Kolom

Menuju Modernisasi Militer Indonesia

Gufron Gozali - detikNews
Selasa, 27 Apr 2021 11:10 WIB
Sejumlah prajurit TNI AL berada di KRI Raden Eddy Martadinata-331 ketika sandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/4/2021). Sedikitnya 21 KRI dikerahkan untuk mencari keberadaan KRI Nanggala-402 yang hilang kontak pada Rabu (21/4) dan pada Sabtu (24/4) dinyatakan  tenggelam oleh TNI setelah ditemukannya serpihan otentik milik kapal selam tersebut. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/foc.
Foto: Zabur Karuru/Antara
Jakarta -

Kapal selam Nanggala 402 milik angkatan laut dinyatakan subsunk atau tenggelam pada 24 April di perairan utara Bali. Sebelumnya kapal selam Nanggala dinyatakan hilang atau submiss sejak 21 April. Kepastian ini didapat setelah tim pencari menemukan serpihan yang diduga milik kapal selam Nanggala di sekitar lokasi, dan para awak kru kapal dipastikan semuanya meninggal. Asumsi sementara dari tim pencari menyatakan bahwa kapal selam Nanggala mengalami keretakan. Ini berdasarkan pada serpihan badan kapal yang telah ditemukan.

Kapal selam Nanggala merupakan kapal buatan Jerman, yang mulai aktif digunakan pada tahun 1981. KRI Nanggala sudah beroperasi kurang lebih 41 tahun. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Wibowo H Nugroho yang berjudul Prediksi Umur Kelelahan Struktur Badan Kapal Selam pada tahun 2015, didapatkan kesimpulan bahwa usia 29 tahun merupakan batas kelelahan badan kapal, dan merekomendasikan pergantian kapal selam setelah pemakaian 25 tahun.

Saat ini Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam untuk mengawal keamanan laut dengan luas 3,2 juta km. Menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS), Indonesia seharusnya memiliki 12 kapal selam. Sedangkan untuk keseluruhan alutsista milik Indonesia, pada tahun 2019 yang layak digunakan hanya mencapai 50%. Ini merupakan angka yang mengkhawatirkan mengingat luasnya wilayah kedaulatan yang dimiliki Indonesia.

Indonesia bukan hanya menghadapi masalah alutsista yang tidak layak. Namun, ada ancaman dari Tiongkok. Tiongkok sebagai negara dengan militer yang sangat kuat mulai melakukan manuver yang semakin dalam di kawasan konflik Laut China Selatan. Pada 6 April 2021 militer Filipina mendeteksi 200 kapal dari Tiongkok memasuki wilayah ZEE mereka. Indonesia sendiri pernah mengalami hal yang sama. Kapal-kapal Tiongkok masuk dengan bebas ke perairan Indonesia dan memicu ketegangan kedua negara.

Konflik ini tidak akan selesai dalam empat sampai lima tahun ke depan, maka dari itu Indonesia harus mulai membenah diri. Indonesia harus memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka menangani permasalah ini. Jangka pendek dimulai dengan membangun aliansi baru. Untuk jangka menengah dengan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara lain dan terakhir jangka panjang dengan melakukan modernisasi militer.

Kementerian Pertahanan di bawah arahan Prabowo Subianto sejak 2019 menyampaikan niatnya untuk melakukan modernisasi militer. Ini dilakukan demi meningkatkan kekuatan militer Indonesia serta yang tidak kalah penting dalam rangka mengamankan wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Dalam kasus Tiongkok, modernisasi militer Tiongkok telah dimulai sejak tahun 2012 dan ditargetkan selesai pada tahun 2049. Bahkan, negara sebesar Tiongkok butuh kurang lebih 37 tahun untuk dapat memodernisasi militernya dan anggaran 1,9% dari PDB. Sedangkan negara lain yang benar-benar fokus melakukan modernisasi militer seperti Brazil yang mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB, India 2,4% bahkan rata-rata dunia mematok angka 2,2%.

Prabowo menyatakan bahwa anggaran pertahan Indonesia saat ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Anggaran pertahanan saat ini hanya berkisar kurang dari 1%, sedangkan negara tetangga berada pada kisaran 2-3%. Perlu adanya peningkatan anggaran pertahan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Pertahan Indonesia Wahyu Trenggono pada 29 November 2019 dalam acara pertemuan meja bundar bersama dengan awak media, modernisasi militer bukah hanya ditujukan untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia, namun lebih dari itu ditujukan untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri. Ini ditargetkan dapat terlaksana kurang lebih lima hingga sepuluh tahun ke depan. Pada peristiwa yang berbeda, Presiden Jokowi pada masa kampanyenya bahkan berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan paling lambat pada tahun 2019 menjadi 1,5% dari PDB Indonesia.

Di sisi lain industri dalam negeri seperti PT Pindad yang merupakan bagian dari BUMN memang menjadi salah satu pemasok senjata dan alutsisa bagi prajurit Indonesia. Namun, yang harus diingat bahwa jumlahnya masih terbatas pada sektor seperti kendaraan taktis dan amunisi. Jika memang pemerintah serius dalam melakukan modernisasi militer, perlu adanya dukungan dana yang besar untuk mendorong perusahaan seperti Pindad melakukan penelitian dan inovasi agar dapat membuat senjata dan alutsista yang setara dengan negara lain. Dukungan dan pada akhirnya menjadi kebutuhan dasar dalam meningkatkan kekuatan.

Memodernisasi militer membutuhkan dana yang begitu besar dan waktu yang lama. Dan saat ini kedua komponen ini sangat sulit untuk tercapai. Jika anggaran belanja untuk pertahanan masih bertahan di angka 1-1,5% dan perencanaan hanya sebatas pada pergantian alutsista, maka modernisasi militer akan berjalan sangat lambat.

Prabowo berkomitmen akan meningkatkan kekuatan alutsista berbarengan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Ini merupakan langkah yang kurang tepat, dengan anggaran yang kurang memadai serta banyaknya alutsista yang tidak layak digunakan. Harusnya Prabowo dapat fokus terlebih dahulu meningkatkan alutsista agar peristiwa seperti tenggelamnya KRI Nanggala tidak terulang kembali.

Jangka waktu yang terkesan tergesa-gesa dan di satu sisi target anggaran yang masih sedikit dari PDB menjadi catatan serius bagi pemerintah. Jika rencananya ini terus dilanjutkan, mimpi melakukan modernisasi pada akhirnya hanya akan berjalan setengah-setengah.

Perencanaan yang matang harus menjadi landasan penting dalam melakukan modernisasi militer. Indonesia dapat mencontoh Tiongkok yang memiliki perencanaan yang jelas dan ketersediaan dana yang memadai, walaupun perbandingan ini yang kurang layak karena kebutuhan dan kondisi kedua negara yang berbeda.

Pada akhirnya tenggelamnya KRI Nanggala menjadi refleksi bahwa saat ini keamanan prajurit dan kedaulatan masyarakat seluruh Indonesia sedang rentan dan solusi terbaik untuk saat ini yakni dengan melakukan modernisasi militer secara cepat dan tepat.

Lihat juga Video: Empati Akpol 97 Atas Berpulangnya Dansatsel KRI Nanggala

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)