Kolom

Endapan Politik Digital dan Protes Banjir Kalsel

Yuli Isnadi - detikNews
Rabu, 03 Feb 2021 13:30 WIB
banjir kalsel
Foto: dok. Ditjen Pas
Jakarta -

Ketika keriuhan protes publik di ruang maya tentang banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) usai, lantas perbaikan apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Tambang dan sawit tetap berdansa di Borneo.

Beberapa waktu lalu saya baru menyadari sebuah hal. Dokumentasi digital peristiwa besar tentang protes dan demonstrasi dapat membantu menciptakan protes yang sama masifnya di masa depan. Endapan digital itu dapat berupa artikel berita, video visual, sampai dengan percakapan di media sosial.

Endapan ini dapat digunakan untuk membangkitkan kembali ingatan publik agar ikut terlibat pada gerakan serupa. Dan endapan itu juga bisa digunakan untuk menghidupkan lagi jaringan perlawanan yang dulunya pernah dibangun oleh beragam organisasi.

Jumlah massa yang terlibat dan kecepatan organisasi dalam membangun jaringan perlawanan di masa mendatang, inilah esensi dari endapan digital atau biasa disebut sedimentary online.

Sampai di sini saya berpikir, betapa beruntungnya negeri ini. Setidaknya ada dua endapan besar perjuangan melawan kerusakan lingkungan yang dimiliki Indonesia. Dan karena itu, bila di masa yang akan datang muncul sebuah isu lingkungan, sebagian besar rakyat dan elemen organisasi sudah siap menggugatnya.

Yang pertama adalah film Sexy Killers, sedangkan yang kedua ialah gerakan #reformasidikorupsi.

Beberapa hari menjelang pencoblosan Pilpres 2019 lalu, Watchdoc merilis film Sexy Killers. Sebuah film dokumenter yang bercerita tentang dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan.

Film itu menyuguhkan informasi bahwa ada banyak pihak yang terlibat aktivitas pertambangan di Kalimantan, tak terkecuali kontestan pilpres saat itu. Dampak yang ditimbulkannya juga tidak enteng. Mulai dari gundulnya hutan Kalimantan hingga tewasnya sejumlah bocah di lubang menganga bekas tambang.

Dan tentu kita semua masih ingat lelucon yang dilemparkan seorang pejabat di sana perihal tewasnya beberapa anak kecil di danau bekas lubang tambang. "Mungkin ada hantunya," ucapnya, sebuah lelucon yang terdengar perih di hati banyak orang.

Dan atas semua yang diinformasikan dan disampaikan oleh Sexy Killers itulah, jumlah pihak yang terlibat dalam perlawanan amat banyak. Di media sosial, film ini menjadi buah bibir. Acara nonton massal juga digelar di sejumlah tempat, mulai dari Indonesia Timur hingga Barat. Bahkan banyak yang meyakini bahwa film ini juga menyumbang angka golput pada Pilpres 2019 lalu.

Perlawanan terhadap perusakan lingkungan dengan segala bentuk ragamnya pasca pemutaran Sexy Killers telah menjadi endapan digital. Masyarakat dan organisasi non pemerintah yang terlibat memiliki memori bagaimana perjuangan mereka melawan kerusakan ekologis akibat tambang dan sawit.

Gerakan #reformasidikorupsi kurang lebih sama. DPR berencana mengesahkan sejumlah RUU kontroversial hanya beberapa bulan setelah Pemilu 2019, salah satunya terkait pertambangan. RUU yang dibuat entah kapan dan bagaimana itu dinilai banyak pihak akan memanjakan perusahaan tambang dan sawit.

Demonstrasi besar selama beberapa hari pecah di sejumlah kota. Massa yang terlibat tidak kurang dari puluhan ribu. Bahkan menariknya, kelompok yang selama ini apolitis pun ikut terlibat.

Data-data percakapan virtual yang dianalisis Drone Emprit menunjukkan hal tersebut. K-Popers yang selama ini sibuk dengan fandom-nya masing-masing maupun siswa STM yang selama ini diasumsikan sibuk dengan tawuran, ternyata ikut terlibat dalam #reformasidikorupsi. Bukan hanya di dunia maya, tetapi juga turun ke jalan.

Sama dengan film Sexy Killers, perlawanan #reformasidikorupsi juga terdokumentasi rapi secara digital. Jutaan artikel, video, dan pesan di media sosial tentang perjuangan pada masa itu masih bisa diakses hingga kini.

Endapan digital itulah yang semula membuat saya sedikit lega. Rakyat Indonesia dan beragam organisasi memiliki memori digital tentang perjuangan mereka melawan dampak buruk lingkungan akibat ekspansi perusahaan tambang dan sawit.

Tetapi, apa yang saya temukan ternyata berbeda. Banjir di Kalsel beberapa waktu lalu seharusnya menciptakan protes besar terkait kerusakan lingkungan. Karena rakyat dan beragam organisasi memiliki endapan digital yang terbangun ketika dipantik oleh bencana banjir itu.

Peristiwa itu membangkitkan memori kolektif orang-orang, bagaimana keterlibatan mereka dalam melawan perusakan lingkungan oleh aktivitas tambang dan sawit pasca perilisan film Sexy Killers dan di sekitaran #reformasidikorupsi. Organisasi-organisasi non pemerintah pun dapat dengan mudah menghidupkan kembali jaringan perlawanan yang dulu mereka gunakan.

Kedua hal itu bisa saja berakhir pada kebijakan moratorium izin tambang dan sawit di Indonesia. Atau bahkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti nakal. Namun apa hendak dikata, itu semua tidak terjadi. Riak kecil protes lingkungan tampak tak bertahan lama, alih-alih menjelma menjadi demonstrasi besar di jalanan. Upaya protes dari beberapa pihak memang ada, tapi sama sekali tak tumbuh dan berumur panjang.

Saya menduga hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, endapan digital yang ada tidak murni didorong oleh idealisme, melainkan politik praktis. Maksud saya, mungkin perlawanan massa pasca film Sexy Killers dan #reformasidikorupsi bukan didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan. Melainkan itu didorong oleh agenda memenangkan salah satu pasangan calon pilpres atau bahkan mendongkel presiden dan wakil presiden terpilih.

Artinya, dari semula sebagian besar masyarakat dan beberapa organisasi non pemerintah yang tampak berjuang pada saat itu sebetulnya tidak peduli dengan aktivitas tambang dan sawit yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Sehingga banjir yang melanda Kalsel tidak mampu menggerakkan rakyat dan berbagai elemen organisasi untuk melakukan protes lingkungan.

Atau, yang kedua, pemerintah yang represif membuat takut sebagian besar masyarakat dan beberapa organisasi dalam menyatakan tuntutannya. Artinya, endapan digital tersedia dan sebagian masyarakat serta organisasi non pemerintah melihat aktivitas tambang dan sawit di Kalimantan sebagai penyebab banjir. Tapi ada rasa takut yang hadir di ruang publik. Hanya aktivis dan organisasi yang sudah putus urat takutnya saja yang berani menyatakan protesnya.

Ataukah yang ketiga, mungkin sebagian besar masyarakat dan beberapa organisasi saat ini meyakini banjir di Kalsel tidak punya hubungan dengan aktivitas tambang dan sawit. Artinya, endapan digital tentang protes aktivitas tambang dan sawit memang ada. Tapi ketika masyarakat dan sejumlah organisasi meyakini banjir di Kalsel disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, maka memori akan protes yang terdokumentasi secara digital tidak akan mampu menggerakkan mereka.

Ketika menghadapi tiga kemungkinan tersebut, saya mencoba untuk merenungkannya. Rasa-rasanya mustahil untuk menyimpulkan perlawanan di seputaran Sexy Killers dan #reformasidikorupsi didorong oleh motif politik praktis. Sama mustahilnya ketika menuduh pemerintah saat ini represif dan menghadirkan ketakutan di ruang publik. Karena pemerintah sangat menghargai HAM dan memberi jaminan keamanan berpendapat.

Jadi satu-satunya alasan mengapa banjir di Kalsel tidak melahirkan protes lingkungan adalah karena rakyat Indonesia mempercayai curah hujan yang tinggi sebagai penyebabnya. Agaknya inilah persoalan yang membuat endapan digital tak memantik gelombang besar protes lingkungan setelah peristiwa banjir di Kalsel. Karena rakyat Indonesia masih tersandera pelajaran semasa SD dulu: banjir disebabkan curah hujan tinggi, sedangkan kebakaran hutan disebabkan curah hujan rendah. Ironis.

Yuli Isnadi dosen FISIPOL UGM, pengamat politik internet

(mmu/mmu)