Kolom Kang Hasan

Berdagang Gelar Akademik

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 10:29 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Beberapa tahun yang lalu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir melakukan razia terhadap perguruan tinggi abal-abal yang menjual gelar akademik. Ia dengan gagah mengatakan akan menindak tegas perguruan tinggi abal-abal itu. Tapi kemudian langkahnya surut. Salah satu kemungkinan sebabnya adalah adanya pejabat tinggi negara yang mendapat gelar akademik dari perguruan tinggi tadi.

Sikap menteri yang berlagak garang terhadap perdagangan gelar akademik di perguruan tinggi abal-abal itu tampak konyol, mengingat yang berjualan gelar akademik sebenarnya bukan hanya perguruan tinggi abal-abal. Banyak perguruan tinggi negeri ternama yang melakukannya dalam berbagai format. Keadaan itu tak berubah hingga sekarang. Majalah Tempo dalam laporan minggu lalu kembali menyoroti maraknya pemberian gelar akademik yang tak patut dan berbau perdagangan ini.

Sejak dekade akhir dekade 90-an banyak perguruan tinggi menawarkan program-program kuliah mudah, melalui kelas-kelas yang disebut program ekstensi atau kelas eksekutif. Program ekstensi adalah program kuliah di luar program reguler. Waktu kuliahnya lebih fleksibel, pada malam hari atau akhir pekan. Biaya kuliahnya lebih mahal. Seleksi masuknya tidak begitu ketat. Kriteria kelulusannya? Entahlah. Program ini tadinya untuk membantu orang-orang yang sudah bekerja, agar tetap bisa kuliah. Karena itu syarat mahasiswanya adalah sudah atau pernah bekerja. Tapi belakangan syarat itu diperlonggar.

Kelas eksekutif juga seperti itu. Ini adalah program pasca sarjana untuk orang-orang sibuk. Zaman dulu untuk mengikuti program S2-S3 seseorang harus berhenti sementara dari tugas utamanya, berkonsentrasi mengikuti kuliah dan melakukan penelitian untuk menyusun tesis dan disertasi. Dengan program eksekutif, hal itu tak perlu lagi. Mereka cukup mengikuti kegiatan perkuliahan di akhir pekan. Berbagai kemudahan diberikan. Tentu saja dengan imbalan yang jelas: biaya kuliah yang mahal.

Kelas-kelas eksekutif ini banyak diisi oleh orang-orang penting: pejabat negara, politikus, kepala daerah, pengusaha, artis, dan lain-lain. Tak heran, sejak tahun 2000 ada banyak tokoh yang bertabur gelar akademik. Gelarnya mentereng, tapi ucapan dan tindak tanduknya tidak mencerminkan intelektualitas.

Selesai? Belum. Ada lagi jalan lain. Bagi yang tak mau repot dengan berbagai tetek bengek perkuliahan dan penulisan tesis/disertasi, ada jalur doctor honoris causa. Ini artinya seseorang bisa mendapat gelar doktor tanpa perlu repot dengan berbagai tetek bengek tadi. Toh hasil akhirnya sama: ia bisa menempelkan gelar doktor di depan namanya. Tentu saja gelar ini pun tidak gratis.

Masih ada jalur lain lagi, yaitu guru besar (profesor) tidak tetap. Pada 2008 Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan yang memungkinkan jabatan guru besar dijabat oleh orang yang tidak berkarir sebagai dosen. Salah satu orang pertama yang menjadi guru besar ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden. Sebelumnya ia mendapat gelar doktor dari program eksekutif.

Perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri, sudah lama berjualan gelar akademik. Ada yang begitu terang-terangan seperti yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Praktik tak sedap dalam program pascasarjana membuat rektor universitas itu diberhentikan pada 2017. Namun yang lebih halus jumlahnya lebih banyak, dan tidak ditindak.

Apa yang sedang terjadi di perguruan tinggi kita? Perguruan tinggi butuh uang. Lebih spesifik lagi, para dosen butuh uang. Para orang penting itu kelebihan uang. Mereka tak segan membelanjakannya untuk mendapat kebahagiaan, salah satunya melalui perolehan gelar akademik. Ada dua pihak yang punya kebutuhan, dan bisa saling memenuhi. Itu memenuhi syarat ekonomi untuk terjadinya transaksi.

Transaksi itu dimungkinkan terjadi karena semakin menurunnya integritas akademik di kalangan akademisi. Hal senada dapat kita lihat pula pada berbagai kasus plagiat dan publikasi ilmiah di jurnal abal-abal yang kasusnya juga banyak disoroti melalui berbagai pemberitaan akhir-akhir ini.

Bagaimana mengatasi masalah ini? Dorongan untuk membeli gelar akademik akan selalu ada. Kita tidak mungkin mengendalikannya dari sisi itu. Yang paling mungkin adalah tidak menjualnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menertibkan, dan menghukum para pelaku penyelewengan. Tapi ini pun tidak mudah. Situasinya mirip dengan praktik korupsi yang sangat sulit diberantas. Situasi itu secara keseluruhan menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa. Artinya, sebagai bangsa kita adalah bangsa yang berintegritas rendah.

(mmu/mmu)