Perpres Penanggulangan Ekstremisme Tanpa Perempuan

ADVERTISEMENT

Kolom

Perpres Penanggulangan Ekstremisme Tanpa Perempuan

Eva Kusuma Sundari - detikNews
Kamis, 28 Jan 2021 10:05 WIB
Eva Kusuma Sundari
Foto: Istimewa
Jakarta -

Seorang aktivis perempuan yang bergerak di program-program deradikalisasi mengeluh urusan serius. "Nggak ada perspektif perempuan dalam Perpres PE, Mbak...boro-boro mainstreaming, disebut sebagai pilar tersendiri aja juga nggak."

Dia sedang mengeluhkan Perpres No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 yang belum seminggu terbit. Perpres yang dikenal sebagai Perpres PE ini memuat istilah baru ekstremis terorisme yang di UU 5/2015 tentang Tindak Pidana Terorisme disebut radikal terorisme.

Bagusnya, pilar masyarakat sudah diberi ruang untuk terlibat walau hanya di level pencegahan. Hanya saja memang tidak ada jaminan perempuan dan perspektif mereka akan dipakai menangani isu penting ini. Jadi, saya setuju kekhawatiran teman saya di atas.

Kekhawatiran tersebut sangat berdasar karena hal itu memang terjadi di awal pademi Covid merebak tahun lalu. Pembentukan Satgas Nasional Covid-19 awalnya tidak menyertakan satu pun kaum ibu. Beberapa aktivis perempuan kemudian menggedor Kantor Staf Presiden untuk protes. Aspirasi akhirnya terpenuhi walau sebenarnya di UU Bencana Nasional ada norma eksplisit perintah membuka partisipasi perempuan 30% dalam penanganan bencana nasional dan daerah.

Pengalaman lapangan para aktivis perempuan dalam program deradikalisasi untuk para istri napi teroris (napiter) dan anak-anak harusnya bisa menjadi sumber informasi penting pembuatan Perpres PE. Apalagi beberapa peneliti perempuan kita malah menjadi narasumber dan konsultan lembaga internasional terkemuka untuk anti terorisme.

Beberapa argumen penting terkait peran perempuan dalam terorisme antara lain; pertama, ada peningkatan peran ibu dari yang semula pasif sebagai supporting agents, sejak 2015 menjadi aktif di garis depan, mulai berperan di penggalang dana, rekrutmen jaringan perempuan, bahkan sebagai pelaku langsung bom bunuh diri.

Terkait peran perempuan ini, ISIS sudah membuat kebijakan "kesetaraan gender" yang mendorong perempuan ikut mengambil peran amaliyah. Di Tanah Air sendiri, soal perempuan jihadis masih menimbulkan pro-kontra, tetapi sejak BNPT mencokok Dian Novitasari hingga kasus bom gereja di Surabaya 2017 menunjukkan perempuan memang semakin banyak terlibat di garis depan.

Kedua, transfer ajaran radikalisme ke anak-anak jihadis diserahkan ke para ibu. Peran perempuan sebagai sumber ajaran radikalisme ini ditopang fakta bahwa Internalisasi ajaran oleh para perempuan melibatkan perasaan sehingga para ibu praktis sudah di level ideolog. Mereka menjadi kelompok paling sulit direhabilitasi dalam program deradikalisasi.

Dalam suatu panti rehabilitasi ditemukan fakta perempuan berperan sentral dalam unit keluarga jihadis. Para suami sering menyerahkan keputusan penting keluarga kepada para ibu, misalnya terkait pendidikan anak-anak hingga keputusan ikut-tidaknya ke dalam program pemberdayaan ekonomi yang dikelola pemerintah ataupun LSM.

Para jihadis juga lebih terbuka kepada para peneliti perempuan sehingga mereka sepatutnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait terorisme karena informasinya yang detail dan personal. Selain itu, perempuan juga dipandang tidak membahayakan sehingga lebih diterima sebagai pendamping keluarga napiter dalam program deradikalisasi. Soal dinamika internal keluarga jihadis, tampaknya para perempuan yang lebih tahu.

Sudah Telanjur, Lalu?

Perpres sudah telanjur tidak ada perspektif perempuan/gender sementara perspektif itu harus dihadirkan untuk menjamin efektivitas program, lalu? Komprominya di pembuatan komitmen politik di aturan teknis internal Sekretariat Bersama (Sekber) Pelaksana Perpres 7/2021 misalnya dimasukkannya keharusan pelibatan (kuota) perempuan dalam peraturan internal untuk setiap penyusunan kebijakan dan pembuatan program-program Sekber.

Saya sudah mencoba googling di internet, dan walaaa...banyak nama perempuan akademisi dan aktivis di isu terorisme/deradikalisasi muncul. Fikriyati Najikhah, Suraiya Kamaruzzaman, Ruby Kholifah, Siti Darojatul Aliah, Any Rufaidah, Dete Aliah, Rizka Nurul, Dyah Ayu Kartika, Ayu Alfiah Jonas, dan lain-lain.

Dua organisasi perempuan yang tekun menyelenggarakan program-program deradikalisasi misalnya The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dan Fatayat NU. Meski demikian, banyak juga LSM umum tetapi punya program deradikalisasi yang melibatkan perempuan, misalnya Yayasan Prasasti Perdamaian, IMCC, CSAVE, DASPR. Jadi sumberdaya soal engendering program anti terorisme dan deradikalisasi amat berlimpah, hanya saja ibaratnya tidak tampak di mata walau di depan hidung.

Yang menarik, R Christin bahkan menulis paper berjudul Peran Perempuan dalam Deradikalisasi BNPT di Indonesia yang isinya menunjukkan peran penting perempuan dalam program-program BNPT. Selain itu banyak pula paper dan artikel oleh penulis laki-laki yang juga merekomendasikan pentingnya pelibatan perempuan dalam penanganan terorisme dan deradikalisasi.

Akhirnya, tiadanya perspektif perempuan dalam Perpres PE ini seperti kasus tidak dihitungnya peran perempuan di RT ke dalam GDP padahal kontribusinya signifikan. Problemnya di mindset yaitu bias laki-laki sehingga kita merugi karena realitas dilihat sebelah mata, tidak utuh.

Eva Kusuma Sundari Direktur Institut Sarinah

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT