Kolom

Akar Masalah "Kudeta" Partai Demokrat

Aisah Putri - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 13:30 WIB
Yudhoyono tiba di kantor Kemenkumham, Jakarta. AHY tampak didampingi sejumlah kader Demokrat saat sambangi Kemenkum HAM.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Awal Februari 2021, politik Indonesia dikejutkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya akan "dikudeta". Tak berselang lama, pada 5 Maret, konflik internal partai politik berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh sebagian anggota partai di Deli Serdang. Tak hanya mengubah AD/ART partai, KLB juga memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum baru.

Konflik internal partai yang diwarnai perebutan posisi ketua umum sesungguhnya bukan cerita baru dalam percaturan politik Indonesia. Ketua umum memiliki posisi yang sangat strategis tak hanya sebagai penentu berbagai arah kebijakan partai, tetapi juga berpeluang kuat dicalonkan dalam pemilihan presiden ataupun masuk dalam struktur penting lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tak mengejutkan jika posisi ketua umum menjadi posisi yang diperebutkan oleh elite-elite partai.

Selama era Reformasi, tercatat Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah mengalaminya, bahkan tak hanya sekali. Yang berbeda dari kisruh Partai Demokrat (PD) kali ini adalah perebutan posisi ketua umum oleh Moeldoko yang bukan merupakan kader partai. Setelah masa bakti militernya selesai, Moeldoko memasuki dunia politik dengan menjadi bagian dari Dewan Pembina DPP Partai Hanura (2016-2018); namun, ia tak pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

Apa yang berlangsung di dalam tubuh PD hari ini memang memiliki pola berbeda dari fenomena konflik dualisme kepengurusan yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, problem mendasar yang menjadi latar belakang mengapa kisruh PD bisa terjadi sesungguhnya merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan partai politik di Indonesia. Persoalan partai personal dan masalah etika politik merupakan problem mendasar itu.

Problem Bersama

Kondisi ketika individu menjadi sangat berpengaruh terhadap partai politik, atau disederhanakan menjadi personalisasi partai politik, merupakan fenomena yang terjadi di banyak partai politik di Indonesia (Budiatri, 2018; Renwick & Pilet, 2016). Partai Demokrat menjadi salah satunya di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok sentral yang sangat berpengaruh mulai dari partai berdiri hingga hari ini.

Partai Demokrat dapat dikatakan ada karena ia lahir sebagai sebuah kendaraan politik bagi SBY untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. SBY kemudian memegang jabatan penting sebagai ketua umum partai sejak 2013 hingga 2020, dan saat ini menjadi ketua majelis tinggi partai. Tak hanya itu, tampuk kekuasaan tertinggi di dalam partai kini dilanjutkan oleh AHY, anak pertama SBY.

Sosok SBY tak hanya berpengaruh dan menjadi image partai, tetapi juga menjelma sebagai pengikat antara anggota dengan partainya. Partai personal menjadi wujud yang tak dapat dihindari oleh Partai Demokrat. Dalam partai personal, individu elite menggantikan pengaruh ideologi dan identifikasi partai lainnya (Sandri, 2015). Hal ini dapat merusak partai dalam jangka panjang, terutama bila elite keluar dari partai atau mulai kehilangan kuasa politiknya, sementara partai tak memiliki figur pengganti yang setara. Kondisi ini berlangsung di dalam Partai Demokrat saat ini.

SBY menyerahkan kepemimpinan partai kepada anaknya, namun tampaknya hal ini menjadi asal muasal keretakan di dalam partai karena tak semua anggota partai menerima sosok baru itu. AHY dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai dan diragukan kemampuannya sebagai ketua umum. Hal ini memicu konflik menjadi semakin pelik karena tak ada ikatan ideologi yang kuat antar anggota partai.

Wajah partai personal tak hanya dimiliki oleh Partai Demokrat, tetapi juga partai politik lain di Indonesia. PDIP memiliki Megawati sebagai figur sentral, Partai Gerindra memiliki Prabowo Subianto, dan Partai Nasdem memiliki sosok Surya Paloh. Meskipun partai menyatakan memiliki ideologi atau platform, misalnya PDIP menyatakan diri sebagai partai "wong cilik", namun sosok individu elite nampak lebih melekat dan berpengaruh terhadap partai. Sebagai partai personal, PDIP, Gerindra, dan Nasdem memiliki potensi menghadapi persoalan sama seperti yang dihadapi Demokrat hari ini.

Akar masalah lainnya yang menjadi latar belakang dari kisruh Partai Demokrat adalah etika politisi dalam berpolitik. Politisi seharusnya menjalankan aktivitas berpolitiknya sesuai dengan prinsip moral dasar negara modern, termasuk legalitas hukum, nilai-nilai demokrasi, serta kejujuran dan keadilan (Handoyo, dkk., 2016). Salah satu prinsip yang juga menjadi agenda reformasi partai politik pasca-runtuhnya rezim otoritarian Soeharto adalah otonomi partai politik.

UU Partai Politik, baik itu UU 2/1999, UU 31/2002, maupun UU 2/2008 tak pernah luput memberikan jaminan atas kemandirian partai dan memastikan bahwa pihak-pihak di luar partai, termasuk negara, tak dapat terlibat dalam urusan rumah tangga partai. Dalam kerangka ini, politisi partai politik dan aparatur negara sepatutnya terlibat aktif untuk mendorong terbentuknya independensi partai politik.

Dari kasus Partai Demokrat hari ini, tampak bahwa politisi partai cenderung berlaku tak patut dengan membuka ruang intervensi politik dan melibatkan bukan anggota partai di dalam forum partai bahkan, menjadikannya sebagai ketua umum baru partai. Dalam politik yang beretika, anggota partai sudah seharusnya menyelesaikan segala problem melalui mekanisme internal partai dengan musyawarah. Dan, bila gagal mendapatkan solusi, maka dapat menempuh proses hukum persidangan. Sementara itu, pihak di luar partai, terutama aparatur negara, sudah seharusnya menghindarkan diri dari praktik intervensi partai politik.

Namun kisruh Partai Demokrat menunjukkan perilaku politik sebaliknya. Perilaku politik tak etis dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek untuk menguasai partai. Fenomena ini bisa jadi tak hanya berlangsung saat ini di tubuh Partai Demokrat, namun berulang pada partai lain jika politisi tak dapat memahami pentingnya etika berpolitik.

Problem partai personal dan perilaku politik tak etis menjadi akar masalah kisruh Partai Demokrat hari ini. Namun, sesungguhnya masalah ini tak hanya mengancam PD saja, tetapi juga menghantui partai politik lain di Indonesia. Bila partai politik tak bergegas membenahi etika politik para anggotanya dan membiarkan kekuatan ideologi partai kalah dari figur elite, maka bukan tak mungkin "kudeta" yang dipertontonkan oleh kasus Partai Demokrat hari ini akan menimpa partai lain di masa depan.

Aisah Putri Budiatri peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan research associate LP3ES

Simak juga Video: Jhoni Allen Marbun Jabat Sekjen Partai Demokrat Versi KLB Sumut

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)