Kolom

Ketaatan KPK terhadap Rekomendasi Ombudsman

Muh. Ilham Akbar - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 15:36 WIB
75 pegawai KPK laporkan pimpinan ke Ombudsman (Foto: detikcom)
Jakarta -

Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. Temuan ini diteruskan Ombudsman ke Pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Joko Widodo. Dalam hasil pemeriksaan, ada tiga isu utama yang difokuskan Ombudsman; pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang ketiga adalah pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan atau TWK. Ketiga isu atau tahapan tersebut menjadi kajian Ombudsman untuk kemudian melakukan penelaahan mengenai maladministrasi yang terjadi di KPK. Undang-Undang No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 menyebutkan:

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Definisi maladministrasi tersebut secara jelas menyebutkan maladministrasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Maka setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat negara termasuk dalam hal ini komisioner KPK, sepanjang berkaitan dengan kelalaian administrasi, dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Sangat mengherankan suatu lembaga penegak hukum yang harusnya memberikan contoh taat terhadap hukum, namun malah melakukan perbuatan melawan hukum. Inilah yang disebutkan Bentham dalam teori utilitarianismenya, bahwa baik buruknya sebuah norma hukum selain dari undang-undang, juga ditentukan oleh pelaksana undang-undangnya, yang menjalankan dengan penuh kebaikan.

Kebaikan tidak hanya persoalan menegakkan hukum terhadap orang lain. Namun juga mampu memberi contoh teladan bagi masyarakat Indonesia. Artinya, sikap tidak menaati hukum merupakan bagian dari mereduksi budaya taat terhadap hukum. Mirisnya justru yang mencontohkan hal tersebut adalah lembaga antirasuah yang pernah disegani di republik ini. KPK menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap rekomendasi Ombdusman.

Menimbulkan Pertanyaan

Ombdusman dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 44/2000 --Abdurahman Wahid adalah Presiden yang membentuk lembaga tersebut. Lembaga ini menjadi harapan untuk terciptanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, jujur, terbuka. Sehingga menjadi relevan jika pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman terhadap KPK adalah bentuk tindakan korektif atas terjadinya kesalahan administrasi dalam alih status ASN di KPK.

Mengapa terkesan begitu sulit menaati rekomendasi Ombdusman? Tidak ada kerugian yang akan diperoleh jika melaksanakan rekomendasi Ombdusman. Malahan sikap menyimpangi rekomendasi Ombdusman justru menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa dibalik pemberhentian 51 pegawai KPK? Bukankah dengan melaksanakan rekomendasi Ombdusman akan mengaburkan kesan bahwa KPK saat ini cenderung tidak taat terhadap hukum?

Melihat awal mula persoalan yang menyita perhatian publik mengenai alih status ASN di KPK adalah adanya 51 pegawai KPK yang diberhentikan dengan proses yang dianggap menyalahi procedural atau maladministrasi. Menjadi tidak heran jika Ombdusman RI turun tangan; selain karena adanya laporan, juga untuk memastikan bahwa benar atau tidak mengenai maladministrasi yang dilakukan KPK. Hingga akhirnya Ombdusman telah mengumumkan bahwa terjadi maladministrasi.

Bagaimana harusnya sikap komisioner KPK sebagai pimpinan tertinggi sebuah institusi penegak hukum? Sudah barang tentu komisioner KPK harus menaati rekomendasi Ombdusman. Ketidaktaatan terhadap rekomendasi Ombdusman hanya akan memperpanjang rapor merah KPK periode ini.

Sekali lagi saya menegaskan, tidak ada ruginya menjalankan rekomendasi Ombdusman perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN. Etisnya KPK menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Sembari tidak melupakan juga bahwa KPK harus menjalankan rekomendasi Ombdusman sebagai lembaga yang diamanahi melaksanakan pengawasan pelayanan publik. Sebab ciri dari pada reformasi kelembagaan pasca 98 adalah terbangunnya system check and balances.

Rekomendasi Ombdusman adalah bentuk check and balances yang diharapkan pada era Reformasi ini. Sudah seharusnya rekomendasi Ombdusman dilaksanakan oleh pimpinan KPK, agar publik tidak lagi curiga bahwa ada kepentingan politik di balik pemberhentian 51 pegawai KPK. Sudah cukup gaduh di internal KPK, menguras energi; energi kita harus terkuras melawan koruptor, bukan malah memperhadapkan society dan KPK.

Muh. Ilham Akbar, SH, MH aktivis antikorupsi

(mmu/mmu)