Kolom

Kartu Kredit untuk Birokrasi

Abd Gafur Abu Imtiyaaz - detikNews
Rabu, 21 Jul 2021 11:10 WIB
Foto ilustrasi: djpb
Jakarta -
Pemberian fasilitas kartu kredit di level pimpinan sudah menjadi hal lumrah dan jamak terjadi pada sebuah korporasi. Seperti halnya yang terjadi pada BUMN yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Fasilitas jenis kartu kredit ini dikenal dengan nama Kartu Kredit Corporate. Tujuan utama pemberian fasilitas ini tentu bukan untuk keperluan pribadi, tetapi untuk kemudahan saat melakukan aktivitas bisnis korporasi.

Transaksi semisal jamuan makan dengan klien, negosiasi dan perjalanan bisnis dapat dilakukan hanya dengan sebuah kartu tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pencatatan transaksi juga dapat terpantau secara jelas dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban para pemegang kartu, sehingga potensi fraud dapat lebih diminimalisasi. Jika korporasi sudah memanfaatkan keuntungan penggunaan kartu kredit untuk kepentingan bisnis, lalu bagaimana dengan birokrasi?

Kartu Kredit Pemerintah

Pergeseran transaksi keuangan dari tunai ke non tunai telah dimulai sejak Bank Indonesia mulai gencar menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014. Tak mau tertinggal, pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu yang mengelola kas negara juga melakukan sejumlah modernisasi pengelolaan keuangan negara untuk ikut serta meminimalisir peredaran uang tunai (cashless society).

Dari sisi penerimaan, telah dilakukan inovasi diantaranya pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk kemudahan membayar pajak, bea cukai maupun PNBP secara non tunai. Pembayaran cukup melalui ATM, mesin EDC atau internet banking. Bahkan saat ini pembayaran dapat dilakukan melalui e-commerce semisal Tokopedia dan Bukalapak.

Sementara dari sisi pengeluaran, simplifikasi pelaksanaan anggaran juga terus dilakukan, di antaranya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai atas beban APBN. Kartu kredit yang digunakan dikenal sebagai Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Prinsip penggunaannya hanya untuk keperluan belanja operasional Satuan Kerja dan perjalanan dinas yang menggunakan Uang Persediaan (UP). Tujuannya untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash penggunaan uang persediaan.

Untuk pelaksanaan, Ditjen Perbendaharaan menggandeng Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebagai mitra yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Limit transaksi penggunaan KKP dibatasi maksimal Rp 50 juta per transaksi untuk operasional dan Rp 20 juta untuk perjalanan dinas. Pemegang kartu hanya diberikan kepada pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas. Untuk pengamanan, KKP juga dikontrol seorang administrator yang mampu mengaktifkan dan menonaktifkan kartu setiap saat. Bank juga tidak diperkenankan untuk membebankan biaya tambahan apapun atas transaksi KKP.

Saat ini, implementasi KKP telah memberi dampak signifikan dalam pengelolaan kas negara. Antara 2013 sampai dengan 2016, rata-rata UP yang dikuasai bendahara mencapai Rp 7-9 triliun per tahun yang bersifat idle. Dengan KKP, uang yang biasanya berada dalam penguasaan bendahara dapat dikelola untuk memberi nilai tambah melalui penempatan jangka pendek dan berisiko rendah. Hasilnya Ditjen Perbendaharaan mampu menambah pundi kas negara rata-rata 5 triliun setiap tahun dari pengelolaan uang tersebut.

Namun pelaksanaan KKP bukan tanpa hambatan. Terbatasnya ketersediaan mesin EDC di pelaku usaha, adanya biaya charge sekitar 2% dan potensi penyalahgunaan KKP, memaksa pemerintah melaksanakan implementasi secara bertahap. Di tahap awal, proporsi penggunaan UP dengan KKP ditetapkan sebesar 40% dan tunai sebesar 60%. Ke depannya, proporsi KKP akan semakin diperbesar menjadi 80% dan sisanya 20% dengan tunai.

Implementasi di Daerah

Cita-cita menciptakan cashless society di lingkungan pemerintahan telah menjadi perhatian pada era Presiden Jokowi. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan transaksi secara non tunai dalam pelaksanaan APBD.

Melalui Surat Edaran no 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mendagri mewajibkan seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah ditransaksikan secara non tunai. KKP dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat diterapkan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemda dapat menjalin kerja sama dengan Bank BPD selaku mitra penerbit kartu kredit dan mendorong penambahan mesin EDC secara lebih luas kepada para pelaku usaha. Selanjutnya Pemda menerbitkan regulasi yang mewajibkan OPD menggunakan KKP dalam penggunaan UP dengan prosentase tertentu serta melakukan edukasi tata cara penggunaan KKP yang aman secara berkala dan berkelanjutan.

Dengan penggunaan KKP, belanja daerah diharapkan dapat lebih fleksibel, aman, efektif, dan akuntabel. Selain itu, Bakeuda atau DPKAD selaku bendahara daerah dapat menjaga likuiditas kas daerah dan mengelolanya secara lebih optimal pada instrumen investasi jangka pendek yang aman guna memberi nilai tambah terhadap PAD.
Abd. Gafur Abu Imtiyaaz Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tulisan ini pendapat pribadi

(mmu/mmu)