Kolom

Menyongsong Era Baru Kapal Selam Indonesia

Hasan Sadeli - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 15:06 WIB
Kapal Selam Alugoro jalani tahapan NDD di Pulau Bali
Kapal selam Alugoro (Foto: Ardian Fanani)
Jakarta -
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah meresmikan kapal selam buatan Indonesia bernama Alugoro dengan nomor lambung 405. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama buatan PT PAL Indonesia. Kapal selam Alugoro-405 nantinya akan beroperasi di wilayah Komando Armada II, atau di laut Indonesia bagian tengah.

Sebelumnya, Indonesia sudah menyelesaikan kontrak kerja sama pembelian dua kapal selam dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Korea Selatan. Dua kapal selam tersebut yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Ardadedali 404. Dalam skema pembelian yang sudah disepakati bersama, pembuatan KRI Nagapasa dan KRI Ardadedali dilakukan di Korea Selatan dengan melibatkan teknisi dari Indonesia.

Sedangkan KRI Alugoro 405, semua proses pembuatannya dilakukan di Indonesia. Adanya kerjasama alih teknologi ini bertujuan agar teknisi dari Indonesia ke depannya mampu membangun kapal selam secara mandiri.

Keberadaan KRI Alugoro 405 menjadi tonggak awal lahirnya kapal selam buatan dalam negeri. Dalam peresmian tersebut, Menhan menyampaikan optimisme terkait proyeksi kemandirian industri pertahanan dalam negeri, termasuk dalam hal pembuatan kapal selam asli karya anak bangsa. Menhan juga menyampaikan pentingnya keberadaan kapal selam dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

Selama ini, alutsista untuk matra laut lebih didominasi kapal permukaan, dengan rincian: 24 unit korvet, 7 unit frigate, 179 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Padahal, ketika masa kepemimpinan Presiden Sukarno, kita pernah memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey buatan Rusia (Uni Sovyet). Setelah tahun 1965, hubungan RI-Uni Sovyet merenggang, yang mengakibatkan terjadinya krisis suku cadang. Pada tahun 1970, 12 kapal selam kelas Whiskey tersebut dipensiunkan.

Dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai tahun 1980 atau satu dekade lamanya, Indonesia tidak memiliki kapal selam. Baru pada tahun 1981, Indonesia memiliki dua kapal selam yang dipesan dari Howaldtswerke, Jerman. Dua kapal selam tipe 209/1300 buatan Jerman itu adalah KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Sejak saat itu, sampai sekitar 30 tahun lamanya Indonesia hanya dijaga oleh dua kapal selam tersebut.

Perlahan kekuatan bawah laut kita mulai menunjukkan geliatnya. Langkah progresif itu dimulai pada tahun 2011. Saat itu Indonesia menandatangani kontrak kerja sama pemesanan tiga unit kapal selam dari Korea Selatan. Kapal selam Nagapasa 403 selesai dikerjakan tahun 2015, diluncurkan tahun 2016, dan mulai resmi beroperasi di TNI AL pada Agustus tahun 2017, lalu disusul kapal selam Ardadedali 404 pada tahun 2018, dan yang terbaru ialah kapal selam Alugoro 405 yang diresmikan 17 Maret 2021.

Belum Ideal

Secara keseluruhan, Indonesia kini memiliki lima kapal selam. Penambahan inventaris tiga kapal selam kelas Nagapasa (Improved Chang Bogo Class), dalam empat tahun terakhir menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat armada maritim. Meskipun demikian, untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia, jumlah tersebut masih jauh dari ideal.

Lima kapal selam tersebut jika dibagi dengan luas wilayah perairan Indonesia yang harus dijaga ialah 1 banding 650.000 km2. Suatu skala perbandingan wilayah yang masih terlalu luas untuk keberadaan kapal selam yang masih minim. Terlebih letak geografis Indonesia termasuk memiliki risiko ancaman yang tinggi. Hal ini menuntut adanya kajian serius mengenai penambahan alutsista khususnya bawah laut dengan memperbanyak kapal selam.

Setidaknya terdapat tiga alasan mendasar terkait urgensi penambahan jumlah kapal selam dalam menjaga perairan Indonesia. Pertama, penambahan jumlah kapal selam dimaksudkan untuk menyeimbangkan dengan postur kekuatan kapal permukaan. Ini merupakan suatu syarat mutlak dalam desain pertahanan maritim modern sekaligus untuk mewujudkan visi TNI AL sebagai angkatan laut kelas dunia (world class navy).

Kedua, selain karena memilik efek penggentar, kapal selam juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki kapal permukaan. Misalnya dalam aspek kerentanan, kapal permukaan lebih potensial menjadi sasaran musuh. Sedangkan kapal selam dapat bergerak secara senyap, dan dapat melakukan penetrasi jauh. Ketiga, terkait dengan postur negara-negara dengan kekuatan militer mumpuni. Kita dapat melihat, negara yang termasuk dalam ranking 10 besar dunia, minimal memiliki lebih dari 10 kapal selam.

Pada tahun 2021, Global Fire Power menempatkan Indonesia pada peringkat 23 dunia dalam hal jumlah kapal selam. Sementara untuk level Asia Tenggara, Indonesia hanya berada di bawah Vietnam dengan total 6 kapal selam. China berada di peringkat 1 dengan 79 kapal selam, lalu Amerika Serikat dengan 68 kapal selam, Rusia 64, Korea Utara 36, Iran 29, Jepang 20, India 17, Turki 12, serta Inggris 11. Ini memberikan kita suatu gambaran tentang betapa kapal selam menjadi salah satu parameter kekuatan alutsista angkatan laut suatu negara selain kapal jenis destroyer.

Bertolak dari kenyataan tersebut, Indonesia harus memperkenalkan kembali nama-nama melegenda seperti Hendrajala, Candrasa, Wijayadanu, Nagabanda dan nama senjata pewayangan lain yang dahulu pernah digunakan untuk menamai kapal selam kita. Hingga kini, beberapa upaya sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.

Selain kontrak kerja sama pengadaan kapal selam dengan Korea Selatan, Indonesia juga membuka kemungkinan bekerja sama dengan negara lain, salah satunya dengan Jerman. Sebagaimana yang banyak diberitakan awal Maret lalu, bahwa Indonesia mendapat kunjungan delegasi dari produsen kapal selam Thyssen Krupp Marine System (TKMS) yang berasal dari Jerman. Delegasi dari TKMS tersebut, melakukan penjajakan pengadaan salah satu kapal selam unggulannya, yaitu kapal selam diesel-listrik tipe 214.

Selain dapat membawa rudal serta torpedo dengan kecepatan dan presisi maksimum, kapal selam produk TKMS tersebut dilengkapi perangkat Fuel Cell Air-Independent Propulsion System, yang berguna dalam peningkatan ketahanan saat di kedalaman. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah kapal selam tipe 214 tersebut menawarkan solusi dalam menekan biaya operasional. Kapal selam ini dikabarkan masuk dalam buku biru Kementerian Pertahanan, untuk selanjutnya menunggu persetujuan anggaran.

Kekuatan dan Kemandirian

Sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk penambahan jumlah kapal selam selama empat tahun terakhir ini terbilang cukup memuaskan. Bahkan di tengah pandemi, anggaran pertahanan untuk tahun 2021 mencapai Rp 137,7 triliun, naik 14,2 % dari anggaran tahun 2020. Secara umum, selama lima tahun terakhir ini anggaran pertahanan masih memperlihatkan tren yang positif.

Untuk diketahui bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki fase ketiga dalam kerangka mencapai sasaran Minimum Essential Force (MEF) yang ditargetkan selesai tahun 2024. Program kebijakan strategis bidang pertahanan yang sudah dimulai sejak tahun 2010 ini tinggal tersisa tinggal tiga tahun lagi. Terdapat beberapa aspek yang menjadi prioritas program MEF salah satunya adalah pengadaan alutsista.

Di tengah dinamika geopolitik, terutama yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Kekuatan pertahanan yang ideal mutlak diperlukan. Salah satunya untuk perimbangan kekuatan di kawasan yang rentan terjadi konflik. Dalam pendekatan realisme defensif, Jeffrey W Taliaferro menyatakan bahwa konflik antarnegara dapat diantisipasi dengan hadirnya perimbangan kekuatan. Pandangan tersebut cukup relevan dengan situasi geopolitik di Indo-Pasifik yang kian hari kian memanas. Potensi konflik di kawasan ini mungkin dapat dihindari apabila postur kekuatan negara-negara di kawasan tidak terlalu timpang.

Kemampuan dalam mengantisipasi ancaman dari luar sejatinya merupakan bagian yang hendak dituju melalui program MEF. Hal penting lainnya yang menjadi sasaran MEF ialah kebangkitan industri pertahanan dalam negeri. Karenanya, kehadiran kapal selam Alugoro 405, sebagai kapal selam pertama buatan dalam negeri, harus dipandang sebagai suatu peristiwa yang amat istimewa, khususnya dalam sudut pandang proyeksi kemandirian industri pertahanan kita.

Di sisi lain, postur kekuatan pertahanan kita sangat terkait dengan anggaran pertahanan. Seandainya publik memahami kondisi ini, mungkin kritik terhadap Kementerian Pertahanan terkait alokasi anggaran pertahanan yang tinggi akan berkurang. Anggaran tersebut di antaranya dipergunakan untuk membangun kapasitas SDM di tubuh TNI dan pengadaan alutsista.

Di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan maupun pembaruan alutsista hendaknya dilakukan dengan pengawasan superketat. Jangan sampai ada tangan-tangan yang hendak mencari keuntungan pribadi, di tengah upaya membangun kekuatan pertahanan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Semoga suatu hari nanti Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mandiri dan kuat.

Hasan Sadeli peminat sejarah maritim dan kajian pertahanan, lulusan Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

(mmu/mmu)