Kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru merefleksikan bahwa Kapolri yang diharapkan oleh Jokowi adalah sosok yang sanggup memberikan jaminan stabilitas nasional, agar kebijakan strategis dan ambisius seperti Omnibus Law bisa segera direalisasikan dengan baik, terutama dari goncangan-goncangan penolakan kelompok radikal dan aktifis anti Omnibus Law.
Hal tersebut bisa dilihat dengan jelas saat Jokowi mengganti Menteri Agama berlatar militer dengan tokoh NU yang lebih bisa diterima semua pihak, tapi juga tetap keras terhadap radikalisme. Pun keberanian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membubarkan FPI dan lima organisasi lainnya yang dikategorikan beraliran keras. Bagaimanapun, keputusan tersebut adalah juga keputusan Jokowi, sebagai kepala negara dan panglima tertinggi.
Pemerintah saat ini memang sangat membutuhkan stabilitas politik dan hukum, agar kondisi ekonomi dapat segera pulih. Arti lainnya, bahwa Kapolri mendatang harus mampu menjaga ketertiban dalam negeri, yang membuat kohesi dalam koalisi pemerintahan juga bisa tetap stabil karena situasi para pendukung di tataran akar rumput aman dan terkendali. Inilah target besar pemerintah yang akan dibebankan kepada Kapolri yang baru nantinya.
Nampaknya telah terdapat kesepakatan di dalam koalisi baru pemerintah bahwa partai-partai yang menjadi lawan Jokowi di saat pemilihan presiden tahun 2019, tapi masuk koalisi seusai pemilihan, bersedia melepas ikatan dengan pendukung garis keras, dengan catatan-catatan tertentu. Kesepakatan tersebut menjadi landasan fundamental politik bagi Jokowi untuk membiarkan Menkopolhukam membubarkan FPI beserta organisasi-organisasi sejenis lainnya.
Ada kepentingan bersama di dalam koalisi rejim yang berkuasa untuk menjaga stabilitas nasional agar kinerja ekonomi kembali ke jalur yang semestinya. Kinerja ekonomi yang baik sudah tentu akan menghasilkan kredit poin bagi pemerintah, tapi sudah tak berarti banyak bagi Jokowi, kecuali sebagai legacy, karena Jokowi sudah berada di periode kedua, yang artinya tidak akan lagi maju sebagai calon presiden berikutnya. Artinya, prestasi yang diraih akan menjadi parameter bagi calon-calon yang akan maju di tahun 2024, yang juga sedang berada dalam koalisi di satu sisi, dan akan menjadi legasi bagi Jokowi di sisi lain. Dan dalam kerangka inilah kita harus memahami urgensi calon Kapolri yang baru nanti
Sementara dari sisi politik keamanan, Kapolri mendatang juga diharapkan mampu bergandengan tangan dengan TNI, dalam meracik langkah-langkah strategis bersama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, terutama dari ancaman separatisme seperti di Papua dan sempalan radikalisme yang berpeluang muncul setelah pembubaran beberapa organisasi Islam garis keras.
Kepaduan antara institusi TNI dan Polri ini sangat dibutuhkan oleh Jokowi, selain untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban, tentu juga dalam rangka menjamin keberlangsungan sisa kekuasaannya selama empat tahun ke depan agar tidak terlalu banyak terjadi berbagai penolakan. Jadi kunci untuk Kapolri mendatang adalah stabilitas, minimal untuk empat tahun mendatang. Setidaknya bagi Jokowi sendiri sebagai Presiden.
Sementara bagi koalisi, stabilitas nasional yang akan didorong oleh Kapolri baru diharapkan dapat melahirkan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya prestasi-prestasi ekonomi dan politik, prestasi-prestasi individu di dalam koalisi (anggota kabinet) yang akan dijadikan jualan menarik di saat maju sebagai calon-calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Dan beberapa nama layak dipertimbangkan oleh Jokowi, termasuk kepala BNPT saat ini, yang juga menjadi Lembaga Tinggi negara yang diduduki Tito Karnavian sebelum diangkat menjadi Kapolri. Serta Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dr Jannus TH Siahaan Pengamat Pertahanan dan Keamanan
(dhn/dhn)
