Kolom

Momentum Politik di Balik Konflik Israel-Palestina

Mulawarman Hannase - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 15:30 WIB
Mendukung Palestina Bukan Hanya Sekadar Retorika
Foto: Muklis Dinillah
Jakarta -

Apa yang kita saksikan saat ini di Palestina merupakan episode konflik dan tragedi kemanusiaan yang sudah lama dan berulang terjadi. Khususnya dalam dua dekade terakhir, pusat konflik Israel-Palestina terkonsentrasi di wilayah Jalur Gaza, bergeser dari wilayah Tepi Barat yang kerap terjadi Gerakan Intifada sebelum tahun 2000-an oleh warga sipil Palestina melawan tentara Israel. Wilayah Gaza saat ini begitu terisolasi oleh blokade ketat militer Israel. Sangat susah menembus masuk wilayah ini. Apalagi, otoritas Mesir sejak tahun 2014 telah menutup perbatasan Rafah, sebuah akses yang paling strategis memasuki wilayah Jalur Gaza.

Sejak terjadinya polarisasi antara Fatah dan gerakan Hamas yang berpusat di Jalur Gaza, telah terjadi beberapa kali eskalasi konflik. Pada tahun 2009, terjadi perang Israel dan Gaza selama 22 hari. Tahun 2012 juga terjadi perang antara kedua belah pihak selama 6 hari. Dan pada tahun 2014 terjdi perang yang berlansung panjang yaitu selama 51 hari. Tak terhitung lagi kerugian dan korban dari eskalasi konflik bersenjata antara kedua belah pihak tersebut.

Konflik yang meletus sejak bulan Ramadhan lalu sampai saat ini dipicu oleh kasus "Hayy Syeikh Jarrah", sebuah pemukiman di wilayah Jerusalem yang dihuni oleh puluhan keluarga Arab Palestina sejak lama. Namun, wilayah tersebut kemudian diklaim oleh otoritas Israel. Melalui keputusan Mahkamah Nasional Israel, semua warga Arab yang bermukim di tempat tersebut harus meninggalkan distrik Syeikh Jarrah. Pada pertengahan April sampai awal Mei, wilayah ini harus dikosongkan.

Pihak warga Arab Palestina pun tidak menerima keputusan tersebut dan bersikukuh untuk menetap di distrik Syeikh Jarrah. Dengan argument mempertahankan jiwa dan kehormatan, mereka sepakat melawan segala bentuk pengusiran oleh otoritas militer Israel. Kasus ini kemudian mendorong perlawanan dari warga Palestina di Jerusalem hingga militer Israel melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina sampai ke situs suci Masjid al-Aqsha. (Al-Sharq al-Ausat, 15/5)

Awalnya cuma di Tepi Barat dan al-Quds, konflik ini kemudian merambat ke Jalur Gaza yang merupakan basis gerakan Hamas. Aksi saling meluncurkan roket antara Hamas dan tentara Israel kembali mengeskalasi. Padahal, sudah beberapa tahun kontak senjata antara kedua belah pihak tidak terjadi. Terlepas dari siapa yang memulai serangan, yang Jelas Hamas memiliki pandangan bahwa aksi militer Israel di wilayah Tepi Barat telah melukai jiwa dan kehormatan bangsa Palestina.

Bagi Hamas, tidak ada jalan kecuali melakukan perlawanan. Sementara pihak Israel mengklaim bahwa serangan udara yang dilakukan dengan membombardir pemukiman Gaza hanyalah serangan balasan terhadap roket-roket Hamas sudah meluncur sampai ke pemukiman Yahudi di Tel Aviv.

Politik Internal

Serangan besar-besaran oleh militer Israel ke Jalur Gaza tidak bisa dipisahkan dari konstalasi politik internal mereka. Kalau kita mengikuti perkembangan politik Israel, baru saja pada Maret yang lalu, Presiden Israel Benyamin Netanyahu dengan dukungan faksi sayap kanan berhasil memenangkan pemilu. Namun, dalam proses selanjutnya ia sangat kesulitan dalam melakukan pembentukan pemerintahan baru karena belum memenuhi batas mayoritas penuh di Parlemen Israel (Knesset).

Beberapa faksi oposisi terutama dari kelompok berhaluan kiri enggan untuk bergabung dalam pemerintahan Netanyahu. Di samping itu, Netanyahu juga menghadapi kasus korupsi yang memiliki andil besar atas menurunnya dukungan dan popularitasnya. Melihat kondisi tersebut, salah satu strategi yang dianggap paling efektif untuk mengupayakan konsolidasi politik adalah dengan menunjukkan sikap dan kebijakan keras atas proyek besar terhadap aneksasi pemukiman di Jerusalem.

Apalagi sebelumnya sudah ada agenda besar abad ini (Shafaqah al-Qarn/The Deal of Century) yang juga didukung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Kebijakan agresif dengan mempercepat pengusiran warga Palestina di distrik Syeikh Jarrah dan agresi besar-besaran ke Jalur Gaza diharapkan bisa menyelamatkan Netanyahu dari kasus korupsi dan masalah politik internalnya.

Atas dasar agenda politik tersebut, isu kemanusiaan kemudian tidak lagi menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi rezim Israel dalam konflik berdarah ini. Aksi kekerasan yang ditempuh setidaknya memiliki dua konteks. Pertama, agresi ini diambil dalam rangka memperluas aktivitas pendudukan dan mempercepat Yahudinisasi al-Quds. Kedua, untuk membangun konsilidasi politik internal maka represi militer harus Kembali digencarkan walaupun harus mengorbankan banyak nyawa manusia.

Di sisi lain, bagi sebagian pengamat, perang Gaza-Israel juga memiliki dampak pada perkembangan dinamika politik Palestina. Bisa jadi eskalasi ini memberikan keuntungan politik bagi gerakan Hamas pada momentum politik yang sedang bergulir. Sebagaimana diketahui bahwa bulan Maret tahun 2021 merupakan jadwal Pemilu Palestina. Tetapi Presiden Palestina Mahmud Abbas menunda perhelatan pemilu sampai Mei 2021 dengan alasan keamanan yang tidak kondusif.

Keputusan ini telah disepakati oleh dua faksi besar Palestina yaitu Fatah dan Hamas bahwa Pemilu Legislatif akan dihelat pada 22 Mei 2021 dan Pemilihan Presiden pada 31 Juli 2021. Dalam momentum politik yang dihadapi Palestina saat ini, Hamas diprediksi bisa kembali mendulang dukungan publik Palestina karena keberaniannya melakukan serangan militer terhadap Israel.

Berkaca dari pemilu terakhir yang dihelat 15 tahun yang lalu (tahun 2006), Hamas berhasil memenangkan pemilu dan mengeliminasi dominasi Fatah yang sekian lama menjadi faksi penguasa. Keberhasilan Hamas tersebut tidak bisa dilepaskan dari citra pergerakannya yang dianggap militan dalam merespon kebijakan Israel.

Sebelum perhelatan Pemilu 2006 yang dimenangkan Hamas, gerakan ini begitu masif melakukan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan militer, terlepas dari ideologi yang dianut berhaluan Ikhwanul Muslimin. Meskipun ada peluang untuk memanfaatkan momentum politik yang ada oleh Hamas, tentunya pihak Palestina sangat dirugikan dalam eskalasi ini. Kita pun menganggap bahwa Hamas tidak menempuh jalur ini kalau tidak terpaksa.

Jalur Gaza dalam kondisi sulit yang luar biasa kemudian dihujani oleh rudal Israel sudah menelan ratusan korban jiwa. Jumlah ini sangat besar, tidak sebanding dengan kerugian di pihak Israel yang kecil karena memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih dibandingkan yang dimiliki oleh Brigade al-Qassam sayap militer Hamas. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan kalau nyawa manusia yang begitu banyak harus dikorbankan demi untuk kepentingan politik dan pendudukan yang agresif. Maka pantaslah kepiluan dan penderitaan rakyat Palestina di Jalur Gaza mendapat simpati dan sokongan komunitas internasional lintas iman dan teritori.

Dr. Mulawarman Hannase, Lc., MA.Hum dosen Kajian Timur Tengah dan Islam Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia

(mmu/mmu)