Kolom

Mengkritisi Rencana Terbitnya Perppu Reformasi Sistem Keuangan

Dr. Nugroho SBM, MSi - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 15:02 WIB
Money from Brazil. Notes of Real, Brazilian currency. Calculator.Concept of economy
Foto ilustrasi: iStock
Jakarta -

Dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Sinyal akan keluarnya Perppu ini ditandai dengan ketidakpuasan Presiden Jokowi atas kinerja berbagai lembaga keuangan dalam mengambil langkah dalam menanggapi pandemi Covid-19.

Sinyal itu semakin menguat dengan wacana dibubarkannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena berbagai kasus di berbagai lembaga keuangan. Kasus di lembaga keuangan yang paling besar adalah kasus Asuransi Jiwasraya yang bahkan melibatkan orang dalam OJK sendiri.

Tampaknya akan ada perubahan-perubahan penting dalam sistem keuangan di Indonesia dengan terbitnya Perppu tersebut seperti yang tercantum dalam draf yang beredar. Pertama, lembaga-lembaga yang terlibat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan akan berada dalam satu komando. Isu yang beredar, satu komando itu diwadahi dalam lembaga yang disebut Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan.

Kedua, pengawasan bank, asuransi, multifinance, dan dana pensiun dialihkan dari OJK ke BI. Sedangkan OJK fokus pada pengawasan pasar modal dan teknologi finansial (fintech). Konsekuensinya, OJK tak bisa lagi mengutip iuran dari lembaga keuangan sehingga dana operasionalnya akan dibiayai dari APBN.

Ketiga, wewenang BI akan diperluas selain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari rendah dan stabilnya inflasi serta wajar dan stabilnya nilai tukar rupiah, juga melaksanakan kebijakan makro prudensial dan mikro prudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kepentingan nasabah, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Keempat, wewenang LPS ditambah yaitu bisa melakukan pemeriksaan atas bank yang diindikasikan bermasalah tanpa harus melalui ijin dari OJK seperti yang selama ini dilakukan. LPS selama ini hanya melakukan tugas untuk menalangi dana nasabah bank yang dinyatakan gagal. Pemeriksaan dan lain-lain dilakukan oleh OJK. Bahkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), LPS tak punya hak suara jika dilakukan voting atas suatu keputusan penting.

Kelima, pergantian pimpinan BI dan Dewan Komisioner OJK bisa dilakukan di tengah jalan berdasarkan evaluasi kinerja dan penilaian oleh presiden. Namun pergantian itu tidak satu paket, tetapi bergiliran antara OJK dan BI.

Alasan Hukum

Kita perlu mengkritisi atas Perppu yang akan dikeluarkan tersebut. Terutama tentang alasan dikeluarkannya Perppu. Secara hukum, dikeluarkannya Perppu adalah jika ada kondisi darurat atau mendesak. Apakah sektor keuangan dalam kondisi darurat sehingga perlu dikeluarkan Perppu?

Secara umum memang kondisi ekonomi Indonesia sedang turun yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal Kedua 2020 sebesar -5,32 persen. Tetapi banyak negara lain yang pertumbuhan ekonominya minusnya lebih besar. Eropa diperkirakan tumbuh -7%, Amerika -6%, dan Jepang -5.3%. Di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi negatif juga terjadi di Filipina (-16,5%) dan Singapura (-13,2%). Hanya China dan Vietnam yang akan menikmati pertumbuhan positif.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, sektor keuangan pun juga terpengaruh. Tapi sebenarnya masih dalam batas wajar. Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada 2020 sampai Semester 1 meningkat 3,22%. Tetapi bukan sepenuhnya karena kelesuan ekonomi, tapi juga karena perubahan peraturan pelaporan kredit berisiko seperti tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang membuat kredit macet atau berisiko menjadi lebih besar.

Indikator yang lain menunjukkan hal yang lebih baik. Rasio alat-alat likuid perbankan dibandingkan simpanan non-inti (NCD atau Negosiate Certificate of Deposit atau Sertifikat Deposito) masih berkisar 128%. Artinya alat-alat likuid yang dimiliki bank masih 28% lebih besar dibanding alat non-likuid. Jadi likuiditas perbankan masih cukup baik. Indikator lain yang cukup menggembirakan yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan yang masih positif sebesar 8,53%.

Jadi tampaknya sektor keuangan di Indonesia tak cukup gawat kondisinya sehingga harus dikeluarkan Perppu untuk menyelamatkannya.

Perlu Dikritisi

Selanjutnya jika memang Perppu nanti dikeluarkan sesuai draf yang isinya sudah beredar, maka perlu dikritisi beberapa hal. Pertama, tentang koordinasi BI, OJK, LPS, dan Kementrian Keuangan dalam Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Hendaknya sifat dari Dewan Moneter ini hanyalah koordinatif tanpa adanya dominasi kebijakan fiskal atas kebijakan moneter yang disimbolkan oleh diketuainya Dewan Moneter oleh Menteri Keuangan.

Sebab kalau terjadi dominasi seperti itu, maka independensi OJK, LPS, dan khususnya BI akan terkikis. Dan jika independensi BI terkikis, maka akan terulang sejarah Dewan Moneter yang pernah ada pada zaman Orde Baru juga di bawah Menkeu dan Presiden.

Waktu itu BI dipaksa oleh pemerintah (presiden) untuk memberikan kredit likuiditas BI kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC) sebuah badan swasta milik Tommy Soeharto yang diberi monopoli ganda yaitu membeli cengkih dari petani dan sekaligus menjualnya pada pabrik rokok. Sebuah penyalahgunaan yang berbahaya baik bagi kredibilitas BI maupun bagi perekonomian karena akan mempertinggi laju inflasi.

Sebenarnya kalau Dewan Moneter versi baru ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, tak perlu harus dibentuk karena selama ini sudah ada KSSK yang anggotanya BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Tinggal bagaimana membuat koordinasinya lebih baik.

Kedua, tentang dialihkannya pengawasan lembaga-lembaga keuangan yaitu bank, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lain-lain ke tangan BI dan OJK fokus pada pengawasan pasar modal dan fintech juga mengingatkan hal yang mirip pada zaman dulu. Sebelum OJK lahir, pengawasan bank ada di BI, sementara untuk lembaga keuangan non- bank dan pasar modal ada di Bappepam.

Sejarah tampaknya berulang. Dengan beralihnya pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank ke BI, beban kerja BI akan bertambah, dan perlu dipikirkan penambahan SDM di BI beserta konsekuensinya.

Ketiga, dengan OJK fokus pada pengawasan pasar modal dan fintech, OJK tak bisa lagi mengutip iuran dari lembaga keuangan sehingga dana operasional OJK akan dibiayai dari APBN. Hal ini tentu juga akan menambah beban APBN yang sudah cukup berat akibat pandemi Covid-19. Perlu dicari solusi kreatif untuk hal ini.

Keempat, tentang penggantian pimpinan OJK dan BI di tengah jalan pada masa tugasnya karena permintaan presiden berdasar penilaian kinerjanya meskipun ada di Perppu nantinya, jangan sering-sering dilakukan. Sebab sering bergantinya pimpinan bank sentral bisa dibaca sebagai tidak independennya bank sentral suatu negara. Indikator semacam itu dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Cukierman (1992), serta Grilli, Mascianso, dan Tabellini (1991).

Independensi bank sentral penting bagi suatu negara karena beberapa penelitian menunjukkan, makin independen suatu bank sentral, makin rendah tingkat inflasi dan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara --sebagaimana sesuai dengan penelitian Alesina dan Summers (1993).

Meskipun ada empat poin yang perlu dikritisi dalam Perppu Reformasi Sistem Keuangan jika nanti Perppu jadi terbit sesuai isi yang sudah beredar, ada juga dua poin positif dari Perppu. Pertama, tentang perluasan kewenangan BI untuk menetapkan dan melaksanakan di samping kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan makro prudensial dan mikro prudensial sekaligus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepentingan nasabah serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

Selama ini BI menetapkan dan menjalankan kebijakan makro prudensial dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem keuangan, semantara OJK kepada kebijakan mikro prudensial dengan tujuan utama melindungi kepentingan nasabah. Dalam praktiknya sangat sulit melakukan pembagian tugas seperti itu karena ada wilayah abu-abau antara bidang yang di bawah kebijakan makro prudensial dan mikro prudensial. Di samping juga sharing data antara BI dan OJK yang juga tidak mudah karena privasi antarlembaga.

Kedua, perluasan kewenangan LPS untuk masuk dan memeriksa bank yang diindikasikan bermasalah tanpa izin OJK akan mencegah bank gagal sedini mungkin. Tidak seperti sekarang, LPS hanya menunggu bank gagal dulu baru kemudian disuruh menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada nasabah.

Dr. Nugroho SBM, MSi dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang


(mmu/mmu)