Kolom

I'tibar dari Shenzhen

Imron Rosyadi Hamid - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 18:08 WIB
Sino Fintech
Foto: Istimewa
Jakarta -

Ada yang tahu Shenzhen? Shenzhen adalah salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (jingji tequ) di Tiongkok yang kemajuannya tidak saja ditandai dengan banyaknya gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur yang megah, tetapi juga memiliki masjid dengan sentuhan teknologi modern dan mampu menampung kurang lebih 10 ribu jamaah. Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen baru saja memasuki usia ke-40.

Capaian besar dari kota di Provinsi Guangdong yang dijuluki sebagai Silicon Valley-nya China ini adalah keberhasilannya membuat lompatan historis dari sebuah kawasan terbelakang di daerah terpencil menjadi sebuah kota metropolitan dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.

China Media GroupMasjid terbesar di Kota Shenzen Foto: Dok. China Media Group

Tulisan ini ingin membahas secara singkat bagaimana Tiongkok mampu mengatasi tantangan ekonomi dan politik yang dihadapinya melalui kebijakan inovatif, yakni modernisasi daerah dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Inilah pelajaran (i'tibar) penting yang bisa kita ambil dari sebuah negara berpenduduk terbesar di dunia - meminjam istilah Kagley sebagai The Tragedy of The Commons - dalam menghadapi persoalan populasi, tekanan sumber daya dalam lingkungan global (World Politics, Trends and Trasformation, 2007: 343)

Kebijakan Visioner Deng Xiaoping

Vogel, dalam bukunya, Deng Xiaoping and The Transfomation of China (2011) menjelaskan latar sejarah dibukanya kawasan pantai (coastal area) terutama di Provinsi Guangdong dan Fujian sebagai kawasan ekonomi khusus dalam rangka menjawab problem keamanan dan ekonomi secara bersamaan. Shenzhen, mulai dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus (special economic zone) di era Deng Xiaoping, pemimpin Tiongkok yang dikenal sebagai penggagas kebijakan pintu terbuka (open door policy). Menurut Deng, problem pelarian puluhan ribu warga Tiongkok daratan setiap tahun ke luar negeri termasuk ke Hongkong-ketika itu masih sebagai koloni Inggris-memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan tidak cukup dijawab dengan pengetatan pengawasan perbatasan. Karenanya, menurut Deng, diperlukan kebijakan khusus dengan cara-cara yang fleksibel (feshu zhengce linghuo cuosi) untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sekaligus bagaimana menarik investasi asing melalui pembangunan kawasan metropolitan yang memiliki fasilitas lengkap mulai dari sarana industri, perdagangan, pertanian, kebutuhan hidup sehari-hari, perumahan rakyat (residencial housing), sekaligus industri pariwisatanya (2011: 323).

Bandara Internasional Baoan ShenzenBandara Internasional Baoan Shenzen Foto: Istimewa

Pada Tahun 1980 lahirlah empat kawasan ekonomi khusus, yakni Shenzhen, Zhuhai, Shantou (Swatow) dan Xiamen. Keempatnya dikendalikan dengan kebijakan yang visioner. Shenzhen didesain untuk mengimbangi Hongkong, Zhuhai untuk mengatasi Macao, Shantou dan Xiamen untuk mengamankan perbatasan timur utara (Vogel, 2011:322). Delapan tahun berikutnya (1988), Deng Xiaoping, juga mengembangkan Hainan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Dalam kurun 40 tahun terakhir, berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (jingji tequ) telah memainkan peranan penting selain sebagai salah satu instrumen economic booster sekaligus menjadi wajah pelaksanaan reformasi dan keterbukaan (gaige kaifang) Tiongkok. Shenzhen umpamanya, telah mencatat banyak success stories, antara lain produk domestik regional bruto (PDRB) melonjak 10.000 kali dari 270 juta RMB pada 1980 menjadi 2,7 triliun RMB pada 2019, dengan agregat ekonominya beranjak ke peringkat kelima Asia (South China Morning Post, 15 Oktober 2020). Sementara volume total perdagangan luar negeri Shenzhen meningkat dari 18 juta dolar AS pada 1980 menjadi US$ 431,5 miliar pada 2019 dan pendapatan disposabel per kapita warga Shenzhen pada 2019 menembus 60 ribu RMB.

China Media GroupGedung tertinggi di Kota Shenzen dengan 115 lantai. Foto: Dok. China Media Group

Pandemi COVID -19 dan Pidato Xi Jinping : Globalisasi vs Proteksionisme

Di tengah masih merebaknya wabah COVID-19 di seluruh dunia, Xi Jinping hadir dalam peringatan HUT ke-40 KEK Shenzhen dan memberikan pernyataan berkait Pandemi COVID-19 yang dianggap bisa mempercepat berbagai perubahan di dunia, salah satunya munculnya perlawanan terhadap arus globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya kebijakan proteksionis dan unilateralis dari berbagai negara sehingga ekonomi global mengalami resesi serius. Meskipun dunia tengah mengalami penyesuaian (adjusment) dan adaptasi baik dalam bidang ekonomi, iptek, kebudayaan hingga isu keamanan dan politik akibat pandemi COVID-19 ini tetapi Xi Jinping menyatakan Tiongkok akan tetap memperluas kerjasama, menjalankan pembangunan ekonomi secara terbuka termasuk mempertahankan Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen sebagai kawasan yang terbuka bagi masyarakat dunia.

China Media GroupPeringatan 40 tahun pembangunan Kota Shenzen dihadiri Presiden Xi Jinping Foto: Dok. China Media Group

Sikap Tiongkok ini berlawanan secara diametral dengan kebijakan beberapa negara barat terutama Amerika yang lebih proteksionis di bidang perdagangan, menarik diri dari Paris Agreement bahkan mundur dari keanggotaan WHO (World Health Organization) yang akan berpengaruh terhadap penanganan problem lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dunia. Tiongkok memang menjadikan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (equal and mutually beneficial) dengan mitra ekonomi internasional sebagai salah satu pilar utama sistem dan kebijakan ekonominya (China's Economy, Wu Li dkk, 2010:100).

Akhirnya, saya ingin mengutip pernyataan Rasulullah Muhammad SAW "uthlubu al 'ilma walau bi as shin" (tuntutlah ilmu hingga ke negeri China) - terlepas dari jenis dan tingkatan hadisnya - ungkapan ini merupakan rekognisi akan pentingnya peradaban Tiongkok di masa lalu sekaligus bermakna futuristik karena diucapkan 14 abad sebelumnya tetapi kini tengah dihadapkan pada momentum kesejarahannya sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Akankah kita perlu mengambil i'tibar dari model kebijakan Tiongkok terutama dalam menangani persoalan ekonomi rakyatnya melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus ini? Yang pasti, Indonesia telah memiliki sistem ekonomi dan politik yang berbeda dengan Tiongkok, tetapi terhadap tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (public welfare), saya kira sama.

Wallahu a'lam bi as Shawab.

Imron Rosyadi Hamid, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok, Kandidat PhD. Hubungan Internasional Jilin University

(akn/ega)