Kolom

Percepatan Rehabilitasi Mangrove

La Ode Muhammad Tabiali - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 11:30 WIB
hutan mangrove brebes
Hutan mangrove di Brebes, Jawa Tengah (Foto: Imam Suripto)
Jakarta -
Target penanaman 600.000 ha mangrove yang akan dilaksanakan mulai 2021 hingga 2024 di 9 Provinsi --Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat-- kiranya patut diapresiasi. Langkah ini bukan saja upaya merehabilitasi mangrove semata, melainkan menjadi satu kesatuan dengan upaya merestorasi kawasan gambut.

Dalam berbagai kajian, fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan mangrove Indonesia terdegradasi; penyebab utamanya adalah ekspansi tambak, baik yang dilakukan korporasi secara terselubung dalam skala besar atau sedang, maupun dengan pola komunal dan individu. Harapan keuntungan besar dari usaha tambak menjadikan masyarakat dan korporasi sesat pikir hingga mereka tidak sadar bahwa mangrove adalah benteng wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman tsunami.

Bukan saja itu, dalam konteks ekosistem, perusakan mangrove selain menghancurkan keanekaragaman flora fauna di dalamnya, juga mengancam mata pencaharian nelayan (mangrove sebagai habitat ikan), membuka potensi infiltrasi dan abrasi air laut ke daratan yang lebih dalam dan besar, menjadi penyebab tercemarnya air laut oleh berbagai limbah masyarakat dari daratan, dan lain sebagainya. Tentu fenomena itu akan menjadi pemicu tragedi lingkungan dan kemanusiaan di masa depan.

Berdasarkan kajian LSM Gaharu, kerusakan mangrove Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk budidaya tambak dan hanya sebagian kecil motif dilakukan untuk jual beli dan atau kebutuhan akan kayu bakau. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua apalagi dalam beberapa kasus yang ditemukan, perambahan, perusakan, dan illegal logging di kawasan mangrove terjadi secara masif, yang tidak sedikit menggunakan ekskavator. Logisnya, tidak mungkin ini dilakukan oleh masyarakat biasa hingga disinyalir kemungkinan ada keterlibatan korporasi dan dukungan oknum penguasa dan elite di belakangnya.

Harus dipahami bahwa mangrove adalah ekosistem yang dilindungi sebagai green belt dan benteng wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut catatan Food Agriculture Organization (FAO, 1994), hutan mangrove di dunia luasnya mencapai sekitar 16.530.000 ha, yang tersebar di Asia 7.441.000 ha, Afrika 3.258.000 ha, dan Amerika 5.831.000 ha. Sedangkan di Indonesia sendiri luasnya berkisar 3.735.250 ha. Dengan demikian, luas hutan mangrove Indonesia lebih dari 50% luas hutan mangrove Asia, dan hampir 25% dari luas hutan mangrove dunia.

Sebaran hutan mangrove di Indonesia didominasi oleh pulau-pulau besar, yaitu Papua (55%), Sumatera (19%) dan Kalimantan (16%), serta sebagian tersebar di Sulawesi dan Jawa, dimana jumlah spesies mangrove yang ditemukan di Indonesia sebanyak 43 spesies. Dari data itu kita patutnya berbangga bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar, dan tentu menyumbang emisi karbon yang tidak sedikit.

Dalam berbagai riset diketahui bahwa hutan mangrove mampu menyimpan stok karbon berkisar 600-1800 ton per hektar, dengan rataan 1.200 ton karbon per hektar. Dengan demikian, jika saat ini merujuk pada data FAO yang menyebutkan dalam 3 dekade terakhir Indonesia kehilangan 40% dari total luasan mangrove, maka sebenarnya Indonesia telah menyumbang pelepasan karbon sebesar 1.494.100 ton ke atmosfer. Tentu ini merupakan kejahatan yang tidak disadari di tengah kampanye global atas emisi karbon.

Optimal dan Berkelanjutan
Mencermati fenomena itu, tidak ada pilihan terkecuali semua elemen harus didorong untuk mendukung percepatan rehabilitasi 600.000 ha mangrove, yang di tahun ini ditargetkan seluas 150.000 ha. Persoalannya adalah bagaimana target itu dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan --fenomena yang ada menunjukkan bahwa kerapkali mangrove yang telah ditanam pemerintah dirusak oleh masyarakat.

Secara teknis, selama ini keberhasilan penanaman hanya mengacu pada persentase hidup tanaman dengan syarat minimal adalah 75 % tanaman hidup dalam 3 tahun proses penanaman dan pemeliharaan. Hanya saja fakta empirisnya menunjukkan bahwa pasca 3 tahun penanaman, mangrove yang ditanam tidak sedikit dirusak masyarakat. Artinya bahwa standar minimal 75 % tanaman hidup pasca penanaman, tidak menjamin tercapainya rehabilitasi mangrove yang optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Indikator efektivitas dan sustainabilitas kegiatan penanaman yang dikembangkan Rabiali dan Avenzora (2016) barangkali dapat dijadikan rujukan, dengan pendekatan kegiatan penanaman berfokus pada 3 aspek utama, yaitu hukum, teknis, dan sosial. Ketiga aspek itu diturunkan menjadi 8 kriteria pokok, yaitu: (1) Ketaatan hukum berbasis MOU dengan masyarakat, (2) Transparansi, (3) Keadilan, (4) Proporsional, (5), Kesesuaian lokasi, (6) Kesesuaian material, (7) Kesesuaian waktu, (8) Kesesuaian skala ekonomi, dan (9) Kesesuaian penerima manfaat. Semuanya dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang terukur.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove yang optimal dan berkelanjutan, ada tiga hal yang mestinya harus dilakukan yaitu community awareness, penegakan hukum, dan optimalisasi penggunaan dana desa.

Community awareness diarahkan pada tujuh pokok sasaran yang terkait dengan upaya konservasi mangrove, yaitu dalam hal: (1) Peningkatan pengetahuan, (2) Skill dan keterampilan, (3) Wawasan dan/atau perspektif, (4) Kepedulian dan motivasi; terbentuknya kader konservasi mangrove, (5) Perubahan perilaku, (6) Inisiasi kebijakan perlindungan mangrove berbasis desa, dan (7) Membangun jaringan kerja dan akses sumber pendanaan untuk pengelolaan.

Kegiatan ini pada dasarnya juga menjadi tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebagaimana tertuang dalam Dalam Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai payung kebijakan rehabilitasi. Hanya saja peran ini harusnya dipercayakan pada NGO-NGO lingkungan yang sesuai, berintegritas, dan punya komitmen tinggi.

Sejauh ini peran yang dimainkan pemerintah dalam melakukan penyadaran terkesan kaku, membosankan, menjenuhkan, normatif, yang berimplikasi pada tidak terbangunnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove.

Dalam penegakan hukum, pemerintah harus tegas mengadili mereka yang melakukan perusakan baik dalam skala besar maupun kecil sehingga tidak terkesan melakukan pembiaran. Penegakan hukum itu harus dipandang sebagai wujud penegakan pilar keadilan dan kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Saya pikir telah banyak produk peraturan terkait dengan perlindungan mangrove, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, misalnya saja Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perpres RI Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan lain sebagainya.

Dalam optimalisasi penggunaan dana desa, pemerintah pusat perlu mengarahkan penggunaannya untuk business development melalui pola pemberdayaan sebagai wujud pengembangan skala ekonomi masyarakat miskin desa, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bermangrove. Hal ini penting untuk memutus mata rantai ketergantungan masyarakat atas mangrove demi pemenuhan kebutuhan hidup.

Agenda Penting
Percepatan rehabilitasi mangrove bukan saja amanat Presiden Jokowi, dan/atau konsen utama Menteri KLHK Siti Nurbaya saat ini, melainkan sudah menjadi agenda penting dalam upaya mempertahankan, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagai system penyangga kehidupan, dan juga telah menjadi Prioritas Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Rawan Bencana.

Secara ekologis mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dalam memainkan peran sebagai mata rantai makanan di perairan, yang dapat menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan moluska. Hutan mangrove juga tidak hanya melengkapi pangan bagi biota akuatik saja, akan tetapi juga dapat menciptakan suasana iklim yang kondusif bagi kehidupan biota akuatik, serta memiliki kontribusi terhadap keseimbangan siklus biologi di perairan.

Kekhasan tipe perakaran beberapa jenis tumbuhan mangrove seperti Rhizophora sp, Avicennia sp, Sonneratia sp, dan kondisi lantai hutan, kubangan, serta alur-alur yang saling berhubungan merupakan perlindungan bagi larva berbagai biota laut. Kondisi seperti ini juga sangat penting dalam menyediakan tempat untuk bertelur, pemijahan, dan pengembangbiakan, serta tempat mencari makan berbagai macam ikan dan udang kecil.

Selanjutnya dilihat dari aspek fisik, hutan mangrove mempunyai peran sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus dan ombak laut, serta berperan juga sebagai benteng dari pengaruh banjir daratan. Tipe perakaran beberapa jenis tumbuhan mangrove (Pneumatophore) mampu mengendapkan lumpur sehingga memungkinkan terjadinya perluasan areal hutan mangrove.

Di samping itu, perakaran jenis tumbuhan mangrove juga mampu berperan sebagai perangkap dan sekaligus mengendapkan sedimen, yang berarti pula dapat melindungi ekosistem padang lamun dan terumbu karang dari bahaya pelumpuran. Dengan berbagai peran dan fungsinya itu, mangrove sesungguhnya adalah benteng utama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dengan menghancurkannya sama halnya dengan menghancurkan kehidupan alam dan manusia.

La Ode Muhammad Tabiali, S.Hut, M.Sc pernah bekerja pada Indonesian Programme di Zoological Society of London dengan jabatan Community Outreach and Awareness Coordinator

(mmu/mmu)