Kolom

Mengurai Benang Kusut "Pinjol" Ilegal

Andika Mulia Putra - detikNews
Jumat, 02 Jul 2021 13:15 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Ilustrasi: Fauzan Kamil/Infografis detikcom
Jakarta -

Berbagai tawaran menarik dihadirkan oleh penyelenggara pinjaman online seperti persyaratan yang mudah dan mekanisme yang dilabeli cepat sehingga tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan uang segar. Hal ini yang kemudian menjadi daya pikat bagi masyarakat awam untuk mencoba menggunakan layanan ini.

Hadirnya kemudahan akses pinjaman online dianggap menjadi solusi tepat untuk mengatasi kendala keuangan mendadak yang dialami oleh sebagian orang. Namun di samping kemudahan yang ditawarkan, sayangnya masih banyak sekali kasus yang merugikan konsumen yang menggunakan jasa ini.

Kehadiran platform pinjaman online atau yang dikenal dengan fintech peer to peer lending ini terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman fintech peer to peer lending senilai Rp 95,39 triliun atau meningkat 225,58% dari tahun lalu (y-o-y). Dari sisi lender (pemberi pinjaman), sudah ada 630.003 entitas atau naik 156,83% y-o-y, dan jumlah borrower (penerima pinjaman) 22.327.795 entitas, naik 267,17% y-o-y.

Fintech peer to peer lending merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 telah dimuat dengan jelas bahwa penyediaan pinjaman online diklasifikasikan tiga pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara pinjaman. Ketiga pihak ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dirangkap sama sekali. Pihak penyelenggara dalam hal ini berperan sebagai penyedia layanan antara pemberi dengan penerima pinjaman, bahkan pihak penyelenggara pun tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.

Ketentuan terkait pinjaman online sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial, Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014. Selain itu, juga berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Namun beberapa Undang-Undang ini dirasa belum mampu untuk mengakomodasi kegiatan pinjaman online, misalnya saja dalam UU ITE maupun UU Perdagangan hanya membahas sekilas lalu saja terkait dengan kebutuhan pinjaman online ini, sehingga tidak terakomodasi dengan baik. Selain itu terhadap peraturan ini masih terdapat kendala-kendala dalam tataran implementasi, seperti maraknya kehadiran pinjaman online ilegal.

Tanpa Izin

Data yang dihimpun dari OJK, sampai dengan 23 Februari 2021 menunjukkan total jumlah penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin sebanyak 148 perusahaan; ini tentu bukan angka yang kecil. Faktanya ini hanya sebagian kecil dari kuantitas total penyelenggara pinjaman online yang tersebar melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Sampai saat ini tidak sedikit jumlah penyelenggara pinjaman online yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa izin dari OJK.

Pada September 2020 OJK mengumumkan Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 126 pinjaman online ilegal, data ini menambah jumlah total pinjaman online ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak 2018 sampai September 2020 menjadi 2840 entitas perusahaan. Kembali pada April 2021 OJK menerbitkan 86 nama pinjaman online ilegal melalui situs resminya; penyelenggara pinjaman online ini tidak terdaftar bahkan tidak mempunyai izin dalam operasionalnya.

Sejatinya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial tepatnya pada Pasal 7 dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Pendaftaran dan perizinan merupakan dua mekanisme yang berbeda yang diproses dengan rentang waktu yang berbeda juga. Pasal 8 mengatur lebih lanjut terkait dengan mekanisme pendaftaran.

Penyelenggara pinjaman online harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Permohonan pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Persetujuan terhadap permohonan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan OJK.

Peraturan OJK ini juga mengatur bahwa penyelenggara yang telah terdaftar wajib untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi memuat: jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman, dan kegiatan yang dilakukan setelah terdaftar di OJK. Laporan berkala setiap 3 bulan ini paling lambat disampaikan 10 hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pelaporan.

Setelah memperoleh persetujuan pendaftaran dari OJK, penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Jika dalam jangka waktu ini berakhir, penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi syarat perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar penyelenggara pinjaman online dinyatakan batal.

Meskipun OJK sudah menerbitkan nama-nama penyelenggara pinjaman online ilegal, namun sayangnya kehadiran mereka sudah seperti jamur pada musim hujan. Jumlahnya masih terus bertambah karena penyelenggara mempunyai berbagai siasat untuk kembali menghidupkan usaha ilegalnya, seperti dengan mengganti namanya.

Kontrol dan pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan akan hal ini. OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan mempunyai peran dan tugas besar untuk bisa mengendalikan arus operasional pinjaman online serta mampu untuk memberantas kehadiran pinjaman online ilegal ini sampai ke akar-akarnya. Publik menilai OJK sedikit kewalahan dalam menjalankan fungsinya karena gemuknya kewenangan yang dipegangnya ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sudah seefektif apa upaya yang dilakukan OJK untuk memberantas hadirnya pinjaman online ilegal ini.

Tidak hanya itu, permasalahan lain yang cukup masif terjadi yaitu berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen khususnya menyangkut pada akses data pribadi dari penerima pinjaman atau nasabah. Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK Hendirkus Pasagi menegaskan bahwa pada saat ini seluruh penyelenggara pinjaman online hanya diperbolehkan untuk mengakses fitur kamera, lokasi, dan mikrofon dari ponsel nasabah.

Ketentuan tersebut sudah secara eksplisit membatasi sejauh mana hak dari penyelenggara pinjaman online dalam mengakses data pribadi penerima pinjamannya. Namun, dalam praktiknya sangat banyak perusahaan fintech yang mengakses data pribadi nasabah tanpa adanya batasan. Data pribadi ini kemudian akan digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi pengancaman bahkan merugikan nasabah baik secara moril ataupun materiil.

Sebagai contoh kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor: LP/4709/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2019, terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau ancaman dengan kekerasan melalui media elektronik. Terlapor berinisial GLA. Fintech lending yang dilaporkan ini melakukan pengancaman kepada korban, menyebarluaskan kalimat yang mengandung pencemaran nama baik ke seluruh nomor kontak di handphone korban, dengan menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, melakukan pencurian, dan penipuan.

Hal ini tentu sudah di luar konteks kepentingan dalam perjanjian pinjaman online. Korban dari kasus ini berjumlah 40 orang. Pada awalnya korban meminjam uang sebesar Rp 1,2 juta, tetapi korban hanya menerima Rp 600.000. Ironisnya, mereka wajib mengembalikan uang sebesar Rp 1,4 juta dalam waktu sebulan. Jika pembayaran terlambat, maka dikenakan bunga yang tinggi berkisar per hari sekitar Rp 60.000 - Rp 80.000.

Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU ITE dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Alih-alih memberikan kemudahan kepada masyarakat, penyelenggara pinjaman online ilegal justru memberikan banyak beban dengan kehadirannya. Pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu peminjaman yang singkat, serta masalah lainnya. LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran tersebut berupa:

Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan; penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam; ancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual; penyebaran data pribadi, foto, dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam; pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam; kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas; biaya admin yang tidak jelas.

Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang; peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem; aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari appstore/playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman; penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda; data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain; virtual account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Tugas Berat

Melihat kompleksitas masalah yang hadir dalam pinjaman online ini, menjadi tugas berat bagi OJK untuk mampu mencarikan formulasi khusus agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan. OJK juga perlu melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kewaspadaan dari masyarakat luas tentu juga dituntut dalam hal ini; masyarakat sedini mungkin perlu didorong untuk mampu mengklasifikasikan penyelenggara pinjaman online yang legal dan ilegal dengan mencermati perbedaan signifikan antara kedua entitas tersebut. Perusahaan fintech legal hanya akan mengakses fitur kamera, lokasi, dan mikrofon dari ponsel nasabahnya, sedangkan perusahaan fintech ilegal tidak akan memperhatikan aspek data pribadi nasabah.

Fintech ilegal akan dengan leluasanya meminta akses semua data pribadi nasabahnya tanpa perlu menghiraukan kebijakan batasan akses data pribadi yang telah ditetapkan OJK. Sebagai upaya preventif kita dapat mengakses situs resmi OJK untuk mengetahui daftar perusahaan fintech peer to peer lending yang legal, sehingga dengan begitu pelanggaran dalam pinjaman online dapat dihindari.

Andika Mulia Putra mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas

(mmu/mmu)