiayaan alternatif diluar skema yang selama ini telah berjalan secara tradisional dan konvensional melalui APBN maupun APBD. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan peran swasta, BUMN dan BUMD dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema KPBU atau non KPBU. Beberapa dukungan telah pemerintah siapkan antara lain dengan memanfaatkan fasilitas seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP) dan penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Pembangunan infrastruktur yang masif bukan hanya untuk kepentingan ekonomi dan daya saing semata. Justru dengan pembangunan infrastruktur yang merata pemerintah ingin mempersempit kesenjangan antarwilayah dan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dengan pembangunan khususnya daerah perbatasan. Kalau boleh memilih secara politis, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan di wilayah Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk paling banyak dan pusat produksi, hal ini jauh lebih menguntungkan daripada membangun daerah terpencil atau perbatasan.
Namun, hal itu tidak dilakukan pemerintah. Pemerintah ingin infrastruktur menjadi komponen dasar perekat persatuan dan keadilan secara merata di negara dengan 17.000 pulau ini, sehingga perlu konektivitas yang dapat menghubungkan antar provinsi maupun antar pulau. Dengan demikian, tali silaturahmi tetap terjaga dan memperkuat persatuan antar sesama rakyat Indonesia. Pada Hari Kemerdekaan ke-76 RI ini menjadi momentum kebangkitan kita untuk terus memperkuat kebersamaan dan persatuan. Dirgahayu ke-76 Indonesiaku!.
 |
'Dirgahayu ke-76 Indonesiaku!'
Muhammad Baidarus, Juara 3 Lomba Karya Tulis PUPR Kategori PUPR
(ega/ega)
