Kolom

Pandemi dan Pembaruan Nilai Demokrasi

Wawan Sobari - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 14:18 WIB
Wawan Sobari
Jakarta -

Tekanan penundaan Pilkada Serentak 2020 karena memburuknya situasi pandemi Covid-19 merupakan koreksi bagi urgensi nilai kompetitif demokrasi. Kelanjutan pilkada tak hanya demi memperkuat nilai-nilai kompetitif demokrasi. Lebih dari itu, pilkada harus menjanjikan perubahan pentingnya demokrasi bagi pemilih dan warga. Maka, situasi wabah memberikan tantangan pembaruan nilai demokrasi.

Pandemi telah merontokkan kondisi ekonomi rumah tangga. Merujuk Survei SMRC (2020), situasi ekonomi rumah tangga yang memburuk setelah pandemi naik secara fluktuatif dari 38 persen (Maret) menjadi 70 persen (Juni). Sementara itu, 75 persen warga mengalami penurunan pendapatan setelah adanya wabah.

Bantuan sosial (bansos) sebagai jaring ketahanan keluarga ternyata tidak sepenuhnya berjalan. Sebanyak 68 persen responden survei SMRC (Mei) menilai dana bansos hanya cukup hingga satu minggu pemenuhan kebutuhan hidup. Ironisnya, 49 persen warga menilai bansos kurang dan tidak tepat sasaran. Dua situasi paradoksal akibat hawar itu menunjukkan urgensi perhatian para pihak yang berkompetisi dalam pilkada.

Kepelikan Realitas

Pilihan demokrasi tidak lepas dari pertimbangan keberhargaannya bagi semua pihak, utamanya rakyat. Demokrasi sebagai tatanan kehidupan bernegara terus mengalami perubahan sesuai perkembangan peradaban. Hingga saat ini, terdapat tiga pendekatan atas demokrasi, yaitu demokrasi kompetitif, partisipatoris, dan deliberatif (Shorten, 2016).

Nilai demokrasi kompetitif menghormati kesetaraan, mendorong stabilitas dan efisiensi, responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga, dan menjaga keluhuran budi warga. Nilai manfaat demokrasi kompetitif akan muncul bila kompetisi dan partai politik bekerja mendorong berbagai pilihan kebijakan.

Nilai demokrasi partisipatoris memperluas nilai kompetitif, yaitu menambah nilai penghargaan atas kebebasan (positif) dan membangun keterampilan kritis warga. Nilai partisipatoris bekerja bila terdapat kesejajaran dan keterlibatan warga dan kesempatan partisipasi dalam menentukan keluaran dan manfaat bekerjanya demokrasi.

Nilai demokrasi deliberatif menambahkan pentingnya perolehan legitimasi rakyat dan terwujudnya pemerintahan yang baik. Demokrasi deliberatif akan bekerja baik dalam kondisi warga yang terpapar informasi dan rasional. Selain itu, warga kapabel berdialog, adanya kesempatan berdialog, dan bisa mempengaruhi dampak kebijakan.

Alih-alih memperkuat demokrasi, situasi pandemi justru mengancam saat penguasa memanfaatkan kedaruratan guna merampas hak-hak warga. Kondisi hawar juga memperlambat gerakan-gerakan protes (Dobson, 2020).

Hasil survei sejumlah pollsters nasional menunjukkan keragaman dalam menyikapi pandemi. Survei SMRC (April 2020) menemukan 94 persen warga cukup dan sangat cemas pada ancaman nyawa Covid-19. Sedangkan jajak pendapat Indikator (Juli 2020) mengungkap adanya peningkatan signifikan kelompok warga yang beropini agar pemerintah memprioritaskan ekonomi.

Riset opini Charta Politika (Juli 2020) menambah data keragaman pendapat warga. Responden optimis bahwa kebijakan pelonggaran akan berdampak pada perbaikan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, kepercayaan diri itu justru dibarengi penurunan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan saat masa adaptasi kebiasaan baru.

Transformasi

Kompleksitas pendapat menjadi refleksi penting saat menghadapi kondisi wabah. Keputusan dan langkah pemerintah menjaga ketahanan warga mendapat respons beragam karena perbedaan realitas dan sudut pandang tiap warga.

Survei Indikator (Juli 2020) menemukan perbedaan kepuasan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Perbedaan kepuasan antara responden yang memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 hampir mencapai 30 persen. Perbedaan yang relatif sama terjadi atas penilaian kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keragaman respons dan kesiapan juga dialami dalam pembelajaran pada masa pandemi. Tidak seluruh orangtua dan siswa siap menghadapi pembelajaran daring. Pada tingkat perguruan tinggi, Kemendikbud (Juli 2020) mengeluarkan laporan studi tentang pembelajaran masa wabah. Di satu sisi pembelajaran daring telah melahirkan karya-karya kreatif dosen dan mahasiswa, utamanya bidang kesehatan. Di sisi lainnya, 41 persen mahasiswa masih mengeluhkan ketidaksiapan jaringan.

Kepelikan saat warga berada dalam masa respons, transisi, dan adaptasi terhadap wabah mengajarkan urgensi perubahan nilai demokrasi. Pertama, situasi pandemi menuntun pada pentingnya berpandangan multi-realitas. Penanganan wabah bukan hanya membutuhkan perspektif berbasis realitas kesehatan, melainkan pula pertimbangan atas realitas sosial, politik, budaya, ekonomi, gender, etnis, usia, pekerjaan, pendapatan, dan bahkan kondisi disabilitas. Maka, demokrasi lebih bernilai bila menyadari keberagaman kenyataan yang dihadapi warga.

Kedua, guna memahami multi-realitas, demokrasi akan bernilai bila mampu menyediakan berbagai jalur interaksi. Bukan sekadar mempertimbangkan pentingnya kesetaraan, demokrasi mampu menyediakan berbagai akses jalur koneksi antara warga dan pemerintah. Pengurangan kontak langsung karena pertimbangan mencegah penularan wabah, memberi kesempatan akses warga terhadap pejabat publik melalui jalur komunikasi alternatif seperti radio dan TV komunitas, internet, dan media sosial.

Ketiga, kondisi wabah menunjukkan manfaat pemilihan metode empati yang tepat dalam mendefinisikan masalah warga. Ketaatan pada protokol kesehatan memunculkan tuntutan modifikasi proses empati agar lebih aman. Penggunaan survei-survei elektronik, wawancara mendalam dan diskusi daring, dan pemanfaatan pesan elektronik mengajarkan kreativitas metode demokrasi dalam memotret kondisi warga.

Terakhir, situasi pandemi menunjukkan pentingnya keberpihakan pada prinsip-prinsip etis dan moral berdemokrasi (tujuan). Demokrasi bukan saja bernilai karena setiap satu suara rakyat menentukan keterpilihan pemimpin politik. Demokrasi juga mampu menyediakan orientasi bagi pemimpin atau pemerintah terpilih untuk mengafirmasi dan mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Pancasila).

Wawan Sobari dosen Bidang Politik Kreatif, Kaprodi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya

(mmu/mmu)