Kolom

Banjir Jakarta di Mata Seorang Geografer

Aji Putra Perdana - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 16:00 WIB
Banjir merendam Jalan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021) siang. Warga pun mengandalkan ojek gerobak untuk menyeberangi banjir di jalan tersebut.
Warga berusaha menerobos banjir di Jalan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Memahami banjir dan perkembangan perkotaan di Indonesia merupakan salah satu topik diskusi saya dan istri pada awal tahun ini. Maklum, kami berdua adalah alumni Fakultas Geografi atau dikenal sebagai geografer. Istilah profesi geografer ini baru resmi muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia pada 2 Februari 2021.

Yang membedakan seorang geografer dengan profesi terkait lainnya adalah kemampuan analisisnya yang menggunakan prinsip interaksi, interelasi, dan interdependensi melalui pendekatan keruangan (spatial approach), ekologis (ecological approach), dan kompleks kewilayahan (regional complex approach). Hal inilah yang menyebabkan kami berdua selalu berdiskusi melalui tiga pendekatan tersebut dalam mencermati fenomena alam maupun kewilayahan yang terjadi di Indonesia.

Kurang lebih itu pulalah kacamata kami dalam melihat dan mendiskusikan fenomena banjir DKI Jakarta dan sekitarnya. Banjir yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari kejadian geosfer (fenomena kebumian) yang membutuhkan penanggulangan A, B dan C (Abiotic, Biotic and Cultural).

Diskusi awal tahun 2021 ini kami mulai dengan melihat tingginya intensitas hujan di Indonesia, lalu berlanjut data spasial (data penginderaan jauh maupun data spasial lainnya) dan data statistik yang terintegrasi sepertinya diperlukan.

Saya sempat mengutarakan dan berandai-andai dengan keberadaan Satu Data Indonesia sebagai salah satu pintu akses intuitif ke berbagai informasi yang dibutuhkan untuk analisis. Realitanya ,belum semua data dan informasi terintegrasi dan tentunya semua masih berproses serta memerlukan dukungan berbagai pihak terkait. Kurang lebih itu sekilas yang saya tangkap saat mengikuti diskusi dengan para senior geografer mengenai implementasi dari kebijakan tersebut.

Pada 25 Januari 2020, istri yang bekerja di instansi pemerintah dan tergabung dalam anggota Tim Reaksi Cepat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah telah melakukan estimasi kerugian akibat banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi working from home inilah yang membuat saya bisa menyaksikan bagaimana Tim Reaksi Cepat tersebut berkoordinasi secara online dan berbagi tugas dengan apik sesuai kapasitas masing-masing anggota dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses dan dianalisis oleh mereka.

Data penginderaan jauh yang kini dapat dengan mudah diakses dan diolah, salah satunya melalui Google Earth Engine ditambah sejumlah data spasial yang dapat diakses dari geoportal nasional tentunya membantu tim untuk bereaksi secara cepat. Hasilnya telah dilansir oleh sejumlah media massa. Tentunya hasil kerja mereka diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi dan langkah yang harus diambil ke depan.

Hampir sebulan dari pemberitaan banjir Kalimantan Selatan, pada pertengahan Februari sebagaimana dilansir dalam berita detikcom bahwa BMKG mengeluarkan peringatan dini agar semua pihak siaga banjir untuk Pulau Jawa pada 18-19 Februari. Kami pun kembali ngobrol santai tentang kemungkinan meningkatnya kejadian banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, kami sempat membuka-buka kembali buku karya Prof. Dr. H. Hadi Sabari Yunus, M.A yang berkaitan dengan tema perkotaan.

Di dalam buku yang berjudul Manajemen Kota Perspektif Spasial itu, pada halaman 7, Prof. Hadi menyampaikan bahwa "manakala seseorang memasuki wacana ilmiah, pengertian kota ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan sebelumnya." Hal ini semakin kompleks tatkala kita menyadari bahwa urbanisasi di sejumlah wilayah perkotaan Indonesia dan kondisi geografis daerah aliran sungai, maka untuk memahami makna dan pengelolaan urban watershed secara terpadu menjadi semakin susah.

Istilah urban watershed mungkin jarang terdengar di Indonesia, tetapi berbagai peraturan perundangan terkait pengendalian banjir di wilayah telah tergambarkan dalam perencanaan wilayah, misalnya melihat Jakarta Megacity yang mencakup kawasan Jabodetabekpunjur.

Kembali ke kejadian banjir di Jawa beberapa hari ini. Pada 19 Februari pukul 07.00, saudara kami yang tinggal di Bekasi membagikan kabar di grup WA keluarga bahwa rumahnya kebanjiran dan listrik padam. Kemudian, saudara kami yang tinggal di wilayah pesisir Kota Pekalongan juga mengabarkan hal yang sama. Seketika grup WA keluarga dipenuhi informasi tentang banjir.

Saya pun mulai menelisik dunia maya, dari Twitter hingga Instagram pun mulai ramai tentang berita banjir, termasuk bagaimana sejumlah artis mengungsi akibar rumahnya kebanjiran. Dampak banjir mengenai semua kalangan dan membutuhkan gotong royong dalam mengatasinya.
Minggu (21/2) malam, seorang kawan yang merupakan dosen Geofisika di sebuah perguruan tinggi negeri tiba-tiba menyapa dan bertanya mengenai riset yang pernah saya lakukan terkait perubahan penggunaan lahan di DKI Jakarta. Usut punya usut, ternyata pada Selasa nanti dia termasuk menjadi salah satu narasumber yang akan berdiskusi terkait kajian risiko bencana banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur.

Membaca informasi tentang Jabodetabekpunjur ini menyadarkan saya bahwa pemerintah pusat telah melihat permasalahan dari kacamata seorang geografer. Komplek wilayah melalui urgensi pengelolaan kawasan perkotaan ini sebagai upaya penanganan risiko bencana banjir dan longsor.

Teman saya itu kemudian mengirimkan gambar grafik penelitian oleh Hollis (1975) dari tulisan yang berjudul The Effect of Urbanization on Floods of Different Recurrence Interval. Sumbu X pada grafik tersebut menggambarkan interval pengulangan banjir (dengan satuan tahun) dari angka 0,1 hingga 200. Sumbu Y merupakan nilai rasio perbandingan antara debit hujan setelah urbanisasi dengan debit hujan sebelum urbanisasi.

Perbandingan fenomena sebelum dan sesudah urbanisasi ini mengingatkan saya kembali pada gambar perubahan wilayah perkotaan DKI Jakarta dari Pengolahan Digital Citra Landat Multitemporal 1975, 1990, 2000, 2010. Area urban atau perkotaan di DKI Jakarta meningkat drastis pada citra tahun 1990 dan berlanjut hingga 2000 dan 2010, kemungkinan besar 2021 DKI Jakarta telah menjadi kota yang hampir tertutup permukaan kedap air seluruhnya dan wilayah sekitarnya mulai dirambah menjadi perkotaan. Dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah perumahan yang dibangun di Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor.

Fenomena urbanisasi di DKI Jakarta dan sekitarnya acap kita temui saat selepas libur Lebaran usa, ketika berbondong-bondong warga dari berbagai pelosok masuk ke DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, banyaknya bangunan dan gedung serta meningkatnya pembangunan wilayah permukiman semakin mendesak keberadaan tanah terbuka dan ruang terbuka hijau, bahkan mendesak jalannya air. Belum ditambah dengan berbagai masalah perkotaan lainnya, termasuk drainase yang buruk dan lain sebagainya.

Kembali ke penelitian Hollis, kejadian banjir yang terjadi setiap tahun, menurut teman saya tadi salah satu sumbernya dapat dimungkinkan karena fenomena yang digambarkan pada grafik Hollis tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa urbanisasi daerah tangkapan air (atau kejadian pada wilayah yang saya sebut di awal sebagai urban watershed) dapat secara drastis mengubah karakteristik banjir sungai.

Lebih lanjut, Hollis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara umum, (1) banjir dengan periode ulang satu tahun atau lebih tidak dipengaruhi oleh permukaan kedap air 5% dari daerah tangkapannya, (2) banjir kecil dapat meningkat 10 kali lipat dengan urbanisasi, (3) banjir dengan periode ulang dari 100 tahun dapat menjadi dua kali lipat ukurannya dengan permukaan kedap air 30% dari DAS, dan (4) efek penurunan urbanisasi, secara relatif, dengan meningkatnya interval pengulangan banjir.

Gambaran di atas cukup menarik untuk direnungkan dan semoga diskusi kawan saya beserta berbagai pakar lainnya dan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah terkait pada hari Selasa nanti dapat membuahkan arahan pengurangan risiko bencana bagi kawasan Jabodetabekpunjur.

Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, yang mengajak berbagai pihak, mengingatkan saya pada tulisan seorang kawan geografer juga. Dia menulis tentang inkonsistensi pengurangan risiko bencana yang telah dimuat di kolom opini detikcom beberapa hari lalu. Izin saya kutip paragraf dari tulisan tersebut sebagai penutup tulisan ini:

Bencana tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, tetapi menjadi urusan bersama. Perlu peran serta dari para pihak, seperti masyarakat, swasta atau dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Aji Putra Perdana
Ph.D. Student di Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente

Simak video 'Lokasi Pengungsian Korban Banjir DKI Janjinya di Hotel, Ternyata...':

(mmu/mmu)