Seperti di negara lainnya, vaksinasi memang diproyeksikan dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19 dengan mekanisme kekebalan kawanan (herd immunity). Melalui kekebalan kawanan, mayoritas masyarakat diberikan antibody kebal paparan korona untuk melindungi sekelompok kecil masyarakat yang tidak mempunyai antibodi. Untuk mencapai herd immunity, setidaknya 70-80 masyarakat harus mempunyai antibodi kebal virus corona.
Indonesia boleh berbangga, dibandingkan negara jiran, tergolong pertama melakukan vaksinasi kepada rakyatnya. Indonesia memulai vaksinasi pada Januari 2021 dengan penyuntikan pertama pada golongan prioritas. Malaysia dan Singapura terhitung memulai satu bulan lebih lambat. Karena cepatnya Indonesia melakukan vaksinasi, sempat membuat warga negeri jiran iri dan menjadi bahan perbandingan vaksinasi di negaranya sendiri.
Sejak Januari tersebut Indonesia melakukan gerak cepat melakukan vaksinasi. Pusat-pusat vaksinasi dibuka di berbagai tempat. Menurut data Satgas Covid-19, dua bulan pelaksanaan vaksinasi, sebanyak 8 juta orang telah tervaksin (vaksin pertama) atau total 4 persen dari 100 persen target orang wajib divaksin. Kementerian Kesehatan memperkirakan awal Maret 2022 seluruh masyarakat Indonesia tervaksin mencapai 100 persen.
Bagaimana dengan terlambatnya pasokan vaksin yang menjadi isu dunia termasuk Indonesia? Terlambatnya pasokan vaksin tentunya akan mengurangi kecepatan Indonesia untuk memperbesar cakupan masyarakat tervaksin. Apabila ditilik dari jadwal urutan prioritas penerima, maka saat ini Indonesia baru memvaksinasi golongan rentan seperti tenaga kesehatan dan lansia. Sementara proporsi masyarakat umum sebagai populasi terbesar target vaksin belum banyak tersentuh.
Apabila hingga tahun awal 2022 Indonesia belum berhasil mencapai 100 persen target vaksinasi, maka pada saat itu golongan penerima vaksin pertama telah mendapat vaksin satu tahun lebih. Perlu diingat bahwa kekebalan yang didapat dari vaksinasi tidak didapatkan permanen. Kekebalan vaksin dapat menurun seiring waktu. Meskipun saat ini belum ada penelitian yang dapat menyebutkan dengan tepat jumlah waktu penurunan kekebalan, adanya potensi penurunan kekebalan patut diperhitungkan.
Dengan adanya permasalahan tersebut, target 80-90 persen masyarakat mempunyai kekebalan pada 2022 kemungkinan tidak dapat tercapai meskipun seluruh masyarakat telah mendapat vaksinasi. Pemerintah juga perlu untuk mempersiapkan skenario komprehensif apabila kemungkinan tersebut terjadi agar apa yang telah dimulai susah payah tersebut tidak sia-sia alias kembali terjadinya pandemi ulang.
Saat ini, pemerintah harus memfokuskan pada kecepatan cakupan vaksinasi. Berbagai upaya perlu dilakukan terutama dalam mempersiapkan pasokan, distribusi, dan tenaga pelaksana vaksinasi. Rantai tersebut harus dijamin lancar guna mengejar kecepatan cakupan. Apabila salah satu faktor tersebut tersendat, kecepatan cakupan akan menjadi berkurang.
Program vaksinasi merupakan kerja dan tanggung jawab bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Pola kerja sama pemerintah pusat-daerah maupun swasta yang telah diatur dalam UU perlu dilaksanakan sesuai fungsinya. Pemerintah pusat harus mampu menjamin pasokan vaksin agar selalu melimpah di lapangan.
Terhambatnya pasokan vaksin memang bukan hanya masalah bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara lain yang menderita pandemi. Embargo dan pengutamaan pemenuhan dalam negeri dari negara produsen adalah intrik yang biasa terjadi bila terjadi fenomena permintaan dalam negeri yang lebih mendesak. Upaya negosiasi dan lobi ekstra-ordinary ke produsen vaksin mutlak harus dilakukan. Di sana dituntut kelihaian pemerintah dalam mengamankan stok vaksin di pasaran luar negeri.
Selain mengimpor vaksin jadi dari luar negeri, mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan mentah (bulk) mungkin dapat menjadi alternatif apabila dalam model tersebut dimungkinkan untuk mendapat vaksin dengan jumlah lebih banyak. Bila vaksin sudah tiba di Tanah Air, harus cepat didistribusikan secara maksimal ke lokasi target oleh pemerintah pusat guna menghindari masa kadaluwarsa.
Kerja pemerintah pusat perlu dilanjutkan dengan pemerintah daerah dengan penyiapan sumber daya lokal yang mumpuni. Tenaga vaksinator dan lokasi vaksinasi dimobilisasi secara total dengan perbandingan tepat agar menjangkau jumlah masyarakat lebih banyak. Seperti telah diketahui, pemerintah daerah bertahun-tahun mempunyai pengalaman yang baik dalam melaksanakan dan mengorganisasi kegiatan vaksinasi seperti pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Di saat yang sama, program vaksinasi gotong-royong dapat berperan menjadi akselerator dalam upaya mempercepat cakupan vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan perusahaan untuk karyawan dan keluarganya akan mengurangi jumlah target vaksinasi yang seharusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Pelaksanaan vaksinasi tetap harus dikoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber dayanya pada lokasi lain.
Tidak hanya pemerintah dan perusahaan, partisipasi warga negara dimulai dengan pro aktif untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi, mengajak teman, kerabat, dan handai taulan untuk mendapatkan vaksinasi. Pasokan vaksin, lokasi vaksin, dan vaksinator tidak akan mudah cepat mencapai target cakupan bila tidak diimbangi dengan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin.
Terhadap fenomena penurunan kekebalan setelah satu tahun divaksinasi, pemerintah perlu menyusun strategi yaitu menyiapkan program vaksinasi ulang. Persediaan stok vaksin perlu dikaji kembali untuk ditambah atau menggunakan vaksin merah-putih yang mungkin telah selesai uji klinisnya. Hal ini dilakukan agar penerima vaksin golongan pertama dapat dipanggil untuk mendapatkan vaksin kembali. Semoga dengan strategi tersebut pada 2022, jumlah 80 persen masyarakat pemilik antibodi kebal korona terjaga dan herd immunity dapat tercapai.
Muri Maftuchan dokter
Lihat juga Video: Pasokan Menipis, Distribusi Vaksin COVID-19 Alami Kendala
(mmu/mmu)
